Pengaturan Arbitrase Dalam UU No. 30 Tahun 1999 : Perbandingan Dengan Peraturan BAPMI dan ICSID

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjianini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa,sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternational Trade Law) adalah sebagai berikut: “Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.”

Dalam tulisan ini akan diadakan perbandingan antara UU No. 30 Tahun 1999 dengan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan The International Centre for Settlement of Investment Disputes

Perbandingan UU No. 30 Tahun 1999 dengan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia, dengan dukungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (kini Bapepam-LK), membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga APS yang dinamakan BAPMI (Akta No. 14 dan No. 15, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH, 9 Agustus 2002). Penandatanganan akta disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam suatu upacara di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman & HAM Republik Indonesia No: C-2620 HT.01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002. Pengesahan itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002[1]

Pendirian BAPMI tidak terlepas dari konteks di Pasar Modal Indonesia pada saat itu yakni upaya perbaikan/penyempurnaan kelembagaan di Pasar Modal Keberadaan BAPMI diharapkan dapat menambah rasa nyaman dan proteksi kepada investor & masyarakat melalui penyediaan layanan jasa APS. Rasa nyaman dan proteksi itu adalah dalam kondisi bersengketa, tersedia bagi investor & masyarakat opsi mengenai mekanisme APS yang dari segi waktu dan biaya jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang (Mediator/Arbiter) yang sungguh-sungguh memahami seluk beluk Pasar Modal. Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan kerugian dan meningkat risiko bisnis.

UU No. 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Apabila para pihak sudah membuat perjanjian bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka sengketa itu tidak bisa diajukan ke pengadilan. Pengadilan harus menolak dan menyatakan tidak berwenang mengadili. Begitu pula sebaliknya, arbitrase tidak berwenang mengadili sengketa yang tidak mempunyai perjanjian arbitrase.

Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak yang menyatakan bahwa setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat berupa klausula di dalam perjanjian atau berupa perjanjian tersendiri. Apabila perjanjian terlanjur mencantumkan pengadilan atau lembaga arbitrase lain, maka harus terlebih dahulu diubah (amendement) jika ingin diselesaikan melalui BAPMI. Persyaratan adanya kesepakatan para pihak juga disyaratkan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pendapat mengikat. Tanpa kesepakatan dimaksud, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui BAPMI.

Selain diatur Undang-undang, jurisdiksi BAPMI juga dibatasi oleh Anggaran Dasar BAPMI sendiri yang menyebutkan bahwa BAPMI hanya menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal. Di luar itu BAPMI tidak berwenang.

Para pihak dalam mediasi dan pendapat mengikat dapat membuat kesepakatan bagaimana pembagian beban biaya berperkara di antara mereka. Sedangkan pada arbitrase agak berbeda. Mengingat arbiter akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka pada prinsipnya pihak yang dinyatakan bersalah yang akan menanggung seluruh biaya arbitrase. Apabila tuntutan dikabulkan sebagian, biaya ditanggung oleh para pihak dalam pembagian beban yang dianggap adil oleh arbiter.

Secara umum, pengaturan tata beracara dalam Peraturan dan Acara BAPMI dengan UU No. 30 Tahun 1999 relatif sama seperti :

  1. Proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia (pasal 7 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999)
  2. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali disetujui sebaliknya oleh arbiter dan para pihak (pasa 33 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 28 UU No. 30 Tahun 1999)
  3. Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter kecuali ditentukan sebelumnya oleh para pihak (pasal 34 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 37 UU No. 30 Tahun 1999)
  4. Pemohon dan termohon menghadap di hadapan sidang arbitrase sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak saat disampaikan salinan permohonan tersebut (pasal 37 ayat 1 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 40 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999)
  5. Jika pemohon tanpa alasan sah tidak hadir di hari pertama sidang maka surat permohonan pemohon dinyatakan gugur dan tugas arbiter selesai (pasal 37 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 43 UU No. 30 Tahun 1999)
  6. Arbiter wajib mengusahakan tercapainya suatu perdamaian di antara para pihak (pasal 29 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999)

Apabila kita membandingkan Peraturan dan Acara BAPMI dengan UU No. 30 Tahun 1999, maka kita dapat menemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara lain:

  1. Syarat Pengangkatan Arbiter

Dalam pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dijelaskan mengenai syarat siapa yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter yaitu :

  1. Cakap melakukan tindakan hukum
  2. Berumur paling rendah 35 tahun
  3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
  4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
  5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidanganya paling sedikit 15 tahun

Sedangkan yang dapat diangkat dan ditunjuk menjadi arbiter menurut BAPMI adalah arbiter yang terdaftar dalam daftar arbiter BAPMI. Pengaturan mengenai syarat arbiter ini tertuang dalam Peraturan BAPMI Kep-03/BAPMI/11.2002 dalam pasal 3 dimana terdapat 15 syarat menjadi arbiter di BAPMI yaitu :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Cakap melakukan tindakan hukum
  3. Berumur minimal 35 tahun
  4. Berpengalaman minimal 15 tahun di bidangnya
  5. Tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal oleh putusan yang final dan mengikat
  6. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
  7. Memenuhi syarat menjadi arbiter oleh hukum
  8. Terdaftar sebagai anggota asosiasi dimana BAPMI menjadi anggotanya
  9. Memegang minimal gelar Sarjana atau yang setara
  10. Memegang lisensi dalam profesi pasar modal atau terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal oleh BAPEPAM
  11. Tidak tercatat dalam Daftar Orang Ditolak dan/atau daftar individu yang ditolak oleh BAPEPAM karena melakukan tindakan tertentu dalam pasar modal dan/atau tidak pernah dihukum karena kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi dan/atau keuangan
  12. Memahami dan mengerti hukum dan peraturan di bidang pasar modal, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia
  13. Memahami peraturan dan prosedur BAPMI
  14. bukan pejabat pada Badan Pengawas Pasar Modal, anggota Direksi pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau pejabat Pemerintah lainnyaTidak menjabat sebagai pejabat di pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian
  15. Pemilihan Lembaga Arbitrase Nasional dan Internasional

Guna memenuhi dan sebagai realisasi daripada meningkatknya kebutuhan dunia perdagangan internasional akan penyelesaian sengketa secara lebih memuaskan, maka dibentuk berbagai lembaga arbitrase internasional[2]. Dalam pasal 34 UU No. 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi para pihak dapat membawa sengketa tersebut ke lembaga internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), dan London Court of International Arbitration (LCIA).

Sedangkan dalam sengketa pasar modal di Indonesia tidak semua kasus persengketaan di pasar modal harus berujung dengan sanksi Bapepam-LK atau pengadilan karena terdapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang berwenang terhadap penyelesaian berbagai sengketa pasar modal lewat jalur di luar pengadilan. Dan dalam Peraturan dan Acara BAPMI tidak mencantumkan kebolehan untuk memilih lembaga internasional untuk menyelesaikan sengketa pasar modal tersebut.

  1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Terhadap para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohononan salah satu pihak yang bersengketa[3]. Dan terdapat hal yang cukup menarik dalam pelaksanaan putusan arbitrase menurut Peraturan dan Acara BAPMI dalam pasal 49 ayat (2) dimana jika dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Putusan Arbitrase salah satu pihak tidak mematuhi dan/atau melaksanakan putusan arbitrase, pihak yang berkepentingan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut secara tertulis kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi dimama pihak-pihak menjadi anggota. Hal ini menurut Prof. Achmad Zen Umar Purba[4] dimaksudkan agar pihak yang kalah mendapat sanksi dari komunitas apabila tidak menaati

Perbandingan UU No. 30 Tahun 1999 dengan International Center for The Settlement of Dispute

Arbitrase dapat diartikan sebagai suatu proses yang sederhana yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa dengan suatu keputusan final. Persyaratan perwasitan dalam rangka penanaman modal asing paling banyak dicantumkan adalah penyelesaian perwasitan menurut konvensi Bank Dunia (World Bank) yang lebih dikenal dengan “International Center for The Settlement of Dispute” (ICSID). Dengan adanya lembaga ICSID ini, membuka kemungkinan bagi penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia bilamana mereka menganggap telah diperlakukan kurang wajar oleh pihak pemerintah Indonesia dapat mengajukan gugatan atau klaim sengketa tentang penanaman modal asing yang merupakan sengketa hukum (legal dispute) kepada dewan arbitrase ICSID yang berkedudukan di Washington DC yang akan diselenggarakan menurut “The convention of the settlement of investment dispute between states and national of other states”.

Pembentukan lembaga ICSID ini merupakan prakarsa dari Direktur Eksekutif Bank Dunia (World Bank) yang berkedudukan di Washington DC., Amerika Serikat yang mengusulkan kepada negara-negara anggotanya dengan tujuan untuk merangsang masuknya modal asing kepada negara-negara yang sedang berkembang. Menurut pertimbangannya bahwa setiap perselisihan mengenai penanaman modal asing di suatu negara diselesaikan menurur ketentuan dan tata cara setempat apakah lewat peradilan atau perwasitan (arbitrase). Pengalaman menunjukkan, sering untuk kepentingan penanam modal asing menginginkan adanya suatu penyelesaian sengketa lewat pihak yang dianggap netral dan menurut cara penyelesaian yang bersifat internasional.

Bank Dunia secepatnya mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang timbul terhadap penanaman modal asing dengan memprakarsai suatu konvensi pada tahun 1958 yang diselenggarakan guna mencari penyelesaian perselisihan tentang penanaman modal asing yang sering timbul antara pihak penanam modal asing dengan negara penerima modal asing. Konvensi Bank Dunia itu secara resmi mulai berlaku pada 4 Oktober 1968 setelah mendapat ratifikasi dari duapuluh negara sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) dari konvensi tersebut.

Penyelesaian perselisihan yang diberikan oleh konvensi Bank Dunia itu diupayakan dengan jalan konsiliasi, yaitu berupa usul yang tidak mengikat dari arbitrase atau perwasitan yang putusannya mengikat bagi para pihak kalau dianggap perlu setelah konsiliasi dapat dilanjutkan dengan perwasitan. Sebagai badan pelaksana dari konvensi tersebut kemudian dibentuk lembaga ICSID yang merupakan suatu lembaga internasional yang berdiri sendiri.

Secara umum prosedur yang berlaku di ICSID tidak jauh berbeda dengan prosedur arbitrase pada umumnya dan khususnya dengan pranata hukum arbitrase di Indonesia yaitu UU No. 30 Tahun 1999 contohnya :

  1. Apabila para pihak tidak setuju mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (article 37 point B ICSID Convention; pasal 13 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999)
  2. Arbiter berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter (article 43 point A ICSID Convention; pasal 46 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999)
  3. Eksekusi Putusan

Terdapat kesamaan prinsip antara UU No. 30 Tahun 1999 dengan ICSID Convention mengenai pelaksanaan putusan. Article 54 ayat (3) ICSID Convention berbicara tentang pelaksanaan putusan akan diatur oleh Undang-undang tentang pelaksanaan eksekusi yang berlaku di negara di wilayah yang tempat eksekusi tersebut berada. Hal ini sejalah dengan Pasal 66 butir e berisi dimana putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun terdapat juga hal-hal yang pengaturannya berbeda dari ketentuan arbitrase pada umumnya yang terdapat dalam konvensi ICSID ini yaitu :

  1. Mekanisme Pembatalan Putusan

Tidak seperti lazimnya arbitrase, putusan ICSID tidak dibatalkan melalui pengadilan, tetapi dengan mengajukan permohonan ke Sekretaris Jenderal ICSID. Article 52 ICSID Convention memaparkan alasan-alasan pembatalan sebagai berikut :

a. That the Tribunal was not properly constituted

b. That the Tribunal has manifesty exceeded its powers

c. That there was corruption on the part of a member of the Tribunal

d. That there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure

e. That the award has failed to state the reasons on which it is based

2. Dalam article 53 ICSID Convention termaktub bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan banding atau perbaikan lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam article 52 ayat (1) ICSID Convention. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kehadiran konvensi, bagaimanapun pengadilan nasional negara anggota konvensi tidak dapat meninjau ulang putusan ICSID karena yang dapat dilakukan adalah permohonan pembatalan, interpretasi, dan revisi terhadap putusan tersebut

3. Terhadap putusan arbitrase ICSID, apabila suatu negara tidak mau mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan konvensi, justru dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap article 53 ayat (1) ICSID Convention ini. Terhadap pelanggaran ini, investor dapat mengajukan 2 (dua) gugatan kepada negara tuan rumah yaitu :

  • Mengajukan gugatan sebagaimana dikenal dalam hukum nasional negara tuan rumah (host state) pada tingkatan diplomatik
  • Menyampaikan sengketa tentang putusan arbitrase yang tidak dapat dilaksanakan kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang memiliki yurisdiksi yang berhubungan dengan sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensi.



[1] Bacelius Ruru, “Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan” http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php, diunduh 22 Oktober 2010

[2] Ibid, hlm 115

[3] Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999

[4] Sekretaris Jenderal Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI ; Partner Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counselor of Law

Advertisements

Leave a comment

Filed under Economic Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s