Urgensi RUU Konvergensi Telematika

Perkembangan telekomunikasi bergerak dan internet berbasis Internet Protocol (IP) yang demikian cepat mendorong terjadinya integrasi jaringan ‘next generation network’ dan menyebabkan perubahan besar tatanan industri telekomunikasi, internet dan penyiaran. Perubahan ini telah melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas ke arah media dan informatika.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat juga telah melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada ke arah media (penyiaran) dan informatika yang di Indonesia disingkat dengan Telematika. Jasa siaran radio dan televisi tidak lagi menjadi domain penyelenggara atau lembaga penyiaran, akan tetapi telah dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang ada dan di akses menggunakan perangkat (terminal) telekomunikasi.[1]

Perubahan perangkat hukum perundang-undangan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kelembagaan dan regulasi merupakan hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi era konvergensi. Dari sisi kelembagaan, kebutuhan akan badan regulasi yang konvergensi merupakan salah satu isu yang penting dimana apakah badan regulasi ke depan akan bertanggung jawab terhadap bidang telekomunikasi, penyiaran ataupun meliputi bidang teknologi informasi. Sedangkan dari sisi regulasi, harmonisasi dan modifikasi perangkat UU atau pembentukan UU konvergensi diperlukan untuk menjawab perubahan teknologi konvergensi yang akan sulit dilakukan dengan kondisi Undang-undang eksisting terkait yang terpisah secara prinsip. Pesatnya perkembangan teknologi digital yang hingga pada akhirnya menyulitkan pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi merupakan dinamika konvergensi. [2]

Undang-undang konvergensi saat ini sangat dibutuhkan, mengingat Telematika merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan nasional serta hubungan antar bangsa. Karenanya, telematika perlu ditingkatkan ketersediaannya baik dari segi aksessbilitas, densitas mutu dan layanannya sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah di tanah air dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Merujuk definisi konvergensi dari European Union, OECD, ITU, konvergensi dapat dipandang sebagai perpaduan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan hingga diperoleh nilai tambah dari layanan tersebut. tinya bahwa, layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang awalnya terpisah dengan regulasi yang terpisah pula akan dipadukan baik dari sisi layanan maupun regulasinya. Dengan demikian, akan ada perpaduan antara UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Penyiaran sedangkan untuk menyatukan berbagai layanan bahkan regulasinya bukanlah perkara mudah

Dalam RUU ini mencakup juga ketentuan-ketentuan lintas ilmu seperti Hukum Persaingan Usaha, Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perlindungan Konsumen.

  • Tindak Pidana di bidang IT contohnya : National Security Crime, Illegal Access, Pemalsuan data, pornografi, deface atau merusak website orang, merusak database seseorang
  • Hukum Perlindungan Konsumen  di bidang IT ini lebih kearah pemenuhan standar kualitas layanan, sarana prasana dan kebebasan konsumen untuk memilih penyelenggara atau operator. Contohnya : akses internet lamban (tidak sesuai dengan klaim operator), dll
  • Hukum Persaingan Usaha di bidang IT sama dengan apa yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau mau diambil contoh seperti terjadinya konsep Predatory Pricing atau Jual Rugi dimana Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Konkritnya sih seperti perang harga gila-gilaan antar provider telepon
  • Hak Kekayaan Intelektual di bidang IT berupa hak cipta, hak paten, hak atas merek dan desain tata letak sirkuit
Namun terdapat beberapa permasalahan di dalam RUU ini yaitu :
  1. Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika terkesan hanya bentuk perubahan dari Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga apabila pembahasan akan tetap dilanjutkan, hendaknya pembahasan difokuskan untuk membahas perubahan Undang-Undang Telekomunikasi saja. Disini penulis berpendapat lebih baik RUU ini berjudul RUU Telekomunikasi dan Informasi
  2. RUU Konvergensi Telematika hanya mengatur permasalahan teknis bagi penyelenggara telematika seperti perizinan (pasal 13, 14), penggunaan spektrum frekuensi (pasal 15 hingga 22), orbit satelit (pasal 23), penomoran (pasal 24), perangkat (pasal 25), kualitas layanan (pasal 26), pentarifan (pasal 26 hingga 28). Untuk itu seharusnya pengaturan dalam RUU ini bisa jauh lebih komprehensif sebagaimana tujuan dari RUU sendiri ini terbentuk sebagai peraturan konvergensi

Pertanyaannya sekarang, apakah RUU Konvergensi Telematika ini dapat memenuhi ekspektasi akan pengaturan di bidang teknologi informasi sekarang ini? Penulis berpendapat lebih baik RUU ini diperjelas maksud dan tujuan dibentuknya apakah memang hanya untuk mengganti UU Telekomunikasi saja atau materi dan muatan RUU ini dapat disusun dengan lebih lengkap dan komprehensif (seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat pengaturan yang sangat lengkap di bidang Lingkungan Hidup).

Dan penulis juga berpendapat agar RUU ini tidak tergesa-gesa untuk diundangkan. Pemerintah dalam hal ini coba untuk memperbaiki infrastuktur telematika serta melakukan penambahan jaringan ke daerah-daerah pelosok yang belum mendapat akses internet. Dan juga solusi perlu diadakan penguatan muatan materi terhadap UU yang telah eksis yang akan dikonvergensi sebelumnya seperti UU Telekomunikasi, UU Penyiaran dan UU ITE daripada harus membuat satu UU konvergensi yang mengatur ketiga atau bahkan lebih hukum yang berlaku.


[1] Penjelasan Umum RUU Konvergensi Telematika

[2] Ahmad M. Ramli, “Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional” Website Ditjend PP Kemenkumham RI

Advertisements

Leave a comment

Filed under Economic Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s