Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan LPSK

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Dalam penjelasan umum Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.  Kehadiran LPSK, memberikan harapan bagi penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.

 

Setahun LPSK telah hadir untuk berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.  Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif.  Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK.  Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program.  Bahwa proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya ditahun-tahun awal ini.

 

Melalui Rencana Strategis LPSK telah menetapkan visi dan misi dalam rentang waktu lima tahun pertamanya yakni :

Visi

Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Lembaga Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
  2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban
  3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan  hak-hak saksi dan korban
  4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban
  5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, LPSK telah menyusun struktur organisasi yang dibagi kedalam lima bidang yang mengacu pada tugas pokok dan kewenangan lembaga maupun yang mencerminkan orientasi pada fungsi.  Kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Bidang Perlindungan
  2. Bidang Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan bagi Korban
  3. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat.
  4. Bidang Pengawasan, Penelitian-Pengembangan, dan Pelaporan
  5. Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan

 

Tugas Dan Kewenangan LPSK

UU No 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No 13 tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).

2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).

3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).

4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).

5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).

6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).

7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).

8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39)

 

Keanggotaan LPSK

Berdasarkan Undang-Undang, Anggota dari LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia. UU PSK juga telah menetapkan siapa saja (representasi) yang berhak menjadi anggota dari lembaga ini yakni representasi dari: kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, advokat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat.

Masa jabatan Anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dalam satu kali masa jabatannya maka anggota LPSK tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Namun untuk dapat dipilih kembali harusah mengikuti pemilihan yang sudah ditetapkan. Masa jabatan 5 tahun ini kelihatannya mengikuti dari pola atau trend dari masa jabatan di berbagai komisi negara lainnya seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komisi Pemberntasan Korupsi,

Komisi Yudisial dan lain lain. UU PSK hanya menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat yakni:

1. warga negara Indonesia; sehat jasmani dan rohani;

2. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;

3. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;

4. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);

5. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

6. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan

7. memiliki nomor pokok wajib pajak.

 

Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait

Sebagai sebuah Lembaga Independen Negara, LPSK memiliki peraturan perundang-undangan yang mendasari berdirinya lembaga ini serta mengatur bagaimana lembaga ini harus berjalan. Dan juga LPSK dapat membuat peraturan sendiri yang apabila dibutuhkan dapat dikeluarkan sewaktu-waktu.

Undang-Undang

Pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang ini berlaku dan mengikat karena telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah diundangkan oleh Mentri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara. Dalam pasal 46 UU PSK juga disebutkan bahwa UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UU PSK ini memiliki keberlakuan secara ekstern, artinya UU ini mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berada di dalamnya, baik polisi, jaksa, hakim, advokat, saksi, korban, tersangka, dan masyarakat luas.

Peraturan Pemerintah

Pasal 7 UU PSK menjelaskan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Sedangkan di dalam UU ini tidak diatur secara tegas dan terperinci mengenai bagaimana proses pemberian hak-hak tersebut. Maka Presiden pada tanggal 29 Mei 2008 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang berisi 41 pasal. Peraturan ini juga mengikat ke luar.

Peraturan Presiden

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah secretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK yang tertera pada pasal 18. Dan juga di pasal dalam UU ini tidak diatur secara rinci mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi sebuah kesekretariatan LPSK tersebut. Maka UU ini mendelegasikan amanat tersebut kepada Presiden untuk mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres)

Pada tanggal 30 Desember 2008, Presiden mengeluarkan Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Keskretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perpres ini berisi 10 pasal.

Perpres ini berlaku dan mengikat kepada pihak intern, baik LPSK maupun Sekretariat LPSK itu sendiri. Dan secara yuridis formil, suatu Peraturan Presiden dapat merupakan pengaturan secara langsung berdasarkan atribusi dari pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dan dalam hal ini, Perpres merupakan peraturan yang bersifat pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang dilaksanakannnya.

Peraturan Menteri

Sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

Pada tanggal 29 Mei 2009, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa mengeluarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berisi 27 pasal. Dalam Permen ini sudah diatur lebih rinci dan teratur mengenai Kesekretariatan LPSK.

Karena dalam hubungannya dengan suatu Peraturan Menteri, maka Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Peraturan Menteri adalah Menteri-menteri yang memegang atatau memimpin suatu Departemen. Dan dikarenakan peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, maka Peraturan tersebut hanya berlaku secara intern, yang artinya keputusan yang tidak mengikat umum. Dan Peraturan Menteri adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur (regeling)

Peraturan LPSK

Selain peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPR, Presiden dan Menteri, LPSK juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku hanya di kalangan intern LPSK saja. LPSK mengeluarkan peraturan-peraturan tersebut juga bukan tanpa dasar. Hal tersebut merupakan amanat atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

  1. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik
  2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai
  3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait Yang Berwenang
  4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial
  5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi
  7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s