Perbankan Syariah : Sejarah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Melingkupinya

Suatu ketika pernahkah sesekali anda melihat Bank yang menggunakan kode “IB” pada logonya? Apabila anda pernah melihatnya, itu adalah kependekan dari Islamic Banking yang diwajibkan oleh Bank Indonesia kepada Bank-Bank yang menyelenggarakan dan melayani transaksi perbankan syariah untuk mengoptimalkan sosialisasi layanan perbankan syariah bagi masyarakat umum. Dan juga logo tersebut untuk memudahkan masyarakat untuk membedakannya dengan Bank Umum.

Kehadiran bank syariah sejak tahun 1992 di Indonesia merupakan fenomena tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil bertahan dalam krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik bank syariah telah menarik perhatian para pelaku perbankan di Indonesia.Sejak tahun 2000, perkembangan perbankan syariah sudah mulai meningkat seiring dengan banyak bermunculan bank-bank umum yang membuka kegiatan perbankan dengan prinsip syariah.

Definisi Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha di bidang keuangan yg menarik dan mengeluarkan uang di dalam masyakarat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan Bank Syariah seperti di definisikan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbedaan Bank Umum Dan Bank Syariah

Visi perbankan syariah pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil dengan prinsip syariah. Sedangkan misi perbankan syariah adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas. Dengan landasan diatas maka setiap kelembagaan keuangan syariah akan merapkan ketentuan-ketentuan antara lain :

  1. Menjauhkan Diri dari Kemungkinan Adanya Unsur Riba
  2. Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli

Sistem Perbankan Syariah berbeda dengan sistem perbankan umum karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas dimana tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dapat menampilkan realisasi nilai-nilai Islam.

Di dalam perbankan umum terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan gambling seperti foreign exchange trading,dll (maisir). Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah : (1) larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi; (2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan (3) menumbuh kembangkan zakat.

Sepanjang praktik perbankan umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem yang telah ada. Namun apabila terjadi pertentangan dengan prinsip Islam, maka bank-bank Islam akan menerapkan sistem sendiri

Instrumentasi Hukum Dalam Perbankan Syariah

Bank Syariah sebagai salah satu badan usaha di bidang keuangan tentunya harus memiliki regulasi perbankan sebagai landasan hukum dalam menjalankan usahanya tersebut. Regulasi Perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam pasal 13 huruf c menerangkan bahwa dalam usaha bank di dalam operasinya menggunakan sistem kredit dan tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini karena konsep bunga ini melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Lalu era tahun 1980an terjadi kesulitan pengendalian tingkat bunga oleh Pemerintah karena Bank-Bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas[1] Bank Indonesia sehingga Pemerintah mengeluarkan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka belenggu tingkat bunga ini. Deregulasi ini menimbulkan kemungkinan bagi Bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.

Lima tahun kemudian, Pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya. Hal tersebut bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank yang telah ada. Pada era ini dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melangsungkan Musyawarah Nasional IV pada tahun 1990 dimana hasil Munas tersebut mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Dan pada tahun 1991 Bank Mualamat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut dan mulai beroperasi penuh setahun kemudian. Pada periode ini, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking sistem) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan umum dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut.

Dan akhirnya, pada tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.  Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Lalu Undang-undang ini memberikan keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar ke depannya. Keleluasaan itu antar lain adalah : Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). Ketiga, bank umum umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai asset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.

Lalu banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh bank umum namun dapat dilakukan oleh BUS. Di antaranya, bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga menerbitkan, menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Dan kemudian perbankan syariah dapat menjalankan layanan yang sifatnya sosial. Misalnya menyelenggarakan lembaga baitul mal yang bergerak menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat

 

Konsep Pembiayaan Syariah

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan sebagai berikut :

  1. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan seluruh kebuuthan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shohibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi mudharib lebih besar daripada shohibul mal. Prinsip mudharabah dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk melakukan pembiayaan. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara Bank dengan nasabah dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Dalam pembiayaan musyarakah ini, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi sharing modal masing-masing. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah diatur dalam Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Pengaturan mengenai pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/SN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Salam

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang/jasa tersebut diantarkan atau terbentuk. Pembiayaan salam diatur dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka, dicicil atau tangguh bayar. Pembiayaan istishna diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah, dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan isthisna dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah.pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad berdasarkan kedua belah pihak

 

Pada akhirnya, perbankan syariah sendiri memiliki kekuatan , kelemahan, peluang serta ancaman untuk terus dapat berkembang di Indonesia. Kekuatan perbankan syariah datang dari dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia, dan dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia. Di lain sisi, sistem ini masih terdapat beberapa kelemahan seperti kontroversi tentang bunga bank dan riba, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan syariah, keberhasilan sistem bagi hasil bank Islam pada pembiayaan mudharabah dan dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya, dan sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang tepat dan cermat. Dan semuanya kembali kepada kita untuk dapat menentukan sendiri sistem perbankan mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita.


[1] Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikian sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Economic Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s