Kewenangan Melakukan Pengawasan Terhadap Keuangan Negara

Kasus Bank Century mencuat ketika Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal sebesar Rp 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini menjadi begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamatan Bank Century semula diperkirakan hanya sebesar Rp 632 miliar. Kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tudingan kepada Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Century pada 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Dari kasus ini isu utama yang dipermasalahkan adalah mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Century oleh Pemerintah pada November 2008. Pemerintah melalui BI dan Departemen Keuangan berpendapat bahwa penyelamatan Bank Century melalui suntikan dana tersebut sudah tepat dengan alasan untuk menghindari risiko sistemik yang mungkin timbul dari ditutupnya bank tersebut sehingga dikhawatirkan terulangnya kembali krisis keuangan seperti tahun 1998 lalu.

Atas keputusan ini banyak pihak menilai bahwa keputusan menyelamatkan Bank Century tidak tepat. Selain menggunakan uang negara yang merupakan uang rakyat alasan mengenai kemungkinan terjadinya risiko sistemik kurang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut pihak yang tidak setuju dengan penyelamatan bank ini ditutupnya Bank Century tidak akan mengganggu kestabilan sistem perbankan negara kita karena secara market share Bank Century hanya mempunyai mencakup 0,1% jumlah nasabah perbankan di Indonesia.

Dan hal mengenai potensi adanya kerugian negara terhadap bailout Bank Century tersebut memicu persilangan pendapat dari para ahli hukum. Prof. Erman Rajagukguk, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa dana penyelamatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century bukan uang negara. Pasalnya, modal negara kepada Lembaga Penjamin merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menjadi badan hukum tersendiri. Begitu pula dananya terpisah dari anggaran negara. Sedangkan Prof. A. Syarifuddin Natabaya, mantan Hakim Konstitusi berpendapat lain bahwa ia menegaskan bahwa posisi dana yang dimiliki LPS berasal dari keuangan negara. Sesuai UU No 17 Tahun 2003, dana yang bersumber dari pihak lain, namun menggunakan fasilitas negara, merupakan keuangan negara dan persoalan yang membedakan saat ini adalah status badan hukum LPS.

Keuangan Negara

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan baha salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perubahan ketiga UUD 1945, khususunya ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur bidang keuangan negara, telah membawa dampak hukum yang sangat serius bagi pemerintah maupun badan usaha baik milik negara, daerah maupun milik swasta[1]. Ditambah dengan hadirnya tiga paket undang-undang yang mengatur keuangan, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengertian Keuangan Negara sebagaimana termaktub dalam pasal 1 butir 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikuasakan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dimana setiap pengelolaan keuangan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

Sedangkan keuangan negara menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

  1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaan pejabat lembaga negara , baik tingkat pusat maupun daerah
  2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Berdasarkan pengertian dari kedua UU tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan negara dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negara adalah sejalan[2].

Pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk mengelola keuangan negara harus melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negera kepada publik yang diwakili oleh DPR/DPD/DPRD[3]. Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.”

Pengelolaan keuangan negara menmpati posisi penting dalam kehidupan bernegara karena sangat terkait dengan kemampuan negara mewujudkan tujuan bernegara dan bila keuangan negara dikelola dengan penyalahgunaan dan sarat akan korupsi, maka pengalaman bangsa Indonesia telah cukup memberikan pelajaran yang pahit bahwa hal demikian akan menyebabkan keterpurukan dan menjauhkan bangsa Indonesia dari cita-cita luhur bangsa ini. Dan seperti Lord Acton katakan, “Power Tends To Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely” dimana bisa dikatakan kekuasaan yang diterima dari pejabat-pejabat administrasi negara sedikit banyak akan berpotensi untuk terjadi penyelewengan. Maka di dalam pengelolaan keuangan negara ini dibutuhkan lembaga pengawas keuangan yang berfungsi sebagai auditor pemerintah yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.

Di dalam sistem pengawasan keuangan negara dikenal istilah audit internal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Audit Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”

BPK dan BPKP dalam menjalankan fungsi sistem pengawasan keuangan negara dibantu oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dan Kepada BPKP nomor KEP-017/J.A/2/1994 menerangkan bahwa Kejaksaan dan BPKP bekerja sama dalam menangani kasus perdata yang menimbulkan keuangan negara dan dilaksanakan secara terpadu tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tahun 2007, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Sutanto, dan Kepada BPKP Didi Widayadi menandatangani Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan BPKP tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi.  Ruang lingkup kerjasama antara ketiga lembaga ini meliputi :

  1. Tukar menukar informasi kasus/masalah dan penanganan perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk dana nonbudgeter
  2. Penanganan kasus/masalah yang dapat menghambat laju pembangunan nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam menjalankan tugas utamanya sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK juga melakukan fungsi pengawasan keuangan negara. KPK dalam lingkup pengawasan keuangan negara memiliki tugas sesuai pasal 6 butir (a). (b) dan (e) untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dan implikasi pasal tersebut salah satunya tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI pada Desember 2005. Jadi, KPK sebagai sebuah lembaga independen negara memiliki fungsi pengawasan keuangan negara yang di dalam kewenangannya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan pada kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (lindiktut) dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dan hubungan fungsional dan koordinatif antara Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK dapat dilihat jelas dalam penjabatan pasal 6 UU KPK tersebut karena dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, harus dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu seperti yang diamanatkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana terdapat pemusatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama dengan baik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat dan tepat dengan tetap memperhatikan hak dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP

Dalam penjelasan umum dari UU KPK, KPK harus menajdikan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai “counter partner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Hal itu dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan biaya yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap bekerjasama dan supervisi oleh KPK[4].

Hal tersebut tercermin dari beberapa kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini. Salah satunya adalah dimana Kejaksaaan Negeri Makassar saat ini mendalami kasus dugaan korupsi lahan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada hari Minggu, 9 Mei 2010. Dalam pembebasan lahan pembangunan kampus PIP Makassar itu, pemerintah pusat menggelontorkan dana proyek sebesar Rp54 miliar yang diperuntukkan untuk membebaskan lahan seluas 74 hektar. Di dalam lahan 74 hektare tersebut ada sekitar 14 hektar lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Tim penyidik Kejaksaan Negeri menemukan surat perjanjian pembayaran lahan yang ditandatangani keempat tersangka pada 16 Desember 2009. Temuan lainnya, lurah Ardiansyah menerima duit Rp 14,5 miliar dari kas politeknik. Uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 itu masuk ke rekening pribadi lurah. Kasus lain yang sedang hangat juga antara lain adalah penangkapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Ibrahim yang disinyalir menerima suap Rp 300 juta dari pengacara Adner Sirait saat menghakimi sengketa tanah Pemprov DKI versus PT Sabar Jaya. Saat ini KPK tengah menangani kasus tersebut dan tengah menghadapi praperadilan atas penangkapan hakim Ibrahim tersebut.

Koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus dilaksanakan sejak awal proses penyidikan, diharapkan ketika kasus ditangani tidak terjadi tarik menarik siapa yang menangani atau bahkan sekaligus menghindari perkara. Dan dalam hal KPK sudah memulai melakukan penyidikan dalam perkara tersebut maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Detail penyelidikan, penyidikan dan penututan yang dilakukan oleh KPK antara lain :

Penyelidikan

  1. Menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti (termasuk informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara biasa atau menggunakan elektronik/optik)
  2. Bila dikemukakan 7 (tujuh) hari penyelidik telah melaporkan kepada KPK
  3. Hasilnya dapat disidik sendiri oleh KPK atau dilimpahkan ke Penyidik Polri atau Kejaksaan
  4. Bila tidak ditemukan KPK menghentikan Penyelidikan

Penyidikan

  1. Prosedur khusus untuk memeriksa tersangka tidak berlaku
  2. Penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin Pengadilan.
  3. Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, istri, anak dan organisasi/korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka
  4. Tidak berwenang mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)
  5. Mengkoordinasikan/mengendalikan penyidikan perkara koneksitas

Penuntutan

  1. Penuntut Umum pada KPK adalah Jaksa Penuntut Umum
  2. 14 hari setelah berkas diterima telah dilimpahkan ke Pengadilan
  3. Pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  4. Paling lama 90 hari sudah diputus
  5. Upaya hukum baik banding dan kasasi dapat dilakukan

[1] Soeriaatmadja,Arifin.P. Keuangan Publik dalm Perspektif Hukum. 2009. Jakarta : PT Rajawali Press. Hlm 83

[2] Ceramah Ilmiah Prof.Dr.Eddy Mulyadi :  “Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi” yang disampaikan di FH Universitas Pakuan, Bogor pada tanggal 24 Januari 2009

[3] Makalah I Gusti Agung Rai : “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” yang disampaikan di Cairo, Mesir pada tanggal 17-21 Desember 2008

[4] Opini Theodora Yuni Shahputri,SH,MH  “Sinergi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s