Jurnalis Independen dan Koresponden Perang, Apakah Ada Perbedaan?

Dalam Hukum Humaniter Internasional mengenal pembedaan tetapi tidak secara spesifik antara jurnalis independen yang bekerja di zona perang dan koresponden perang.

Definisi Jurnalis menurut United Nations International Convention on the Protection of Journalists Engaged in Dangerous Missions in Areas of Armed Conflict adalah semua reporter, fotografer, koresponden, technical film dan asisten radio dan televisi yang membantu mereka dalam menjalankan aktivitas[1]. Jurnalis ini mendapatkan status sebagai sipil. Sebagai konsekuensi status ini maka ia tidak boleh dijadikan obyek serangan dan tidak mendapat status sebagai tawanan perang apabila tertangkap, kecuali jika ia kehilangan statusnya.

Dalam Konvensi Jenewa III, koresponden perang adalah “orang yang mengikuti angkatan bersenjata tanpa benar-benar menjadi anggota daripadanya”[2].
Sebagai koresponden perang yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata, mereka menikmati status sebagai warga dan oleh karena itu mereka mendapat manfaat dari perlindungan hukum padanya[3]

Sedangkan koresponden perang menurut Dictionnaire de droit International Public adalah mencakup setiap jurnalis yang “specialized journalist who is present, with the authorization and under the protection of the armed forces of a belligerent, on the theatre of operations and whose mission is to provide information on events relating to ongoing hostilitie”

Jurnalis yang walaupun dirinya terakreditasi untuk angkatan bersenjata sebagai koresponden perang, masih tetap harus mendapat perlindungan umum dan kekebalan terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Mereka tidak akan menjadi objek serangan atau balas dendam karena status sipil mereka.

Selain itu, koresponden perang dapat mendapat status tahanan perang jika mereka jatuh ke tangan musuh, asalkan mereka telah diizinkan untuk mengikuti angkatan bersenjata. Mereka harus setiap waktu harus diperlakukan secara manusiawi. Setiap tindakan melanggar hukum atau kelalaian oleh pihak yang menahan yang dapat menyebabkan kematian atau secara serius membahayakan kesehatan tawanan perang dalam tahanan adalah dilarang dan akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam praktek, sebaiknya koresponden perang menggunakan kartu identitas. Dengan menggunakan kartu identitas, maka akan mereka akan terlihat jelas berbeda dengan para pihak, selain itu akan memudahkan pihak musuh untuk mengenali mereka sebagai sipil. Pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977 menyatakan jurnalis “independen” dalam konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil dengan semua perlindungan dan kekebalan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu, mereka dilindungi terhadap efek permusuhan dan terhadap perilaku sewenang-wenang pada bagian dari pihak yang terlibat konflik ketika mereka ditangkap atau ditahan oleh itu.

Disinilah perbedaan antara “koresponden perang” (Article 4A (4) dari Konvensi Jenewa III) dan “jurnalis” (Article 79 dari Protokol Tambahan I 1977). Keduanya diakui sebagai warga sipil, tetapi hanya koresponden perang saja berhak atas status tawanan perang. Koresponden perang dalam hal ini secara resmi berwenang untuk meliput suatu angkatan bersenjata.

Dalam empat Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahan tahun 1977, serta Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan  Keamanan 1265, 1674, dan 1738 ; jurnalis dianggap sebagai kelompok khusus dalam definisi “warga sipil” dan menikmati perlindungan yang diberikan oleh instrumen hukum internasional untuk warga sipil yang berada di daerah konflik bersenjata. Mereka tidak dapat menjadi objek serangan dan dapat memperoleh perlindungan total. Di samping ketentuan ekspresif di Hukum Jenewa, aturan dasar hukum dalam semua konflik bersenjata adalah ekspresi dari sebuah prinsip hukum umum juga[4].

Menurut Pasal 50 dari Protokol Tambahan 1 1977 dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III, warga sipil didefinisikan sebagai those who do not engage in hostilities and are in the hands of a power of which they are not nationals. Hal ini menimbulkan pernyataan bahwa “dalam hal keraguan apakah orang adalah warga sipil, orang itu harus dianggap sebagai sipil”.

Secara umum, berdasarkan Pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977, setiap jurnalis yang prakteknya atau profesinya di daerah konflik bersenjata harus diperlakukan dan dilindungi sebagai seorang sipil, yang bebas dari objek serangan. Ketentuan ini hanya deklarasi dan tidak menciptakan status baru.

Juga termasuk dalam kategori ini, jurnalis yang menemani dan terakreditasi untuk angkatan bersenjata dianggap koresponden perang dan mendapat hak-hak di bawah tawanan perang ketentuan jika mereka ditangkap oleh pasukan musuh. Hanya perang koresponden dapat ditangkap, karena warga sipil biasa (termasuk mereka yang juga koresponden non-perang) harus bebas dari penangkapan dan serangan menurut Konvensi Jenewa IV dan Protokol II Konvensi Jenewa

Semua jurnalis dapat menikmati perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dalam konflik bersenjata (terlepas dari apakah mereka mampu memperoleh hak tambahan dan hak istimewa sebagai koresponden perang atau tawanan perang dalam kasus penangkapan). Saat ini, sebagian besar jurnalis melakukan profesinya di daerah konflik bersenjata yang profesional dan independen yang dikirim oleh organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, jurnalis kebanyakan hanya dilindungi oleh hukum internasional sebagai warga sipil tetapi tidak sebagai koresponden perang di daerah konflik bersenjata.


[1] Pasal 2(a) of the draft UN. International Convention on the Protection of Journalists Engaged in Dangerous Missions in Areas of Armed Conflict

[2] Pasal 4A(4) Konvensi Jenewa III

[3]Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan 1 1977

[4] Hong Tang, “Protection of Journalists in Situations of Armed Conflict : Enhancing Legal Protection Under International Law” (Golden Gate University Dissertations, 2008). Hlm 44

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Perlindungan Jurnalis Dalam Hukum Humaniter Internasional

Sejarah jurnalis dalam situasi perang bersenjata sejajar dengan sejarah peperangan itu sendiri yaitu setidaknya sejak awal abad kedua puluh. Sejak tahun enam-puluhan pemikiran untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan tugas di medan perang (konflik bersenjata) menjadi perhatian dari banyak organisasi jurnalis dari seluruh dunia. Penyebabnya adalah karena banyak jurnalis yang hilang dan mati pada perang Korea, demikian pula pada waktu perang Vietnam

International Criminal Tribunal for the Former Yugaslavia (ICTY), dalam Kasus Randal, berpendapat bahwa jurnalis melakukan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata untuk melayani “kepentingan publik” karena mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat internasional kengerian dan realitas konflik”. Pengadilan menilai bahwa investigasi dan laporan oleh para jurnalis memungkinkan warga masyarakat internasional untuk menerima informasi penting dari zona konflik. Atas dasar itu, pengadilan memberikan kehormatan kepada jurnalis atas testimonial mereka sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan profesi mereka untuk melindungi jurnalis dalam melaksanakan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata

Begitu pentingnya jurnalis perang yang meliput di situasi konflik dikemukakan oleh Peter Arnett, seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia, dimana ia mengatakan bahwa “fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Bukan seperti juri yang mengadili. Kenapa jurnalis meliput peperangan? Agar peristiwa yang terjadi pada peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan”.

Jurnalis yang harus menjalankan profesinya di medan pertempuran, dalam hal ini juga termasuk ke dalam kelompok penduduk sipil, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yang dibentuk khusus untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil di saat terjadi suatu peperangan (Geneva Convention Relative to the protection of Civilian Persons in time of War). Perlindungan yang diberikan kepada jurnalis perang yang tengah berada di medan perang adalah diberikannya status sebagai orang sipil yang diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 1977.
Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa III dimana :
“Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:
…..
(4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.”

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang disempurnakan dalam salah satu pasal protokol konvensi tersebut, yaitu dalam pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977 (protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts) yaitu :
1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.
2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.
3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.

Kemudian pada International Committee of the Red Cross Study on Customary Rules of International Humanitarian Law, Rule 34 Chapter 10 menyatakan bahwa :
“Civilian journalists engaged in professional missions in areas of armed conflict must be respected and protected as long as they are not taking a direct part in hostilities. (…) State practice establishes this rule as a norm of customary international law applicable in both international and non-international armed conflicts.”

Untuk dapat diperlakukan sebagai warga sipil maka seorang jurnalis perang dituntut untuk tampil netral dan tidak menunjukkan sikap yang mendukung diantara pihak-pihak yang bertikai, dan sebagai pembuktian atas status mereka, maka harus ditunjukkan kartu identitas seperti yang ditentukan dalam Annex II Protokol Tambahan 1 1977. Adapun tindak kekerasan, pemerkosaan, serta serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya jurnalis yang dilakukan oleh pihak yang bertikai merupakan suatu pelanggaran berat (Grave Breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1 1977, dan karenanya tindakan tersebut dianggap merupakan sebuah kejahatan perang

Suatu pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada dalam Konvensi Jenewa berikut Protokol Tambahan I 1977 akan mendapatkan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dan pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhiri dan harus memberantasnya tanpa harus ditunda-tunda lagi.

Jurnalis secara hukum berhak atas otonomi yang lebih besar daripada warga sipil lainnya. Jurnalis hanya dapat ditahan untuk “alasan penting keamanan,” dan bahkan kemudian berhak atas suatu perlindungan hukum yang sama sebagai tawanan perang, termasuk hak untuk tidak menanggapi interogasi (meskipun notebook dan film secara legal dapat disita oleh personil militer).

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Sony Vaio YB Series : Sinergi Kreativitas dan Mobilitas Kaum Muda

Sony Vaio Seri YB : Sinergi Kreativitas dan Mobilitas Kaum Muda

Oleh : Radian Adi Nugraha


Yang Muda, Yang Berkarya. Begitulah bunyi suatu adagium yang menggambarkan bagaimana kaum muda memiliki tempat tersendiri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu “motor” yang tanpa henti mengeluarkan buah karyanya untuk dapat dimanfaatkan ke dalam masyarakat. Kaum muda lah yang juga menjadi penggerak berbagai perubahan di tanah air yang mana kita bisa lihat pada tahun 1908, 1928, Kemerdekaan RI tahun 1945, dan hingga kini pembangunan negara tidaklah dapat dipisahkan dari peranan kaum muda di dalamnya.

Kaum muda di era globalisasi modern pun dituntut untuk terus dapat “bergerak” karena arus informasi yang semakin cepat membuatnya harus tetap up-to-date dengan perkembangan pemberitaan, baik itu di lingkup regional, nasional maupun internasional. Apalagi saat ini banyak kaum muda yang memiliki kreativitas dan intelektualitas tinggi mulai terjun ke kegiatan-kegiatan berbasis sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga jangan lupakan kaum muda yang juga terjun ke bidang entrepreneur, musik, maupun ke bidang seni menulis berupa menjadi penulis novel, blogger, penggiat karya tulis ilmiah, dan lain semacamnya. Sudah banyak contoh kaum muda yang telah sukses di bidangnya masing-masing seperti Raditya Dika dan Andrew Darwis.

Begitu aktifnya kegiatan tersebut tentunya mendorong kaum muda untuk memiliki perangkat yang dapat mendukung kreativitas dan produktivitasnya tersebut. Dan juga perangkat yang tentunya harus ringkas, ringan, kecil, namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Jangan kaget apabila kebutuhan akan notebook yang ringan untuk memenuhi gaya hidup dinamis kaum muda dengan mobilitas tinggi semakin marak dari hari ke hari.

Saat ini sudah banyak produsen-produsen komputer yang telah mencoba mengikuti kebutuhan pasar yang menuntut bentuk yang semakin kecil dan compact, salah satunya adalah Sony, perusahaan elektronik terkemuka dari Jepang. Melalui brandnya yaitu Vaio, Sony dengan sigap membidik pasar kawula muda dan professional muda yang mengutamakan teknologi canggih, konektivitas tinggi, fashion dan tentunya lifestyle sebagai salah satu target market perusahaan.

Pertimbangan diatas mendorong Sony untuk meluncurkan produknya yang terbaru yaitu Sony Vaio versi YB pada 1 Februari 2011 lalu. Dan juga pada kesempatan kali ini PT. Sony Indonesia memperkenalkan tagline terbarunya tahun 2011 ini yaitu “Step Up Generation” melanjutkan tagline “Closer To You” yang sukses pada tahun 2010 lalu.

Sepintas apabila kita melihat Sony Vaio YB ini, maka kita akan teringat akan model-model Netbook yang ramai ditawarkan di pasaran. Bukan, ini bukanlah sebuah Netbook melainkan sebuah Notebook walaupun desain dan bobotnya nyaris sama dengan Netbook. Apa sih yang membuat Sony Vaio YB ini berbeda dari kebanyakan notebook sejenis? Mari kita telusuri yuk!

1. Harga mahal? Tidak lagi jadi masalah!

Saat kita hendak memilih untuk membeli laptop, pasti harga menjadi salah satu pertimbangan utama, apalagi kita para mahasiswa. Dan juga produk Sony Vaio yang ditawarkan pada umumnya berada pada kelas Premium atau kelas atas. Tetapi pada Sony Vaio YB ini dijual dengan harga Rp. 4,9 juta dan pembeli juga mendapat bonus Free Modem dalam tiap pembelian selama masa promo. Wow dengan harga terjangkau kita bisa mendapatkan sebuah laptop cantik dan bisa tetap stay update dengan beragam social media yang kita punya melalui modem.

2. Performa

Bicara tentang laptop pastinya tidak lepas dari kemampuan serta performa laptop yang ditawarkan oleh produsen. Sony Vaio YB Series ini memadukan antara Prosesor AMD APU E-350 Dual Core dengan kartu grafis ATI Radeon HD 6310 yang dapat menghasilkan tampilan grafis High Definition yang memanjakan mata. Nonton film atau edit gambar tentunya jadi lebih asyik sekarang lewat Sony Vaio YB ini!

3. Motion Gesture

Nah ini dia nih salah satu fitur paling seru di Sony Vaio YB Series ini yaitu Motion Gesture Control. Kita cukup melambaikan tangan kita kearah laptop untuk melihat gambar, membuka data music dan video. Teknologi yang ditanamkan di laptop ini mampu mendeteksi perintah berupa bahasa tubuh lewat webcam yang terintegrasi. Jadi tak perlu lagi klak-klik mouse untuk melihat koleksi foto-foto kita bersama sahabat atau pacar.

4. Desain Penuh Gaya

Sony Vaio sudah terkenal sebagai produk laptop yang mengutamakan desain yang stylish namun tetap elegan di tiap produk keluarannya. Begitu pula hal tersebut di-”wariskan” kepada Sony Vaio YB ini. Dengan tiga pilihan warna-warni tersedia yaitu pink, hijau, dan perak yang cocok dengan kalangan anak muda yang dinamis dan ingin selalu tampil modis

Jadi buat kamu yang berjiwa muda, atraktif dan haus akan kehadiran laptop yang stylish dan memiliki performa luar biasa namun tetap terjangkau, pilihan kamu sudah jelas : Sony Vaio YB Series di tanganmu! Be The Step Up Generation; Better Future is in Our Hand!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Urgensi RUU Konvergensi Telematika

Perkembangan telekomunikasi bergerak dan internet berbasis Internet Protocol (IP) yang demikian cepat mendorong terjadinya integrasi jaringan ‘next generation network’ dan menyebabkan perubahan besar tatanan industri telekomunikasi, internet dan penyiaran. Perubahan ini telah melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas ke arah media dan informatika.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat juga telah melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada ke arah media (penyiaran) dan informatika yang di Indonesia disingkat dengan Telematika. Jasa siaran radio dan televisi tidak lagi menjadi domain penyelenggara atau lembaga penyiaran, akan tetapi telah dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang ada dan di akses menggunakan perangkat (terminal) telekomunikasi.[1]

Perubahan perangkat hukum perundang-undangan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kelembagaan dan regulasi merupakan hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi era konvergensi. Dari sisi kelembagaan, kebutuhan akan badan regulasi yang konvergensi merupakan salah satu isu yang penting dimana apakah badan regulasi ke depan akan bertanggung jawab terhadap bidang telekomunikasi, penyiaran ataupun meliputi bidang teknologi informasi. Sedangkan dari sisi regulasi, harmonisasi dan modifikasi perangkat UU atau pembentukan UU konvergensi diperlukan untuk menjawab perubahan teknologi konvergensi yang akan sulit dilakukan dengan kondisi Undang-undang eksisting terkait yang terpisah secara prinsip. Pesatnya perkembangan teknologi digital yang hingga pada akhirnya menyulitkan pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi merupakan dinamika konvergensi. [2]

Undang-undang konvergensi saat ini sangat dibutuhkan, mengingat Telematika merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan nasional serta hubungan antar bangsa. Karenanya, telematika perlu ditingkatkan ketersediaannya baik dari segi aksessbilitas, densitas mutu dan layanannya sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah di tanah air dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Merujuk definisi konvergensi dari European Union, OECD, ITU, konvergensi dapat dipandang sebagai perpaduan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan hingga diperoleh nilai tambah dari layanan tersebut. tinya bahwa, layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang awalnya terpisah dengan regulasi yang terpisah pula akan dipadukan baik dari sisi layanan maupun regulasinya. Dengan demikian, akan ada perpaduan antara UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Penyiaran sedangkan untuk menyatukan berbagai layanan bahkan regulasinya bukanlah perkara mudah

Dalam RUU ini mencakup juga ketentuan-ketentuan lintas ilmu seperti Hukum Persaingan Usaha, Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perlindungan Konsumen.

  • Tindak Pidana di bidang IT contohnya : National Security Crime, Illegal Access, Pemalsuan data, pornografi, deface atau merusak website orang, merusak database seseorang
  • Hukum Perlindungan Konsumen  di bidang IT ini lebih kearah pemenuhan standar kualitas layanan, sarana prasana dan kebebasan konsumen untuk memilih penyelenggara atau operator. Contohnya : akses internet lamban (tidak sesuai dengan klaim operator), dll
  • Hukum Persaingan Usaha di bidang IT sama dengan apa yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau mau diambil contoh seperti terjadinya konsep Predatory Pricing atau Jual Rugi dimana Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Konkritnya sih seperti perang harga gila-gilaan antar provider telepon
  • Hak Kekayaan Intelektual di bidang IT berupa hak cipta, hak paten, hak atas merek dan desain tata letak sirkuit
Namun terdapat beberapa permasalahan di dalam RUU ini yaitu :
  1. Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika terkesan hanya bentuk perubahan dari Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga apabila pembahasan akan tetap dilanjutkan, hendaknya pembahasan difokuskan untuk membahas perubahan Undang-Undang Telekomunikasi saja. Disini penulis berpendapat lebih baik RUU ini berjudul RUU Telekomunikasi dan Informasi
  2. RUU Konvergensi Telematika hanya mengatur permasalahan teknis bagi penyelenggara telematika seperti perizinan (pasal 13, 14), penggunaan spektrum frekuensi (pasal 15 hingga 22), orbit satelit (pasal 23), penomoran (pasal 24), perangkat (pasal 25), kualitas layanan (pasal 26), pentarifan (pasal 26 hingga 28). Untuk itu seharusnya pengaturan dalam RUU ini bisa jauh lebih komprehensif sebagaimana tujuan dari RUU sendiri ini terbentuk sebagai peraturan konvergensi

Pertanyaannya sekarang, apakah RUU Konvergensi Telematika ini dapat memenuhi ekspektasi akan pengaturan di bidang teknologi informasi sekarang ini? Penulis berpendapat lebih baik RUU ini diperjelas maksud dan tujuan dibentuknya apakah memang hanya untuk mengganti UU Telekomunikasi saja atau materi dan muatan RUU ini dapat disusun dengan lebih lengkap dan komprehensif (seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat pengaturan yang sangat lengkap di bidang Lingkungan Hidup).

Dan penulis juga berpendapat agar RUU ini tidak tergesa-gesa untuk diundangkan. Pemerintah dalam hal ini coba untuk memperbaiki infrastuktur telematika serta melakukan penambahan jaringan ke daerah-daerah pelosok yang belum mendapat akses internet. Dan juga solusi perlu diadakan penguatan muatan materi terhadap UU yang telah eksis yang akan dikonvergensi sebelumnya seperti UU Telekomunikasi, UU Penyiaran dan UU ITE daripada harus membuat satu UU konvergensi yang mengatur ketiga atau bahkan lebih hukum yang berlaku.


[1] Penjelasan Umum RUU Konvergensi Telematika

[2] Ahmad M. Ramli, “Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional” Website Ditjend PP Kemenkumham RI

Leave a comment

Filed under Economic Law

Company Law: Establishment of PT by the Debtor who declared Bankrupt

Nowadays the development of legal instruments in economic activity continues to grow in line with the company and the dynamics of social change that is in the community. Limited Liability Company (PT) in general have the ability to be able to develop themselves, capable of processing as well as holding the capitalization of capital through an initial public offering or take rights issue as a “tools” to obtain additional capital to grow the company. And of the many associations that occur in the business world and the most popular today is a Limited Liability Company[1]

The legal basis regulating the Indonesian Limited Liability Company is the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Before this law was born, there are 2 provisions governing limited liability companies. First, the enactment of the Book of the Law of Commercial Law (Commercial Code) which contains provisions concerning the company who applies in the year 1848-1995. Then the second was birth the Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Company that apply in the year 1995-2007

Before entering the core essay, we have to know what is the Limited Liability Company? Law no. 40 of 2007 defines PT as a legal entity which is a capital alliance, established under the agreement, engage in business with a fully authorized capital divided into shares and meet the requirements set forth in this law and its implementing regulations. So according to this Act, to be called as PT, then a company must fulfill the elements of which are: 1) Form of legal entity which is a capital alliance (2) Established on the basis of agreement (3) Conducting business activities  (4) The capital is divided into “sero-sero” or shares and (5) Meet the requirements of the Company Law and its implementing regulations

In our life, whether natural person or a legal entity sometimes do not have enough money to finance the purposes or business activities[2]. To be inadequate, then the person or company may do so by borrowing the money required from other parties. Board of Directors as an organ that has the right to legal action over the company have the authority to borrow money to other parties either in the form of bank loans, debt securities short, medium and long with the aim of building the company. As the party who obtained the loan, then the PT is called the debtor. And the party providing the loan is called the creditor. Because the loan is a debt, the debt is required to be fulfilled by the debtor and if not fulfilled will give right to the creditors to obtain fulfillment of the debtor’s property[3].

In the business of course not all companies can settle their liabilities with the current. Sometimes there are also conditions of corporate financial distress which ought to be wary of. Why? Because if the company has two or more creditors and do not pay in full at least one debt which has dateline and payable, be declared bankrupt by court decisions, either on the application itself or at the request of one or more creditors [4]. And in the Company Law to set if bankruptcy occurs because of errors or omissions of Directors and the company’s bankruptcy estate is insufficient to pay all liabilities of the company, then each member of Directors are joint responsibility for all liabilities that have not paid off[5]. The condition of insolvency (The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, Municipality) who is unable to pay its debts, as they are, or changed from a due) this is what became one of the break up of the PT on the basis of Article 142 the Company Law.

Revitalization of the Bankrupt Debtor? Could it be?

With the dropping of the debtor’s bankruptcy decision, it has effect for the debtor and his property. For the debtor, since the bankruptcy decision has been made, he (the debtor) lost the right to perform the maintenance and control of property (persona standi in inclucio)[6]. Then after that there are legal consequence with the settlement of the bankruptcy estate is the sale of the bankruptcy estate and be divided unless there are other business considerations.

This is because in the case of insolvency had not occurred for peace and the bankrupt debtor’s assets is less than its liabilities. It can be seen that the rehabilitation carried out among others, if there is peace or debts to be paid in full (in Article 215 Bankruptcy Law). Unless otherwise after the insolvency, bankruptcy debtor then there are treasures, such as inheritance or winning the lottery and so on, the debt can be paid in full. Thus, rehabilitation can be filed under Article 215 of Bankruptcy Law. The purpose of rehabilitation is to restore the debtor bankrupt to its original condition as before the bankruptcy. By the official rehabilitation, the debtor bankrupt will obtain public confidence back to take care of their wealth back

Establishment of New Company

After the debtor do a “payment in a satisfactory manner” and he receive rehabilitation through court decisions, then he can take care of his property back, including to incorporate the basic capital in the establishment of a new company. The process of establishing a PT there are several steps that need to be done are:

  1. Preparation Phase

The deal with two person or more to establish a PT must be stated in an authentic deed made by the notary in the Indonesian language. And also in this deed shall contain the company’s Articles of Association[7]. Authentic documents is required here because it serves as evidence the terms of establishment of PT. Keep in mind that since the deed was signed, the legal relationship between the founders is a contractual relationship because the company has not obtain the legal entity status

  1. Application Phase

In article 1 of the Company Law explained that PT is a legal entity. To obtain legal status is the deed of establishment of PT must be approved by the Minister of Justice and Human Rights. This intend for the Government to prevent the establishment of a PT whose purpose to against the law and contrary to morality and public order. Submission of application is done through technology information services (system of legal administration) that submitted at least 60 days from the date of deed was signed. If the documents and applications are all complete, then the Minister issued a decree of ratification of PT became a legal entity

  1. Company Listing Phase

After obtaining approval from the Minister of Justice and Human Rights, the company must be registered. List of company was conducted by the Directorate General of General Legal Administration at the Ministry of Justice and Human Rights[8]

  1. Stage Announcements

After the company is listed, the next is announced in the State Gazette of RI. The announcement made by Minister of Justice and Human Rights no later than 14 days from the date of publication of the decision of the Minister issue the ratification of the legal entity of the Company. This is to fulfill the principle of publicity

At the end of this essay we go to the conclusion that the debtor bankrupt and still be entitled to set up a company, including to enter his property into the company’s initial capital. It could be possible if the debtor is a “satisfactory payment” and get rehabilitation through court decisions. The debtor will still can be appointed as a member of the Board of Directors as well as Board of Commisioners due to legal consequences after rehabilitation the debtor is really like nothing ever happened bankruptcy


[1] Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta : Rineke Cipta,  2003), page 3

[2] Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), page 2

[3] See Article 1 point 6 Law number 37 of 2004 regarding Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment

[4] See Article 2 point 1 Law number 37 of 2004 Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment

[5] See Article 104 point 2 Law number 40 of 2007 on Limited Company

[6] Doan Rakasiwi,”Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit oleh Pengadilan,” (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009) page 4

[7] C.S.T. Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas. (Jakarta : Rineke Cipta, 2009), page 6

[8] See The Rule of Minister of Justice and Human Rights RI No. M.01.HT.01.01 in 2008

Leave a comment

Filed under Economic Law

Perbankan Syariah : Sejarah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Melingkupinya

Suatu ketika pernahkah sesekali anda melihat Bank yang menggunakan kode “IB” pada logonya? Apabila anda pernah melihatnya, itu adalah kependekan dari Islamic Banking yang diwajibkan oleh Bank Indonesia kepada Bank-Bank yang menyelenggarakan dan melayani transaksi perbankan syariah untuk mengoptimalkan sosialisasi layanan perbankan syariah bagi masyarakat umum. Dan juga logo tersebut untuk memudahkan masyarakat untuk membedakannya dengan Bank Umum.

Kehadiran bank syariah sejak tahun 1992 di Indonesia merupakan fenomena tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil bertahan dalam krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik bank syariah telah menarik perhatian para pelaku perbankan di Indonesia.Sejak tahun 2000, perkembangan perbankan syariah sudah mulai meningkat seiring dengan banyak bermunculan bank-bank umum yang membuka kegiatan perbankan dengan prinsip syariah.

Definisi Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha di bidang keuangan yg menarik dan mengeluarkan uang di dalam masyakarat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan Bank Syariah seperti di definisikan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbedaan Bank Umum Dan Bank Syariah

Visi perbankan syariah pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil dengan prinsip syariah. Sedangkan misi perbankan syariah adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas. Dengan landasan diatas maka setiap kelembagaan keuangan syariah akan merapkan ketentuan-ketentuan antara lain :

  1. Menjauhkan Diri dari Kemungkinan Adanya Unsur Riba
  2. Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli

Sistem Perbankan Syariah berbeda dengan sistem perbankan umum karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas dimana tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dapat menampilkan realisasi nilai-nilai Islam.

Di dalam perbankan umum terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan gambling seperti foreign exchange trading,dll (maisir). Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah : (1) larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi; (2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan (3) menumbuh kembangkan zakat.

Sepanjang praktik perbankan umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem yang telah ada. Namun apabila terjadi pertentangan dengan prinsip Islam, maka bank-bank Islam akan menerapkan sistem sendiri

Instrumentasi Hukum Dalam Perbankan Syariah

Bank Syariah sebagai salah satu badan usaha di bidang keuangan tentunya harus memiliki regulasi perbankan sebagai landasan hukum dalam menjalankan usahanya tersebut. Regulasi Perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam pasal 13 huruf c menerangkan bahwa dalam usaha bank di dalam operasinya menggunakan sistem kredit dan tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini karena konsep bunga ini melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Lalu era tahun 1980an terjadi kesulitan pengendalian tingkat bunga oleh Pemerintah karena Bank-Bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas[1] Bank Indonesia sehingga Pemerintah mengeluarkan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka belenggu tingkat bunga ini. Deregulasi ini menimbulkan kemungkinan bagi Bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.

Lima tahun kemudian, Pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya. Hal tersebut bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank yang telah ada. Pada era ini dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melangsungkan Musyawarah Nasional IV pada tahun 1990 dimana hasil Munas tersebut mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Dan pada tahun 1991 Bank Mualamat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut dan mulai beroperasi penuh setahun kemudian. Pada periode ini, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking sistem) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan umum dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut.

Dan akhirnya, pada tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.  Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Lalu Undang-undang ini memberikan keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar ke depannya. Keleluasaan itu antar lain adalah : Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). Ketiga, bank umum umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai asset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.

Lalu banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh bank umum namun dapat dilakukan oleh BUS. Di antaranya, bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga menerbitkan, menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Dan kemudian perbankan syariah dapat menjalankan layanan yang sifatnya sosial. Misalnya menyelenggarakan lembaga baitul mal yang bergerak menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat

 

Konsep Pembiayaan Syariah

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan sebagai berikut :

  1. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan seluruh kebuuthan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shohibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi mudharib lebih besar daripada shohibul mal. Prinsip mudharabah dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk melakukan pembiayaan. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara Bank dengan nasabah dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Dalam pembiayaan musyarakah ini, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi sharing modal masing-masing. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah diatur dalam Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Pengaturan mengenai pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/SN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Salam

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang/jasa tersebut diantarkan atau terbentuk. Pembiayaan salam diatur dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka, dicicil atau tangguh bayar. Pembiayaan istishna diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah, dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan isthisna dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah.pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad berdasarkan kedua belah pihak

 

Pada akhirnya, perbankan syariah sendiri memiliki kekuatan , kelemahan, peluang serta ancaman untuk terus dapat berkembang di Indonesia. Kekuatan perbankan syariah datang dari dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia, dan dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia. Di lain sisi, sistem ini masih terdapat beberapa kelemahan seperti kontroversi tentang bunga bank dan riba, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan syariah, keberhasilan sistem bagi hasil bank Islam pada pembiayaan mudharabah dan dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya, dan sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang tepat dan cermat. Dan semuanya kembali kepada kita untuk dapat menentukan sendiri sistem perbankan mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita.


[1] Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikian sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo.

Leave a comment

Filed under Economic Law

Kewenangan Melakukan Pengawasan Terhadap Keuangan Negara

Kasus Bank Century mencuat ketika Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal sebesar Rp 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini menjadi begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamatan Bank Century semula diperkirakan hanya sebesar Rp 632 miliar. Kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tudingan kepada Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Century pada 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Dari kasus ini isu utama yang dipermasalahkan adalah mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Century oleh Pemerintah pada November 2008. Pemerintah melalui BI dan Departemen Keuangan berpendapat bahwa penyelamatan Bank Century melalui suntikan dana tersebut sudah tepat dengan alasan untuk menghindari risiko sistemik yang mungkin timbul dari ditutupnya bank tersebut sehingga dikhawatirkan terulangnya kembali krisis keuangan seperti tahun 1998 lalu.

Atas keputusan ini banyak pihak menilai bahwa keputusan menyelamatkan Bank Century tidak tepat. Selain menggunakan uang negara yang merupakan uang rakyat alasan mengenai kemungkinan terjadinya risiko sistemik kurang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut pihak yang tidak setuju dengan penyelamatan bank ini ditutupnya Bank Century tidak akan mengganggu kestabilan sistem perbankan negara kita karena secara market share Bank Century hanya mempunyai mencakup 0,1% jumlah nasabah perbankan di Indonesia.

Dan hal mengenai potensi adanya kerugian negara terhadap bailout Bank Century tersebut memicu persilangan pendapat dari para ahli hukum. Prof. Erman Rajagukguk, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa dana penyelamatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century bukan uang negara. Pasalnya, modal negara kepada Lembaga Penjamin merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menjadi badan hukum tersendiri. Begitu pula dananya terpisah dari anggaran negara. Sedangkan Prof. A. Syarifuddin Natabaya, mantan Hakim Konstitusi berpendapat lain bahwa ia menegaskan bahwa posisi dana yang dimiliki LPS berasal dari keuangan negara. Sesuai UU No 17 Tahun 2003, dana yang bersumber dari pihak lain, namun menggunakan fasilitas negara, merupakan keuangan negara dan persoalan yang membedakan saat ini adalah status badan hukum LPS.

Keuangan Negara

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan baha salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perubahan ketiga UUD 1945, khususunya ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur bidang keuangan negara, telah membawa dampak hukum yang sangat serius bagi pemerintah maupun badan usaha baik milik negara, daerah maupun milik swasta[1]. Ditambah dengan hadirnya tiga paket undang-undang yang mengatur keuangan, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengertian Keuangan Negara sebagaimana termaktub dalam pasal 1 butir 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikuasakan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dimana setiap pengelolaan keuangan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

Sedangkan keuangan negara menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

  1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaan pejabat lembaga negara , baik tingkat pusat maupun daerah
  2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Berdasarkan pengertian dari kedua UU tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan negara dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negara adalah sejalan[2].

Pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk mengelola keuangan negara harus melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negera kepada publik yang diwakili oleh DPR/DPD/DPRD[3]. Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.”

Pengelolaan keuangan negara menmpati posisi penting dalam kehidupan bernegara karena sangat terkait dengan kemampuan negara mewujudkan tujuan bernegara dan bila keuangan negara dikelola dengan penyalahgunaan dan sarat akan korupsi, maka pengalaman bangsa Indonesia telah cukup memberikan pelajaran yang pahit bahwa hal demikian akan menyebabkan keterpurukan dan menjauhkan bangsa Indonesia dari cita-cita luhur bangsa ini. Dan seperti Lord Acton katakan, “Power Tends To Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely” dimana bisa dikatakan kekuasaan yang diterima dari pejabat-pejabat administrasi negara sedikit banyak akan berpotensi untuk terjadi penyelewengan. Maka di dalam pengelolaan keuangan negara ini dibutuhkan lembaga pengawas keuangan yang berfungsi sebagai auditor pemerintah yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.

Di dalam sistem pengawasan keuangan negara dikenal istilah audit internal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Audit Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”

BPK dan BPKP dalam menjalankan fungsi sistem pengawasan keuangan negara dibantu oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dan Kepada BPKP nomor KEP-017/J.A/2/1994 menerangkan bahwa Kejaksaan dan BPKP bekerja sama dalam menangani kasus perdata yang menimbulkan keuangan negara dan dilaksanakan secara terpadu tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tahun 2007, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Sutanto, dan Kepada BPKP Didi Widayadi menandatangani Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan BPKP tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi.  Ruang lingkup kerjasama antara ketiga lembaga ini meliputi :

  1. Tukar menukar informasi kasus/masalah dan penanganan perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk dana nonbudgeter
  2. Penanganan kasus/masalah yang dapat menghambat laju pembangunan nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam menjalankan tugas utamanya sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK juga melakukan fungsi pengawasan keuangan negara. KPK dalam lingkup pengawasan keuangan negara memiliki tugas sesuai pasal 6 butir (a). (b) dan (e) untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dan implikasi pasal tersebut salah satunya tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI pada Desember 2005. Jadi, KPK sebagai sebuah lembaga independen negara memiliki fungsi pengawasan keuangan negara yang di dalam kewenangannya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan pada kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (lindiktut) dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dan hubungan fungsional dan koordinatif antara Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK dapat dilihat jelas dalam penjabatan pasal 6 UU KPK tersebut karena dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, harus dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu seperti yang diamanatkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana terdapat pemusatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama dengan baik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat dan tepat dengan tetap memperhatikan hak dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP

Dalam penjelasan umum dari UU KPK, KPK harus menajdikan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai “counter partner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Hal itu dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan biaya yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap bekerjasama dan supervisi oleh KPK[4].

Hal tersebut tercermin dari beberapa kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini. Salah satunya adalah dimana Kejaksaaan Negeri Makassar saat ini mendalami kasus dugaan korupsi lahan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada hari Minggu, 9 Mei 2010. Dalam pembebasan lahan pembangunan kampus PIP Makassar itu, pemerintah pusat menggelontorkan dana proyek sebesar Rp54 miliar yang diperuntukkan untuk membebaskan lahan seluas 74 hektar. Di dalam lahan 74 hektare tersebut ada sekitar 14 hektar lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Tim penyidik Kejaksaan Negeri menemukan surat perjanjian pembayaran lahan yang ditandatangani keempat tersangka pada 16 Desember 2009. Temuan lainnya, lurah Ardiansyah menerima duit Rp 14,5 miliar dari kas politeknik. Uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 itu masuk ke rekening pribadi lurah. Kasus lain yang sedang hangat juga antara lain adalah penangkapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Ibrahim yang disinyalir menerima suap Rp 300 juta dari pengacara Adner Sirait saat menghakimi sengketa tanah Pemprov DKI versus PT Sabar Jaya. Saat ini KPK tengah menangani kasus tersebut dan tengah menghadapi praperadilan atas penangkapan hakim Ibrahim tersebut.

Koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus dilaksanakan sejak awal proses penyidikan, diharapkan ketika kasus ditangani tidak terjadi tarik menarik siapa yang menangani atau bahkan sekaligus menghindari perkara. Dan dalam hal KPK sudah memulai melakukan penyidikan dalam perkara tersebut maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Detail penyelidikan, penyidikan dan penututan yang dilakukan oleh KPK antara lain :

Penyelidikan

  1. Menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti (termasuk informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara biasa atau menggunakan elektronik/optik)
  2. Bila dikemukakan 7 (tujuh) hari penyelidik telah melaporkan kepada KPK
  3. Hasilnya dapat disidik sendiri oleh KPK atau dilimpahkan ke Penyidik Polri atau Kejaksaan
  4. Bila tidak ditemukan KPK menghentikan Penyelidikan

Penyidikan

  1. Prosedur khusus untuk memeriksa tersangka tidak berlaku
  2. Penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin Pengadilan.
  3. Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, istri, anak dan organisasi/korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka
  4. Tidak berwenang mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)
  5. Mengkoordinasikan/mengendalikan penyidikan perkara koneksitas

Penuntutan

  1. Penuntut Umum pada KPK adalah Jaksa Penuntut Umum
  2. 14 hari setelah berkas diterima telah dilimpahkan ke Pengadilan
  3. Pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  4. Paling lama 90 hari sudah diputus
  5. Upaya hukum baik banding dan kasasi dapat dilakukan

[1] Soeriaatmadja,Arifin.P. Keuangan Publik dalm Perspektif Hukum. 2009. Jakarta : PT Rajawali Press. Hlm 83

[2] Ceramah Ilmiah Prof.Dr.Eddy Mulyadi :  “Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi” yang disampaikan di FH Universitas Pakuan, Bogor pada tanggal 24 Januari 2009

[3] Makalah I Gusti Agung Rai : “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” yang disampaikan di Cairo, Mesir pada tanggal 17-21 Desember 2008

[4] Opini Theodora Yuni Shahputri,SH,MH  “Sinergi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI

Leave a comment

Filed under Uncategorized