Kedudukan Pengadilan Niaga (PN) menurut UU No. 37 Tahun 2004

Pada 12 Mei 2010 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan pailit[1]. Hal tersebut dikarenakan PT Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan terbutik memiliki utang yang jatuh tempo yang belum dibayar dimana pemohon pailit yaitu PT. Abdi Metalprakasa dan PT. Amanda Vida Mitrama yang dinyatakan terbukti benar masih mempunyai hak pelunasan utang dari PT. Kymco. Dan juga PT. Kymco dinyatakan terbukti memiliki utang pada lebih dari satu kreditur. Dan nantinya, Pemberesan harta pailit nantinya sangat dibutuhkan oleh buruh untuk pelunasan upah mereka yang sejak Juni 2009 belum dibayarkan serta upah dan THR selama 10 bulan itu mencapai Rp7 miliar.

Dari kasus diatas mungkin banyak dari kita masih belum mengerti dan paham apakah yang dimaksud dengan Kepailitan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti pihak kreditor, debitor, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, keadaan insolvency, actio pauliana dan lain sebagainya. Maka dalam essay ini akan dibahas secara komprehensif mengenai : Kedudukan Pengadilan Niaga menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan Pada Umumnya

Sebelum memasuki pembahasan mengenai kedudukan pengadilan niaga, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kepailitan. Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang menyangkut jaminan yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata, yaitu mengenai jaminan umum dan jaminan khusus[2]. Undang-Undang mendefinisikan Kepailitan sebagai “sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”[3]. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, pailit atau bankrupt diartikan sebagai: “The state or condition of a person (Individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dalam dunia hukum kepailitan terdapat macam-macam istilah yang memiliki arti makna yang hampir sama seperti Bankruptcy di Amerika Serikat, Insolvency di Inggris, dan Kepailitan di Indonesia. Apakah ketiga istilah tersebut adalah sama? Ternyata tidak. Karena Insolvency memiliki pengertian berbeda yaitu suatu keadaan dimana debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitor lebih sedikit jumlahnya dengan hutangnya. Dan kepailitan dan bankruptcy sering disamakan artinya walaupun secara ekonomis seseorang atau suatu perusahaan dikatakan bangkrut (bankrupt) jika keadaan dalam neraca menunjukkan bahwa posisi pasivanya lebih rendah atau tidak sebanding dengan posisi aktiva atau terjadi keadaan keuangan yang tidak sehat dalam perusahaan. Sedangkan pailit bisa terjadi pada perusahaan yang keadaan keuangannya sehat dan baik-baik saja tetapi perusahaan tersebut dapat dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya.

  1. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia sebenarnya telah ada lama sejak zaman Hindia Belanda dahulu. Namun pengaturannya masih sangatlah terbatas. Apabila kita membagi periode perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, maka dapat terbagi atas empat tahap yaitu:

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan sebelum tahun 1945 diatur dalam beberapa peraturan antara lain :
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel) hanya mengatur untuk kasus pedagang atau pengusaha Indonesia dalam Buku Ketiga pasal 749 – 910 yang berjudul Van de Voorzieniengen in geval van onvermogen van kooplieden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang)[4]. Sementara itu kepailitan untuk bukan pedagang atau pengusaha diatur dalam Rv. Stb. 1847 – 52 jo. Stb. 1849 – 63 tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu
    2. Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening Stb. 1906 – 378 mencabut kedua ketentuan diatas dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906[5]
  2. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 1945-1998

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu untuk peraturan kepailitan tetap berlaku ketentuan dalam Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening Stb. 1906 – 378

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 1998-2004

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter dan terjadi ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri sehingga menyebabkan banyak debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor asing. Dan ditambah perangkat hukum kepailitan saat itu yaitu Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening dianggap tidak dapat diandalkan serta tidak mampu untuk mengadakan restrukturisasi utang dikarenakan prosesnya yang lambat sehingga para kreditur asing menghendaki agar peraturan kepailitan tersebut diganti melalui IMF yang mendesak Pemerintah Indonesia lewat Letter Of Intent agar segera mengganti atau mengubah peraturan tersebut agar krisis moneter di Indonesia dapat segera ditanggulangi.

Dan pada tanggal 22 April 1998 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  tentang Kepailitan. PP ini hanya mengubah dan menambah peraturan yang diatur dalam peraturan sebelumnya. Dan 5 bulan kemudian Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Dan salah satu hal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 2004 – sekarang

Pada tanggal 19 Oktober 2004 telah ditandatangani Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening dan UU No. 4 Tahun 1998.

Begitu besarnya harapan yang diletakkan pada Undang-Undang Kepailitan tersebut sehingga pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang kepailitan tersebut sebagai upaya upaya mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif, akan tetapi secara khusus juga menghadirkan Pengadilan Niaga sebagai suatu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan dan PKPU dengan tata pengaturan waktu (time frame) yang sangat ketat. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga memperkenalkan Kurator dan Pengurus swasta sehubungan dengan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, ataupun pengurusan debitur dalam PKPU[6]

UUK-PKPU ini lah yang menjadi landasan yuridis utama tentang masalah yang berkaitan dengan kepailitan.

b.         Tujuan Hukum Kepailitan

Dari beberapa literatur tentang hukum kepailitan kita dapat mengambil 2 perspektif tujuan hukum kepailitan ini yaitu menurut para ahli hukum (doktrin) dan menurut undang-undang.

Menurut Levinthal, tujuan dari hukum kepailitan adalah menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor (actio pauliana), dan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang[7]. Sedangkan Prof. Hikmahanto Juwana[8] menilai tujuan hukum kepailitan adalah baik dimana hukum kepailitan member jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami financial distress atau keadaan keuangan yang tidak sehat agar tidak terus ditagih membayar oleh kreditor dan pada saat yang sama member kesempatan bagi kreditor untuk mendapatkan harta debitor sebagai pelunasan utangnya.

Sedangkan tujuan hukum kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 antara lain[9] :

  1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan
  2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu prorate parte
  3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor
  4. Mengatur tentang upaya perdamaian sebelum/sesudah debitor dinyatakan pailit

Pengadilan Niaga Dalam Hukum Kepailitan

Seperti yang sudah disinggung diatas bahwa salah satu “produk” reformasi hukum kepailitan Indonesia adalah pembentukan Pengadilan Niaga maka pada bagian ini akan dibahas mengenai Pengadilan Niaga secara garis besar.

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus[10]. Dalam lingkungan peradilan umum terdapat beberapa pengadilan khusus atau spesialisasi seperti Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan kemudian dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perpu No. 1 tahun 1998 maka dibentuklah Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan bahwa krisis moneter di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat[11]

Pengadilan Niaga pertama dibentuk pertama kali di Jakarta yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut pasal 300 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena Pengadilan Niaga hanya merupakan chamber dari pengadilan umum , seperti pada halnya dengan pengadilan anak dan pengadilan lalu lintas, maka tidak ada jabatan ketua Pengadilan Niaga karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahi Pengadilan Niaga.

Hingga pada saat ini, Indonesia telah memiliki 5 (lima) Pengadilan Niaga yaitu di DKI Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar. Menurut pendapat saya, penempatan beberapa pengadilan niaga yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia sudah cukup baik walaupun jumlahnya terbilang masih sangatlah jauh dari cukup. Apabila kita melihat ke Amerika Serikat dimana perkara-perkara mengenai permohonan bankruptcy diperiksa oleh pengadilan khusus, yaitu The United State Bankruptcy Court, untuk district yang bersangkutan dimana setiap district memiliki bankruptcy court tersendiri[12]

Kompetensi relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga adalah berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”. Artinya dari lima Pengadilan Niaga sampai saat ini maka hanya Pengadilan Niaga pada wilayah hukumnya masing-masing yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan pengecualian terhadap kompetensi relative tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (2) sampai (5) UU No. 37 Tahun 2004

Sedangkan kompetensi absolut yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili antara berbagai macam pengadilan, maka pengaturan tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga adalah pada pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”

Hukum acara yang berlaku dan diterapkan pula di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain dengan undang-undang[13]. Dari ketentuan hukum acara yang berlaku tersebut terlihat bahwa pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam UU No. 37 Tahun 2004 belum bersifat integratif dan koordinatif karena dalam pemeriksaan perkara kepailitan masih menggunakan ketentuan Herziene Indonesisch Reglement/Rechstsreglement Buitengewesten (HIR/Rbg).

Permohonan pailit menurut pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu permohonan penyataan pailit (P3) harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pembuktian secara sederhana ini maksudnya adalah bahwa dalam sidang pengadilan tidak lagi dibuktikan apakah debitor mempunyai utang atau tidak karena pada dasarnya kedua belah pihak telah mengakui adanya utang piutang. Oleh karena itu yang dipermasalahkan dalam siding pengadilan adalah apakah permohonan pailit debitor diterima atau tidak (dapat dipailitkan atau tidak)

Pengadilan Niaga dalam Hubungan Antara Debitor dan Kreditor

Pengadilan Niaga diperlukan untuk menyelesaikan dispute yang terjadi antara debitor dengan kreditor-kreditornya dalam waktu yang relatif cepat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi tentang debitor dan kreditor karena dalam KUHPerdata tidak dipakai istilah debitor dan kreditor melainkan istilah si berutang (schuldenar) dan si berpiutang (schuldeischer). Kreditor hanya disinggung secara implisit dalam pasal 1134 dan pasal 1139-1149.

Kemudian UU No. 4 Tahun 1998 juga tidak memberikan definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam UU ini hanya dikenal istilah debitor yaitu pihak yang memiliki utang terhadap kreditor dan kreditor adalah pihak yang memiliki piutang terhadap debitor. Hal tersebut menimbulkan dualisme penafsiran antar para ahli hukum. Ada para ahli hukum yang menafsirkan secara sempit yaitu debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang dan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang. Dan terdapat pula yang menafsirkannya dalam arti luas dimana debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar uang yang timbul dari kewajiban tersebut dapat terjadi karena sebab apapun baik karena perjanjian utang piutang atau karena perjanjian lain maupun yang timbul karena undang-undang; sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul baik karena perjanjian apapun maupun karena undang-undang.

Baru kemudian dalam UU No. 37 Tahun 2004 diatur mengenai definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam pasal 1 butir (2) disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pada ketentuan berikutnya, pasal 1 butir (3) debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dilihat dari rumusan pasalnya, maka pembentuk undang-undang ini mengambil penafsiran debitor dan kreditor dalam arti yang luas.

Hak dan Kewajiban Pengadilan Niaga, Debitor dan Kreditor

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai hak dan kewajiban Pengadilan Niaga, Debitor dan Kreditor. Mengenai hak dan kewajiban debitor serta kreditor hanya akan dibahas akibat-akibat kepailitan terhadap kedua pihak.

Hak dan kewajiban Pengadilan Niaga diatur antara lain menurut pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu : “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”. Dengan demikian berdasarkan pasal di atas maka terdapat dua kewenangan yang melekat pada Pengadilan Niaga yaitu (1) memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan (2) memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang misalkan mengenai masalah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.

Lalu Pengadilan Niaga wajib mengumumkan putusan pailit yang telah diputus Majelis Hakim dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian oleh Kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Hal ini berfungsi sebagai sarana pemberitahuan bagi para kreditor-kreditor yang tidak tauh bahwa debitornya telah dinyatakan pailit. Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga wajib menunjuk hakim pengawas utuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit[14]

Debitor memiliki hak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang[15]. Mengapa demikian? Karena salah satu cara untuk menghindari kepailitan adalah dengan penundaan kewajiban dan pembayaran utang yang juga merestrukturisasi utang. Debitor dapat mengajukan permohonan tersebut pada waktu awal persidangan atau pada pertengahan persidangan. Debitor juga pada dasarnya berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua debitor[16]. Dan yang terakhir, debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah memutuskan pernyataan pailit[17]. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan nama baik debitor pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya

Akibat debitor yang telah dinyatakan pailit maka pada pasal 24 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan[18]. Namun disini debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya saja. Dan karena itu pula debitor harus menyerahkan harta kekayaannya yang masuk harta pailit untuk berada di bawah penyitaan umum (sita umum) artinya penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata.

Sebagai pihak “lawan” debitor dalam kepailitan, maka kreditor pun juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pemberesan harta pailit, menurut hukum, terdapat kreditor-kreditor yang didahulukan yang disebut kreditor-kreditor preferen atau secured creditors, sedangkan kreditor-kreditor lainnya itu disebut kreditor-kreditor konkuren atau unsecured creditors[19]. Menurut pasal 1133 KUHPerdata kreditor yang memiliki hak istimewa, dijamin dengan hak gadai dan dijamin dengan hipotek. Dan hak istimewa ini diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan seperti di pasal 21 ayat 3 UU No. 6 Tahun 1983 tentang pajak dan utang pajak, pasal 1137 KUHPerdata tentang hak tagihan kas negara, dan pasal 67 jo pasal 69 UU No. 34 Tahun 2004 tentang imbalan atau biaya kurator.

Kreditor juga mendapatkan hak Actio Pauliana dalam sengketa pailit ini. Apakah itu Actio Pauliana? Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur tersebut, sedangkan debitur tersebut mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditur dirugikan. Tujuannya adalah melindungi hak debitor dan membatasi perbuatan hukum debitor pailit. Hak ini diatur oleh KUHPerdata dalam pasal 1341. Hak kreditor lainnya adalah berhak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada waktu awal persidangan atau pada pertengahan persidangan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan tentunya kreditor tidak mau untuk mengajukan permohonan tersebut.

Kewajiban kreditor dalam kepailitan adalah mengikuti tahap-tahap dalam proses eksekusi seperti :

  1. Wajib datang ketika kurator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga melakukan panggilan kepada para kreditor
  2. Bersedia ditujuk untuk menjadi panitia kreditor yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada kurator mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pemberesan harta pailit[20]
  3. Melakukan pencocokan utang atau verifikasi yang bertujuan untuk menghindari adanya utang atau piutang fiktif yang akan merugikan debitor maupun kreditor[21]
  4. Pemberesan harta pailit[22]

[2] Diktat Hukum Acara Perdata FHUI. 2007. Hlm 91

[3] Lihat pasal 1 butir 1 UU No. 37 Tahun 2004

[4] Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,2009 hlm. 18

[5] Ibid. hlm 19

[6] Materi Seminar USAID-AKPI “Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan di Indonesia?” yang dibawakan di Jakarta, 29 Oktober 2008

[7] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 28

[8] Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia

[9] Sjahdeini, Sutan Remy. ibid hlm 29

[10] Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Liberty. 2006. Hlm 21

[11] Ibid. hlm 23

[12] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 141

[13] Lihat pasal 299 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

[14] Lihat pasal 65 UU No. 37 Tahun 2004

[15] Lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

[16] Lihat pasal 144 UU No. 37 Tahun 2004

[17] Lihat pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004

[18] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 190

[19] Sjahdeini, Sutan Remy ibid hlm 5

[20] Lihat pasal 79 – 112 UU No. 37 Tahun 2004

[21] Lihat pasal 113 – 143 UU No. 37 Tahun 2004

[22] Lihat pasal 178 – 203 UU No. 37 Tahun 2004

Leave a comment

Filed under Economic Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s