Category Archives: Economic Law

Urgensi RUU Konvergensi Telematika

Perkembangan telekomunikasi bergerak dan internet berbasis Internet Protocol (IP) yang demikian cepat mendorong terjadinya integrasi jaringan ‘next generation network’ dan menyebabkan perubahan besar tatanan industri telekomunikasi, internet dan penyiaran. Perubahan ini telah melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas ke arah media dan informatika.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat juga telah melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi akan tetapi telah meluas kepada ke arah media (penyiaran) dan informatika yang di Indonesia disingkat dengan Telematika. Jasa siaran radio dan televisi tidak lagi menjadi domain penyelenggara atau lembaga penyiaran, akan tetapi telah dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang ada dan di akses menggunakan perangkat (terminal) telekomunikasi.[1]

Perubahan perangkat hukum perundang-undangan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kelembagaan dan regulasi merupakan hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi era konvergensi. Dari sisi kelembagaan, kebutuhan akan badan regulasi yang konvergensi merupakan salah satu isu yang penting dimana apakah badan regulasi ke depan akan bertanggung jawab terhadap bidang telekomunikasi, penyiaran ataupun meliputi bidang teknologi informasi. Sedangkan dari sisi regulasi, harmonisasi dan modifikasi perangkat UU atau pembentukan UU konvergensi diperlukan untuk menjawab perubahan teknologi konvergensi yang akan sulit dilakukan dengan kondisi Undang-undang eksisting terkait yang terpisah secara prinsip. Pesatnya perkembangan teknologi digital yang hingga pada akhirnya menyulitkan pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi merupakan dinamika konvergensi. [2]

Undang-undang konvergensi saat ini sangat dibutuhkan, mengingat Telematika merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan nasional serta hubungan antar bangsa. Karenanya, telematika perlu ditingkatkan ketersediaannya baik dari segi aksessbilitas, densitas mutu dan layanannya sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah di tanah air dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Merujuk definisi konvergensi dari European Union, OECD, ITU, konvergensi dapat dipandang sebagai perpaduan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan hingga diperoleh nilai tambah dari layanan tersebut. tinya bahwa, layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran yang awalnya terpisah dengan regulasi yang terpisah pula akan dipadukan baik dari sisi layanan maupun regulasinya. Dengan demikian, akan ada perpaduan antara UU Telekomunikasi, UU ITE, dan UU Penyiaran sedangkan untuk menyatukan berbagai layanan bahkan regulasinya bukanlah perkara mudah

Dalam RUU ini mencakup juga ketentuan-ketentuan lintas ilmu seperti Hukum Persaingan Usaha, Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perlindungan Konsumen.

  • Tindak Pidana di bidang IT contohnya : National Security Crime, Illegal Access, Pemalsuan data, pornografi, deface atau merusak website orang, merusak database seseorang
  • Hukum Perlindungan Konsumen  di bidang IT ini lebih kearah pemenuhan standar kualitas layanan, sarana prasana dan kebebasan konsumen untuk memilih penyelenggara atau operator. Contohnya : akses internet lamban (tidak sesuai dengan klaim operator), dll
  • Hukum Persaingan Usaha di bidang IT sama dengan apa yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kalau mau diambil contoh seperti terjadinya konsep Predatory Pricing atau Jual Rugi dimana Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. Konkritnya sih seperti perang harga gila-gilaan antar provider telepon
  • Hak Kekayaan Intelektual di bidang IT berupa hak cipta, hak paten, hak atas merek dan desain tata letak sirkuit
Namun terdapat beberapa permasalahan di dalam RUU ini yaitu :
  1. Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika terkesan hanya bentuk perubahan dari Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga apabila pembahasan akan tetap dilanjutkan, hendaknya pembahasan difokuskan untuk membahas perubahan Undang-Undang Telekomunikasi saja. Disini penulis berpendapat lebih baik RUU ini berjudul RUU Telekomunikasi dan Informasi
  2. RUU Konvergensi Telematika hanya mengatur permasalahan teknis bagi penyelenggara telematika seperti perizinan (pasal 13, 14), penggunaan spektrum frekuensi (pasal 15 hingga 22), orbit satelit (pasal 23), penomoran (pasal 24), perangkat (pasal 25), kualitas layanan (pasal 26), pentarifan (pasal 26 hingga 28). Untuk itu seharusnya pengaturan dalam RUU ini bisa jauh lebih komprehensif sebagaimana tujuan dari RUU sendiri ini terbentuk sebagai peraturan konvergensi

Pertanyaannya sekarang, apakah RUU Konvergensi Telematika ini dapat memenuhi ekspektasi akan pengaturan di bidang teknologi informasi sekarang ini? Penulis berpendapat lebih baik RUU ini diperjelas maksud dan tujuan dibentuknya apakah memang hanya untuk mengganti UU Telekomunikasi saja atau materi dan muatan RUU ini dapat disusun dengan lebih lengkap dan komprehensif (seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat pengaturan yang sangat lengkap di bidang Lingkungan Hidup).

Dan penulis juga berpendapat agar RUU ini tidak tergesa-gesa untuk diundangkan. Pemerintah dalam hal ini coba untuk memperbaiki infrastuktur telematika serta melakukan penambahan jaringan ke daerah-daerah pelosok yang belum mendapat akses internet. Dan juga solusi perlu diadakan penguatan muatan materi terhadap UU yang telah eksis yang akan dikonvergensi sebelumnya seperti UU Telekomunikasi, UU Penyiaran dan UU ITE daripada harus membuat satu UU konvergensi yang mengatur ketiga atau bahkan lebih hukum yang berlaku.


[1] Penjelasan Umum RUU Konvergensi Telematika

[2] Ahmad M. Ramli, “Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional” Website Ditjend PP Kemenkumham RI

Leave a comment

Filed under Economic Law

Company Law: Establishment of PT by the Debtor who declared Bankrupt

Nowadays the development of legal instruments in economic activity continues to grow in line with the company and the dynamics of social change that is in the community. Limited Liability Company (PT) in general have the ability to be able to develop themselves, capable of processing as well as holding the capitalization of capital through an initial public offering or take rights issue as a “tools” to obtain additional capital to grow the company. And of the many associations that occur in the business world and the most popular today is a Limited Liability Company[1]

The legal basis regulating the Indonesian Limited Liability Company is the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Before this law was born, there are 2 provisions governing limited liability companies. First, the enactment of the Book of the Law of Commercial Law (Commercial Code) which contains provisions concerning the company who applies in the year 1848-1995. Then the second was birth the Law No. 1 of 1995 on Limited Liability Company that apply in the year 1995-2007

Before entering the core essay, we have to know what is the Limited Liability Company? Law no. 40 of 2007 defines PT as a legal entity which is a capital alliance, established under the agreement, engage in business with a fully authorized capital divided into shares and meet the requirements set forth in this law and its implementing regulations. So according to this Act, to be called as PT, then a company must fulfill the elements of which are: 1) Form of legal entity which is a capital alliance (2) Established on the basis of agreement (3) Conducting business activities  (4) The capital is divided into “sero-sero” or shares and (5) Meet the requirements of the Company Law and its implementing regulations

In our life, whether natural person or a legal entity sometimes do not have enough money to finance the purposes or business activities[2]. To be inadequate, then the person or company may do so by borrowing the money required from other parties. Board of Directors as an organ that has the right to legal action over the company have the authority to borrow money to other parties either in the form of bank loans, debt securities short, medium and long with the aim of building the company. As the party who obtained the loan, then the PT is called the debtor. And the party providing the loan is called the creditor. Because the loan is a debt, the debt is required to be fulfilled by the debtor and if not fulfilled will give right to the creditors to obtain fulfillment of the debtor’s property[3].

In the business of course not all companies can settle their liabilities with the current. Sometimes there are also conditions of corporate financial distress which ought to be wary of. Why? Because if the company has two or more creditors and do not pay in full at least one debt which has dateline and payable, be declared bankrupt by court decisions, either on the application itself or at the request of one or more creditors [4]. And in the Company Law to set if bankruptcy occurs because of errors or omissions of Directors and the company’s bankruptcy estate is insufficient to pay all liabilities of the company, then each member of Directors are joint responsibility for all liabilities that have not paid off[5]. The condition of insolvency (The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, Municipality) who is unable to pay its debts, as they are, or changed from a due) this is what became one of the break up of the PT on the basis of Article 142 the Company Law.

Revitalization of the Bankrupt Debtor? Could it be?

With the dropping of the debtor’s bankruptcy decision, it has effect for the debtor and his property. For the debtor, since the bankruptcy decision has been made, he (the debtor) lost the right to perform the maintenance and control of property (persona standi in inclucio)[6]. Then after that there are legal consequence with the settlement of the bankruptcy estate is the sale of the bankruptcy estate and be divided unless there are other business considerations.

This is because in the case of insolvency had not occurred for peace and the bankrupt debtor’s assets is less than its liabilities. It can be seen that the rehabilitation carried out among others, if there is peace or debts to be paid in full (in Article 215 Bankruptcy Law). Unless otherwise after the insolvency, bankruptcy debtor then there are treasures, such as inheritance or winning the lottery and so on, the debt can be paid in full. Thus, rehabilitation can be filed under Article 215 of Bankruptcy Law. The purpose of rehabilitation is to restore the debtor bankrupt to its original condition as before the bankruptcy. By the official rehabilitation, the debtor bankrupt will obtain public confidence back to take care of their wealth back

Establishment of New Company

After the debtor do a “payment in a satisfactory manner” and he receive rehabilitation through court decisions, then he can take care of his property back, including to incorporate the basic capital in the establishment of a new company. The process of establishing a PT there are several steps that need to be done are:

  1. Preparation Phase

The deal with two person or more to establish a PT must be stated in an authentic deed made by the notary in the Indonesian language. And also in this deed shall contain the company’s Articles of Association[7]. Authentic documents is required here because it serves as evidence the terms of establishment of PT. Keep in mind that since the deed was signed, the legal relationship between the founders is a contractual relationship because the company has not obtain the legal entity status

  1. Application Phase

In article 1 of the Company Law explained that PT is a legal entity. To obtain legal status is the deed of establishment of PT must be approved by the Minister of Justice and Human Rights. This intend for the Government to prevent the establishment of a PT whose purpose to against the law and contrary to morality and public order. Submission of application is done through technology information services (system of legal administration) that submitted at least 60 days from the date of deed was signed. If the documents and applications are all complete, then the Minister issued a decree of ratification of PT became a legal entity

  1. Company Listing Phase

After obtaining approval from the Minister of Justice and Human Rights, the company must be registered. List of company was conducted by the Directorate General of General Legal Administration at the Ministry of Justice and Human Rights[8]

  1. Stage Announcements

After the company is listed, the next is announced in the State Gazette of RI. The announcement made by Minister of Justice and Human Rights no later than 14 days from the date of publication of the decision of the Minister issue the ratification of the legal entity of the Company. This is to fulfill the principle of publicity

At the end of this essay we go to the conclusion that the debtor bankrupt and still be entitled to set up a company, including to enter his property into the company’s initial capital. It could be possible if the debtor is a “satisfactory payment” and get rehabilitation through court decisions. The debtor will still can be appointed as a member of the Board of Directors as well as Board of Commisioners due to legal consequences after rehabilitation the debtor is really like nothing ever happened bankruptcy


[1] Richard Burton Simatupang. Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta : Rineke Cipta,  2003), page 3

[2] Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), page 2

[3] See Article 1 point 6 Law number 37 of 2004 regarding Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment

[4] See Article 2 point 1 Law number 37 of 2004 Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment

[5] See Article 104 point 2 Law number 40 of 2007 on Limited Company

[6] Doan Rakasiwi,”Wewenang Kurator Dalam Pelaksanaan Putusan Pailit oleh Pengadilan,” (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009) page 4

[7] C.S.T. Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas. (Jakarta : Rineke Cipta, 2009), page 6

[8] See The Rule of Minister of Justice and Human Rights RI No. M.01.HT.01.01 in 2008

Leave a comment

Filed under Economic Law

Perbankan Syariah : Sejarah dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Melingkupinya

Suatu ketika pernahkah sesekali anda melihat Bank yang menggunakan kode “IB” pada logonya? Apabila anda pernah melihatnya, itu adalah kependekan dari Islamic Banking yang diwajibkan oleh Bank Indonesia kepada Bank-Bank yang menyelenggarakan dan melayani transaksi perbankan syariah untuk mengoptimalkan sosialisasi layanan perbankan syariah bagi masyarakat umum. Dan juga logo tersebut untuk memudahkan masyarakat untuk membedakannya dengan Bank Umum.

Kehadiran bank syariah sejak tahun 1992 di Indonesia merupakan fenomena tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil bertahan dalam krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik bank syariah telah menarik perhatian para pelaku perbankan di Indonesia.Sejak tahun 2000, perkembangan perbankan syariah sudah mulai meningkat seiring dengan banyak bermunculan bank-bank umum yang membuka kegiatan perbankan dengan prinsip syariah.

Definisi Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan usaha di bidang keuangan yg menarik dan mengeluarkan uang di dalam masyakarat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan Bank Syariah seperti di definisikan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbedaan Bank Umum Dan Bank Syariah

Visi perbankan syariah pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil dengan prinsip syariah. Sedangkan misi perbankan syariah adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas. Dengan landasan diatas maka setiap kelembagaan keuangan syariah akan merapkan ketentuan-ketentuan antara lain :

  1. Menjauhkan Diri dari Kemungkinan Adanya Unsur Riba
  2. Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli

Sistem Perbankan Syariah berbeda dengan sistem perbankan umum karena sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas dimana tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dapat menampilkan realisasi nilai-nilai Islam.

Di dalam perbankan umum terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan gambling seperti foreign exchange trading,dll (maisir). Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah : (1) larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi; (2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan (3) menumbuh kembangkan zakat.

Sepanjang praktik perbankan umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem yang telah ada. Namun apabila terjadi pertentangan dengan prinsip Islam, maka bank-bank Islam akan menerapkan sistem sendiri

Instrumentasi Hukum Dalam Perbankan Syariah

Bank Syariah sebagai salah satu badan usaha di bidang keuangan tentunya harus memiliki regulasi perbankan sebagai landasan hukum dalam menjalankan usahanya tersebut. Regulasi Perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Dalam pasal 13 huruf c menerangkan bahwa dalam usaha bank di dalam operasinya menggunakan sistem kredit dan tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga. Hal ini karena konsep bunga ini melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Lalu era tahun 1980an terjadi kesulitan pengendalian tingkat bunga oleh Pemerintah karena Bank-Bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas[1] Bank Indonesia sehingga Pemerintah mengeluarkan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka belenggu tingkat bunga ini. Deregulasi ini menimbulkan kemungkinan bagi Bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.

Lima tahun kemudian, Pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya. Hal tersebut bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank yang telah ada. Pada era ini dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melangsungkan Musyawarah Nasional IV pada tahun 1990 dimana hasil Munas tersebut mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Dan pada tahun 1991 Bank Mualamat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut dan mulai beroperasi penuh setahun kemudian. Pada periode ini, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking sistem) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan umum dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut.

Dan akhirnya, pada tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.  Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), masalah pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Lalu Undang-undang ini memberikan keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar ke depannya. Keleluasaan itu antar lain adalah : Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bisa dikonversi menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Umum dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2). Ketiga, bank umum umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai asset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.

Lalu banyak kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh bank umum namun dapat dilakukan oleh BUS. Di antaranya, bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, penitipan untuk kepentingan orang lain, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga menerbitkan, menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Dan kemudian perbankan syariah dapat menjalankan layanan yang sifatnya sosial. Misalnya menyelenggarakan lembaga baitul mal yang bergerak menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat

 

Konsep Pembiayaan Syariah

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan sebagai berikut :

  1. Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan seluruh kebuuthan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (shohibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi mudharib lebih besar daripada shohibul mal. Prinsip mudharabah dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk melakukan pembiayaan. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Musyarakah

Yaitu pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara Bank dengan nasabah dimana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Dalam pembiayaan musyarakah ini, keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi sharing modal masing-masing. Ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan pembiayaan musyarakah diatur dalam Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Pengaturan mengenai pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/SN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Salam

Yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang/jasa tersebut diantarkan atau terbentuk. Pembiayaan salam diatur dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000

  1. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka, dicicil atau tangguh bayar. Pembiayaan istishna diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah, dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan isthisna dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah.pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad berdasarkan kedua belah pihak

 

Pada akhirnya, perbankan syariah sendiri memiliki kekuatan , kelemahan, peluang serta ancaman untuk terus dapat berkembang di Indonesia. Kekuatan perbankan syariah datang dari dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan yaitu Bank Indonesia, dan dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia. Di lain sisi, sistem ini masih terdapat beberapa kelemahan seperti kontroversi tentang bunga bank dan riba, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan syariah, keberhasilan sistem bagi hasil bank Islam pada pembiayaan mudharabah dan dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya, dan sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang tepat dan cermat. Dan semuanya kembali kepada kita untuk dapat menentukan sendiri sistem perbankan mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita.


[1] Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikian sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo.

Leave a comment

Filed under Economic Law

Kedudukan Pengadilan Niaga (PN) menurut UU No. 37 Tahun 2004

Pada 12 Mei 2010 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan pailit[1]. Hal tersebut dikarenakan PT Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan terbutik memiliki utang yang jatuh tempo yang belum dibayar dimana pemohon pailit yaitu PT. Abdi Metalprakasa dan PT. Amanda Vida Mitrama yang dinyatakan terbukti benar masih mempunyai hak pelunasan utang dari PT. Kymco. Dan juga PT. Kymco dinyatakan terbukti memiliki utang pada lebih dari satu kreditur. Dan nantinya, Pemberesan harta pailit nantinya sangat dibutuhkan oleh buruh untuk pelunasan upah mereka yang sejak Juni 2009 belum dibayarkan serta upah dan THR selama 10 bulan itu mencapai Rp7 miliar.

Dari kasus diatas mungkin banyak dari kita masih belum mengerti dan paham apakah yang dimaksud dengan Kepailitan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti pihak kreditor, debitor, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, keadaan insolvency, actio pauliana dan lain sebagainya. Maka dalam essay ini akan dibahas secara komprehensif mengenai : Kedudukan Pengadilan Niaga menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan Pada Umumnya

Sebelum memasuki pembahasan mengenai kedudukan pengadilan niaga, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kepailitan. Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang menyangkut jaminan yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata, yaitu mengenai jaminan umum dan jaminan khusus[2]. Undang-Undang mendefinisikan Kepailitan sebagai “sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”[3]. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, pailit atau bankrupt diartikan sebagai: “The state or condition of a person (Individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dalam dunia hukum kepailitan terdapat macam-macam istilah yang memiliki arti makna yang hampir sama seperti Bankruptcy di Amerika Serikat, Insolvency di Inggris, dan Kepailitan di Indonesia. Apakah ketiga istilah tersebut adalah sama? Ternyata tidak. Karena Insolvency memiliki pengertian berbeda yaitu suatu keadaan dimana debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitor lebih sedikit jumlahnya dengan hutangnya. Dan kepailitan dan bankruptcy sering disamakan artinya walaupun secara ekonomis seseorang atau suatu perusahaan dikatakan bangkrut (bankrupt) jika keadaan dalam neraca menunjukkan bahwa posisi pasivanya lebih rendah atau tidak sebanding dengan posisi aktiva atau terjadi keadaan keuangan yang tidak sehat dalam perusahaan. Sedangkan pailit bisa terjadi pada perusahaan yang keadaan keuangannya sehat dan baik-baik saja tetapi perusahaan tersebut dapat dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya.

  1. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia sebenarnya telah ada lama sejak zaman Hindia Belanda dahulu. Namun pengaturannya masih sangatlah terbatas. Apabila kita membagi periode perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, maka dapat terbagi atas empat tahap yaitu:

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan sebelum tahun 1945 diatur dalam beberapa peraturan antara lain :
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel) hanya mengatur untuk kasus pedagang atau pengusaha Indonesia dalam Buku Ketiga pasal 749 – 910 yang berjudul Van de Voorzieniengen in geval van onvermogen van kooplieden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang)[4]. Sementara itu kepailitan untuk bukan pedagang atau pengusaha diatur dalam Rv. Stb. 1847 – 52 jo. Stb. 1849 – 63 tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu
    2. Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening Stb. 1906 – 378 mencabut kedua ketentuan diatas dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906[5]
  2. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 1945-1998

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu untuk peraturan kepailitan tetap berlaku ketentuan dalam Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening Stb. 1906 – 378

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 1998-2004

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter dan terjadi ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri sehingga menyebabkan banyak debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor asing. Dan ditambah perangkat hukum kepailitan saat itu yaitu Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening dianggap tidak dapat diandalkan serta tidak mampu untuk mengadakan restrukturisasi utang dikarenakan prosesnya yang lambat sehingga para kreditur asing menghendaki agar peraturan kepailitan tersebut diganti melalui IMF yang mendesak Pemerintah Indonesia lewat Letter Of Intent agar segera mengganti atau mengubah peraturan tersebut agar krisis moneter di Indonesia dapat segera ditanggulangi.

Dan pada tanggal 22 April 1998 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  tentang Kepailitan. PP ini hanya mengubah dan menambah peraturan yang diatur dalam peraturan sebelumnya. Dan 5 bulan kemudian Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Dan salah satu hal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 2004 – sekarang

Pada tanggal 19 Oktober 2004 telah ditandatangani Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening dan UU No. 4 Tahun 1998.

Begitu besarnya harapan yang diletakkan pada Undang-Undang Kepailitan tersebut sehingga pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang kepailitan tersebut sebagai upaya upaya mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif, akan tetapi secara khusus juga menghadirkan Pengadilan Niaga sebagai suatu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan dan PKPU dengan tata pengaturan waktu (time frame) yang sangat ketat. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga memperkenalkan Kurator dan Pengurus swasta sehubungan dengan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, ataupun pengurusan debitur dalam PKPU[6]

UUK-PKPU ini lah yang menjadi landasan yuridis utama tentang masalah yang berkaitan dengan kepailitan.

b.         Tujuan Hukum Kepailitan

Dari beberapa literatur tentang hukum kepailitan kita dapat mengambil 2 perspektif tujuan hukum kepailitan ini yaitu menurut para ahli hukum (doktrin) dan menurut undang-undang.

Menurut Levinthal, tujuan dari hukum kepailitan adalah menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor (actio pauliana), dan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang[7]. Sedangkan Prof. Hikmahanto Juwana[8] menilai tujuan hukum kepailitan adalah baik dimana hukum kepailitan member jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami financial distress atau keadaan keuangan yang tidak sehat agar tidak terus ditagih membayar oleh kreditor dan pada saat yang sama member kesempatan bagi kreditor untuk mendapatkan harta debitor sebagai pelunasan utangnya.

Sedangkan tujuan hukum kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 antara lain[9] :

  1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan
  2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu prorate parte
  3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor
  4. Mengatur tentang upaya perdamaian sebelum/sesudah debitor dinyatakan pailit

Pengadilan Niaga Dalam Hukum Kepailitan

Seperti yang sudah disinggung diatas bahwa salah satu “produk” reformasi hukum kepailitan Indonesia adalah pembentukan Pengadilan Niaga maka pada bagian ini akan dibahas mengenai Pengadilan Niaga secara garis besar.

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus[10]. Dalam lingkungan peradilan umum terdapat beberapa pengadilan khusus atau spesialisasi seperti Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan kemudian dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perpu No. 1 tahun 1998 maka dibentuklah Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan bahwa krisis moneter di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat[11]

Pengadilan Niaga pertama dibentuk pertama kali di Jakarta yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut pasal 300 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena Pengadilan Niaga hanya merupakan chamber dari pengadilan umum , seperti pada halnya dengan pengadilan anak dan pengadilan lalu lintas, maka tidak ada jabatan ketua Pengadilan Niaga karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahi Pengadilan Niaga.

Hingga pada saat ini, Indonesia telah memiliki 5 (lima) Pengadilan Niaga yaitu di DKI Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar. Menurut pendapat saya, penempatan beberapa pengadilan niaga yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia sudah cukup baik walaupun jumlahnya terbilang masih sangatlah jauh dari cukup. Apabila kita melihat ke Amerika Serikat dimana perkara-perkara mengenai permohonan bankruptcy diperiksa oleh pengadilan khusus, yaitu The United State Bankruptcy Court, untuk district yang bersangkutan dimana setiap district memiliki bankruptcy court tersendiri[12]

Kompetensi relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga adalah berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”. Artinya dari lima Pengadilan Niaga sampai saat ini maka hanya Pengadilan Niaga pada wilayah hukumnya masing-masing yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan pengecualian terhadap kompetensi relative tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (2) sampai (5) UU No. 37 Tahun 2004

Sedangkan kompetensi absolut yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili antara berbagai macam pengadilan, maka pengaturan tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga adalah pada pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”

Hukum acara yang berlaku dan diterapkan pula di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain dengan undang-undang[13]. Dari ketentuan hukum acara yang berlaku tersebut terlihat bahwa pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam UU No. 37 Tahun 2004 belum bersifat integratif dan koordinatif karena dalam pemeriksaan perkara kepailitan masih menggunakan ketentuan Herziene Indonesisch Reglement/Rechstsreglement Buitengewesten (HIR/Rbg).

Permohonan pailit menurut pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu permohonan penyataan pailit (P3) harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pembuktian secara sederhana ini maksudnya adalah bahwa dalam sidang pengadilan tidak lagi dibuktikan apakah debitor mempunyai utang atau tidak karena pada dasarnya kedua belah pihak telah mengakui adanya utang piutang. Oleh karena itu yang dipermasalahkan dalam siding pengadilan adalah apakah permohonan pailit debitor diterima atau tidak (dapat dipailitkan atau tidak)

Pengadilan Niaga dalam Hubungan Antara Debitor dan Kreditor

Pengadilan Niaga diperlukan untuk menyelesaikan dispute yang terjadi antara debitor dengan kreditor-kreditornya dalam waktu yang relatif cepat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi tentang debitor dan kreditor karena dalam KUHPerdata tidak dipakai istilah debitor dan kreditor melainkan istilah si berutang (schuldenar) dan si berpiutang (schuldeischer). Kreditor hanya disinggung secara implisit dalam pasal 1134 dan pasal 1139-1149.

Kemudian UU No. 4 Tahun 1998 juga tidak memberikan definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam UU ini hanya dikenal istilah debitor yaitu pihak yang memiliki utang terhadap kreditor dan kreditor adalah pihak yang memiliki piutang terhadap debitor. Hal tersebut menimbulkan dualisme penafsiran antar para ahli hukum. Ada para ahli hukum yang menafsirkan secara sempit yaitu debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang dan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang. Dan terdapat pula yang menafsirkannya dalam arti luas dimana debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar uang yang timbul dari kewajiban tersebut dapat terjadi karena sebab apapun baik karena perjanjian utang piutang atau karena perjanjian lain maupun yang timbul karena undang-undang; sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul baik karena perjanjian apapun maupun karena undang-undang.

Baru kemudian dalam UU No. 37 Tahun 2004 diatur mengenai definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam pasal 1 butir (2) disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pada ketentuan berikutnya, pasal 1 butir (3) debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dilihat dari rumusan pasalnya, maka pembentuk undang-undang ini mengambil penafsiran debitor dan kreditor dalam arti yang luas.

Hak dan Kewajiban Pengadilan Niaga, Debitor dan Kreditor

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai hak dan kewajiban Pengadilan Niaga, Debitor dan Kreditor. Mengenai hak dan kewajiban debitor serta kreditor hanya akan dibahas akibat-akibat kepailitan terhadap kedua pihak.

Hak dan kewajiban Pengadilan Niaga diatur antara lain menurut pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu : “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”. Dengan demikian berdasarkan pasal di atas maka terdapat dua kewenangan yang melekat pada Pengadilan Niaga yaitu (1) memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan (2) memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang misalkan mengenai masalah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.

Lalu Pengadilan Niaga wajib mengumumkan putusan pailit yang telah diputus Majelis Hakim dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian oleh Kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Hal ini berfungsi sebagai sarana pemberitahuan bagi para kreditor-kreditor yang tidak tauh bahwa debitornya telah dinyatakan pailit. Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga wajib menunjuk hakim pengawas utuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit[14]

Debitor memiliki hak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang[15]. Mengapa demikian? Karena salah satu cara untuk menghindari kepailitan adalah dengan penundaan kewajiban dan pembayaran utang yang juga merestrukturisasi utang. Debitor dapat mengajukan permohonan tersebut pada waktu awal persidangan atau pada pertengahan persidangan. Debitor juga pada dasarnya berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua debitor[16]. Dan yang terakhir, debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah memutuskan pernyataan pailit[17]. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan nama baik debitor pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya

Akibat debitor yang telah dinyatakan pailit maka pada pasal 24 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan[18]. Namun disini debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya saja. Dan karena itu pula debitor harus menyerahkan harta kekayaannya yang masuk harta pailit untuk berada di bawah penyitaan umum (sita umum) artinya penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata.

Sebagai pihak “lawan” debitor dalam kepailitan, maka kreditor pun juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pemberesan harta pailit, menurut hukum, terdapat kreditor-kreditor yang didahulukan yang disebut kreditor-kreditor preferen atau secured creditors, sedangkan kreditor-kreditor lainnya itu disebut kreditor-kreditor konkuren atau unsecured creditors[19]. Menurut pasal 1133 KUHPerdata kreditor yang memiliki hak istimewa, dijamin dengan hak gadai dan dijamin dengan hipotek. Dan hak istimewa ini diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan seperti di pasal 21 ayat 3 UU No. 6 Tahun 1983 tentang pajak dan utang pajak, pasal 1137 KUHPerdata tentang hak tagihan kas negara, dan pasal 67 jo pasal 69 UU No. 34 Tahun 2004 tentang imbalan atau biaya kurator.

Kreditor juga mendapatkan hak Actio Pauliana dalam sengketa pailit ini. Apakah itu Actio Pauliana? Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur tersebut, sedangkan debitur tersebut mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditur dirugikan. Tujuannya adalah melindungi hak debitor dan membatasi perbuatan hukum debitor pailit. Hak ini diatur oleh KUHPerdata dalam pasal 1341. Hak kreditor lainnya adalah berhak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada waktu awal persidangan atau pada pertengahan persidangan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan tentunya kreditor tidak mau untuk mengajukan permohonan tersebut.

Kewajiban kreditor dalam kepailitan adalah mengikuti tahap-tahap dalam proses eksekusi seperti :

  1. Wajib datang ketika kurator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga melakukan panggilan kepada para kreditor
  2. Bersedia ditujuk untuk menjadi panitia kreditor yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada kurator mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pemberesan harta pailit[20]
  3. Melakukan pencocokan utang atau verifikasi yang bertujuan untuk menghindari adanya utang atau piutang fiktif yang akan merugikan debitor maupun kreditor[21]
  4. Pemberesan harta pailit[22]

[2] Diktat Hukum Acara Perdata FHUI. 2007. Hlm 91

[3] Lihat pasal 1 butir 1 UU No. 37 Tahun 2004

[4] Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,2009 hlm. 18

[5] Ibid. hlm 19

[6] Materi Seminar USAID-AKPI “Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan di Indonesia?” yang dibawakan di Jakarta, 29 Oktober 2008

[7] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 28

[8] Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia

[9] Sjahdeini, Sutan Remy. ibid hlm 29

[10] Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Liberty. 2006. Hlm 21

[11] Ibid. hlm 23

[12] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 141

[13] Lihat pasal 299 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

[14] Lihat pasal 65 UU No. 37 Tahun 2004

[15] Lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

[16] Lihat pasal 144 UU No. 37 Tahun 2004

[17] Lihat pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004

[18] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 190

[19] Sjahdeini, Sutan Remy ibid hlm 5

[20] Lihat pasal 79 – 112 UU No. 37 Tahun 2004

[21] Lihat pasal 113 – 143 UU No. 37 Tahun 2004

[22] Lihat pasal 178 – 203 UU No. 37 Tahun 2004

Leave a comment

Filed under Economic Law

Pasar Modal Syariah

PASAR MODAL SYARIAH

DEFINISI

Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, khususnya ayat 1.a.3, yang di maksud dengan Efek Syariah adalah Efek sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Dalam peraturan yang sama, khususnya ayat 1.a.2, dijelaskan juga pengertian dari prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa di maksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan Bapepam dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa yang di maksud efek syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya saham syariah tetapi mencakup efek-efek lainnya yang di atur dalam Undang-Undang Pasar Modal, khususnya pasal 1.5, dengan menambahkan kriteria tambahan mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Bapepam & LK merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan apakah suatu efek dapat dikatakan sebagai efek syariah atau tidak berdasarkan peraturan tersebut. Dengan demikian, efek syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia adalah efek syariah yang merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK.

Dalam menentukan atau menyeleksi efek syariah, Bapepam & LK di bantu oleh DSN-MUI. Kerjasama antara Bapepam & LK dan DSN-MUI dimaksudkan agar penggunaan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dalam menyeleksi efek yang memenuhi kriteria syariah dapat lebih optimal, mengingat DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Hasil seleksi efek syariah yang telah dilakukan oleh Bapepam & LK dan DSN-MUI tersebut dituangkan ke dalam suatu Daftar Efek Syariah (DES).

DAFTAR EFEK SYARIAH

Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek syariah, disebutkan bahwa yang di maksud dengan Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam & LK atau Pihak yang disetujui Bapepam & LK. DES terbit 6 bulan sekali, yaitu setiap November dan Mei, dan pemutakhiran dilakukan secara berkesinambungan apabila terdapat efek yang memenuhi prinsip-prinsip syariah sepanjang periode yang berlaku. Bapepam & LK menerbitkan DES pertama kali pada tanggal 30 November 2007.

Berdasarkan definisi di atas, maka DES merupakan satu-satunya rujukan mengenai kumpulan efek syariah yang terdapat di Indonesia. Hanya Bapepam & LK yang berhak mengeluarkan DES, meskipun pihak lain diperbolehkan untuk menerbitkan daftar efek syariah tetapi harus mendapat persetujuan dari Bapepam & LK. Berdasarkan peraturan yang sama, khususnya ayat 1.b, disebutkan bahwa efek-efek yang dapat dimasukkan ke dalam DES sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bapepam & LK, adalah:

  1. Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;
  3. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini;
  4. Saham Reksa Dana Syariah;
  5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah;
  6. Efek Beragun Aset Syariah;
  7. Efek berupa saham, termasuk HMETD syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
  8. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
  9. Efek Syariah lainnya.

DASAR HUKUM

Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik berupa peraturan maupun Undang-Undang, perlu terdapat landasan fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah. Landasan fatwa diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di pasar modal.

Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut :

Terdapat 12 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1.    Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah

2.      Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

3.     Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

4.      Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

5.      Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

6.      Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

7.      Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah

8.      Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah

9.      Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

10.    Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN

11.    Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back

12.    Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

1.      Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

2.      Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

3.      Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Terdapat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

PRODUK SAHAM SYARIAH

Kriteria pemilihan saham syariah didasarkan kepada Peraturan Bapepam & LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek syariah, pasal 1.b.7. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Efek berupa saham, termasuk HMETD syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:

A. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13, yaitu:

Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:

  1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi ;
  2. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain :
    1. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; dan
    2. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
  3. Jasa keuangan ribawi, antara lain:
    1. bank berbasis bunga; dan
    2. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
  4. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
  5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain:
    1. barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
    2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang
    3. ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
  6. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah)

B. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

  1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus);
  2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus)

JAKARTA ISLAMIC INDEX

Pada saat ini, BEI hanya memiliki JII sebagai satu-satunya indeks yang menggambarkan kinerja saham syariah di Indonesia. JII pertama kali diluncurkan oleh BEI (pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000. Meskipun demikian, agar dapat menghasilkan data historikal yang lebih panjang, hari dasar yang digunakan untuk menghitung JII adalah tanggal 2 Januari 1995 dengan angka indeks dasar sebesar 100. Metodologi perhitungan JII sama dengan yang digunakan untuk menghitung IHSG yaitu berdasarkan Market Value Weigthed Average Index dengan menggunakan formula Laspeyres.

Saham syariah yang menjadi konstituen JII terdiri dari 30 saham yang merupakan saham-saham syariah paling likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. BEI melakukan review JII setiap 6 bulan, yang disesuaikan dengan periode penerbitan DES oleh Bapepam & LK. Setelah dilakukan penyeleksian saham syariah oleh Bapepam & LK yang dituangkan ke dalam DES, BEI melakukan proses seleksi lanjutan yang didasarkan kepada kinerja perdagangannya.

Adapun proses seleksi JII berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang dilakukan oleh BEI adalah sebagai berikut:

  1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham syariah yang termasuk ke dalam DES yang diterbitkan oleh Bapepam & LK
  2. Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan kapitalisasi terbesar selama 1 tahun terakhir
  3. Dari 60 saham yang mempunyai kapitalisasi terbesar tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu urutan nilai transaksi terbesar di pasar reguler selama 1 tahun terakhir

Leave a comment

Filed under Economic Law

Pengaturan Arbitrase Dalam UU No. 30 Tahun 1999 : Perbandingan Dengan Peraturan BAPMI dan ICSID

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjianini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa,sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternational Trade Law) adalah sebagai berikut: “Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.”

Dalam tulisan ini akan diadakan perbandingan antara UU No. 30 Tahun 1999 dengan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan The International Centre for Settlement of Investment Disputes

Perbandingan UU No. 30 Tahun 1999 dengan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia, dengan dukungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (kini Bapepam-LK), membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga APS yang dinamakan BAPMI (Akta No. 14 dan No. 15, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH, 9 Agustus 2002). Penandatanganan akta disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam suatu upacara di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman & HAM Republik Indonesia No: C-2620 HT.01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002. Pengesahan itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002[1]

Pendirian BAPMI tidak terlepas dari konteks di Pasar Modal Indonesia pada saat itu yakni upaya perbaikan/penyempurnaan kelembagaan di Pasar Modal Keberadaan BAPMI diharapkan dapat menambah rasa nyaman dan proteksi kepada investor & masyarakat melalui penyediaan layanan jasa APS. Rasa nyaman dan proteksi itu adalah dalam kondisi bersengketa, tersedia bagi investor & masyarakat opsi mengenai mekanisme APS yang dari segi waktu dan biaya jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang (Mediator/Arbiter) yang sungguh-sungguh memahami seluk beluk Pasar Modal. Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan kerugian dan meningkat risiko bisnis.

UU No. 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Apabila para pihak sudah membuat perjanjian bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka sengketa itu tidak bisa diajukan ke pengadilan. Pengadilan harus menolak dan menyatakan tidak berwenang mengadili. Begitu pula sebaliknya, arbitrase tidak berwenang mengadili sengketa yang tidak mempunyai perjanjian arbitrase.

Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak yang menyatakan bahwa setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat berupa klausula di dalam perjanjian atau berupa perjanjian tersendiri. Apabila perjanjian terlanjur mencantumkan pengadilan atau lembaga arbitrase lain, maka harus terlebih dahulu diubah (amendement) jika ingin diselesaikan melalui BAPMI. Persyaratan adanya kesepakatan para pihak juga disyaratkan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pendapat mengikat. Tanpa kesepakatan dimaksud, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui BAPMI.

Selain diatur Undang-undang, jurisdiksi BAPMI juga dibatasi oleh Anggaran Dasar BAPMI sendiri yang menyebutkan bahwa BAPMI hanya menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal. Di luar itu BAPMI tidak berwenang.

Para pihak dalam mediasi dan pendapat mengikat dapat membuat kesepakatan bagaimana pembagian beban biaya berperkara di antara mereka. Sedangkan pada arbitrase agak berbeda. Mengingat arbiter akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka pada prinsipnya pihak yang dinyatakan bersalah yang akan menanggung seluruh biaya arbitrase. Apabila tuntutan dikabulkan sebagian, biaya ditanggung oleh para pihak dalam pembagian beban yang dianggap adil oleh arbiter.

Secara umum, pengaturan tata beracara dalam Peraturan dan Acara BAPMI dengan UU No. 30 Tahun 1999 relatif sama seperti :

  1. Proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia (pasal 7 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999)
  2. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali disetujui sebaliknya oleh arbiter dan para pihak (pasa 33 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 28 UU No. 30 Tahun 1999)
  3. Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter kecuali ditentukan sebelumnya oleh para pihak (pasal 34 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 37 UU No. 30 Tahun 1999)
  4. Pemohon dan termohon menghadap di hadapan sidang arbitrase sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak saat disampaikan salinan permohonan tersebut (pasal 37 ayat 1 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 40 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999)
  5. Jika pemohon tanpa alasan sah tidak hadir di hari pertama sidang maka surat permohonan pemohon dinyatakan gugur dan tugas arbiter selesai (pasal 37 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 43 UU No. 30 Tahun 1999)
  6. Arbiter wajib mengusahakan tercapainya suatu perdamaian di antara para pihak (pasal 29 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999)

Apabila kita membandingkan Peraturan dan Acara BAPMI dengan UU No. 30 Tahun 1999, maka kita dapat menemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara lain:

  1. Syarat Pengangkatan Arbiter

Dalam pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dijelaskan mengenai syarat siapa yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter yaitu :

  1. Cakap melakukan tindakan hukum
  2. Berumur paling rendah 35 tahun
  3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
  4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
  5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidanganya paling sedikit 15 tahun

Sedangkan yang dapat diangkat dan ditunjuk menjadi arbiter menurut BAPMI adalah arbiter yang terdaftar dalam daftar arbiter BAPMI. Pengaturan mengenai syarat arbiter ini tertuang dalam Peraturan BAPMI Kep-03/BAPMI/11.2002 dalam pasal 3 dimana terdapat 15 syarat menjadi arbiter di BAPMI yaitu :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Cakap melakukan tindakan hukum
  3. Berumur minimal 35 tahun
  4. Berpengalaman minimal 15 tahun di bidangnya
  5. Tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal oleh putusan yang final dan mengikat
  6. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
  7. Memenuhi syarat menjadi arbiter oleh hukum
  8. Terdaftar sebagai anggota asosiasi dimana BAPMI menjadi anggotanya
  9. Memegang minimal gelar Sarjana atau yang setara
  10. Memegang lisensi dalam profesi pasar modal atau terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal oleh BAPEPAM
  11. Tidak tercatat dalam Daftar Orang Ditolak dan/atau daftar individu yang ditolak oleh BAPEPAM karena melakukan tindakan tertentu dalam pasar modal dan/atau tidak pernah dihukum karena kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi dan/atau keuangan
  12. Memahami dan mengerti hukum dan peraturan di bidang pasar modal, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia
  13. Memahami peraturan dan prosedur BAPMI
  14. bukan pejabat pada Badan Pengawas Pasar Modal, anggota Direksi pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau pejabat Pemerintah lainnyaTidak menjabat sebagai pejabat di pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian
  15. Pemilihan Lembaga Arbitrase Nasional dan Internasional

Guna memenuhi dan sebagai realisasi daripada meningkatknya kebutuhan dunia perdagangan internasional akan penyelesaian sengketa secara lebih memuaskan, maka dibentuk berbagai lembaga arbitrase internasional[2]. Dalam pasal 34 UU No. 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi para pihak dapat membawa sengketa tersebut ke lembaga internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), dan London Court of International Arbitration (LCIA).

Sedangkan dalam sengketa pasar modal di Indonesia tidak semua kasus persengketaan di pasar modal harus berujung dengan sanksi Bapepam-LK atau pengadilan karena terdapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang berwenang terhadap penyelesaian berbagai sengketa pasar modal lewat jalur di luar pengadilan. Dan dalam Peraturan dan Acara BAPMI tidak mencantumkan kebolehan untuk memilih lembaga internasional untuk menyelesaikan sengketa pasar modal tersebut.

  1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Terhadap para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohononan salah satu pihak yang bersengketa[3]. Dan terdapat hal yang cukup menarik dalam pelaksanaan putusan arbitrase menurut Peraturan dan Acara BAPMI dalam pasal 49 ayat (2) dimana jika dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Putusan Arbitrase salah satu pihak tidak mematuhi dan/atau melaksanakan putusan arbitrase, pihak yang berkepentingan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut secara tertulis kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi dimama pihak-pihak menjadi anggota. Hal ini menurut Prof. Achmad Zen Umar Purba[4] dimaksudkan agar pihak yang kalah mendapat sanksi dari komunitas apabila tidak menaati

Perbandingan UU No. 30 Tahun 1999 dengan International Center for The Settlement of Dispute

Arbitrase dapat diartikan sebagai suatu proses yang sederhana yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa dengan suatu keputusan final. Persyaratan perwasitan dalam rangka penanaman modal asing paling banyak dicantumkan adalah penyelesaian perwasitan menurut konvensi Bank Dunia (World Bank) yang lebih dikenal dengan “International Center for The Settlement of Dispute” (ICSID). Dengan adanya lembaga ICSID ini, membuka kemungkinan bagi penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia bilamana mereka menganggap telah diperlakukan kurang wajar oleh pihak pemerintah Indonesia dapat mengajukan gugatan atau klaim sengketa tentang penanaman modal asing yang merupakan sengketa hukum (legal dispute) kepada dewan arbitrase ICSID yang berkedudukan di Washington DC yang akan diselenggarakan menurut “The convention of the settlement of investment dispute between states and national of other states”.

Pembentukan lembaga ICSID ini merupakan prakarsa dari Direktur Eksekutif Bank Dunia (World Bank) yang berkedudukan di Washington DC., Amerika Serikat yang mengusulkan kepada negara-negara anggotanya dengan tujuan untuk merangsang masuknya modal asing kepada negara-negara yang sedang berkembang. Menurut pertimbangannya bahwa setiap perselisihan mengenai penanaman modal asing di suatu negara diselesaikan menurur ketentuan dan tata cara setempat apakah lewat peradilan atau perwasitan (arbitrase). Pengalaman menunjukkan, sering untuk kepentingan penanam modal asing menginginkan adanya suatu penyelesaian sengketa lewat pihak yang dianggap netral dan menurut cara penyelesaian yang bersifat internasional.

Bank Dunia secepatnya mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang timbul terhadap penanaman modal asing dengan memprakarsai suatu konvensi pada tahun 1958 yang diselenggarakan guna mencari penyelesaian perselisihan tentang penanaman modal asing yang sering timbul antara pihak penanam modal asing dengan negara penerima modal asing. Konvensi Bank Dunia itu secara resmi mulai berlaku pada 4 Oktober 1968 setelah mendapat ratifikasi dari duapuluh negara sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) dari konvensi tersebut.

Penyelesaian perselisihan yang diberikan oleh konvensi Bank Dunia itu diupayakan dengan jalan konsiliasi, yaitu berupa usul yang tidak mengikat dari arbitrase atau perwasitan yang putusannya mengikat bagi para pihak kalau dianggap perlu setelah konsiliasi dapat dilanjutkan dengan perwasitan. Sebagai badan pelaksana dari konvensi tersebut kemudian dibentuk lembaga ICSID yang merupakan suatu lembaga internasional yang berdiri sendiri.

Secara umum prosedur yang berlaku di ICSID tidak jauh berbeda dengan prosedur arbitrase pada umumnya dan khususnya dengan pranata hukum arbitrase di Indonesia yaitu UU No. 30 Tahun 1999 contohnya :

  1. Apabila para pihak tidak setuju mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (article 37 point B ICSID Convention; pasal 13 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999)
  2. Arbiter berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter (article 43 point A ICSID Convention; pasal 46 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999)
  3. Eksekusi Putusan

Terdapat kesamaan prinsip antara UU No. 30 Tahun 1999 dengan ICSID Convention mengenai pelaksanaan putusan. Article 54 ayat (3) ICSID Convention berbicara tentang pelaksanaan putusan akan diatur oleh Undang-undang tentang pelaksanaan eksekusi yang berlaku di negara di wilayah yang tempat eksekusi tersebut berada. Hal ini sejalah dengan Pasal 66 butir e berisi dimana putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun terdapat juga hal-hal yang pengaturannya berbeda dari ketentuan arbitrase pada umumnya yang terdapat dalam konvensi ICSID ini yaitu :

  1. Mekanisme Pembatalan Putusan

Tidak seperti lazimnya arbitrase, putusan ICSID tidak dibatalkan melalui pengadilan, tetapi dengan mengajukan permohonan ke Sekretaris Jenderal ICSID. Article 52 ICSID Convention memaparkan alasan-alasan pembatalan sebagai berikut :

a. That the Tribunal was not properly constituted

b. That the Tribunal has manifesty exceeded its powers

c. That there was corruption on the part of a member of the Tribunal

d. That there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure

e. That the award has failed to state the reasons on which it is based

2. Dalam article 53 ICSID Convention termaktub bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan banding atau perbaikan lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam article 52 ayat (1) ICSID Convention. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kehadiran konvensi, bagaimanapun pengadilan nasional negara anggota konvensi tidak dapat meninjau ulang putusan ICSID karena yang dapat dilakukan adalah permohonan pembatalan, interpretasi, dan revisi terhadap putusan tersebut

3. Terhadap putusan arbitrase ICSID, apabila suatu negara tidak mau mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan konvensi, justru dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap article 53 ayat (1) ICSID Convention ini. Terhadap pelanggaran ini, investor dapat mengajukan 2 (dua) gugatan kepada negara tuan rumah yaitu :

  • Mengajukan gugatan sebagaimana dikenal dalam hukum nasional negara tuan rumah (host state) pada tingkatan diplomatik
  • Menyampaikan sengketa tentang putusan arbitrase yang tidak dapat dilaksanakan kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang memiliki yurisdiksi yang berhubungan dengan sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensi.



[1] Bacelius Ruru, “Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan” http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php, diunduh 22 Oktober 2010

[2] Ibid, hlm 115

[3] Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999

[4] Sekretaris Jenderal Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI ; Partner Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counselor of Law

Leave a comment

Filed under Economic Law