Category Archives: Uncategorized

Jurnalis Independen dan Koresponden Perang, Apakah Ada Perbedaan?

Dalam Hukum Humaniter Internasional mengenal pembedaan tetapi tidak secara spesifik antara jurnalis independen yang bekerja di zona perang dan koresponden perang.

Definisi Jurnalis menurut United Nations International Convention on the Protection of Journalists Engaged in Dangerous Missions in Areas of Armed Conflict adalah semua reporter, fotografer, koresponden, technical film dan asisten radio dan televisi yang membantu mereka dalam menjalankan aktivitas[1]. Jurnalis ini mendapatkan status sebagai sipil. Sebagai konsekuensi status ini maka ia tidak boleh dijadikan obyek serangan dan tidak mendapat status sebagai tawanan perang apabila tertangkap, kecuali jika ia kehilangan statusnya.

Dalam Konvensi Jenewa III, koresponden perang adalah “orang yang mengikuti angkatan bersenjata tanpa benar-benar menjadi anggota daripadanya”[2].
Sebagai koresponden perang yang bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata, mereka menikmati status sebagai warga dan oleh karena itu mereka mendapat manfaat dari perlindungan hukum padanya[3]

Sedangkan koresponden perang menurut Dictionnaire de droit International Public adalah mencakup setiap jurnalis yang “specialized journalist who is present, with the authorization and under the protection of the armed forces of a belligerent, on the theatre of operations and whose mission is to provide information on events relating to ongoing hostilitie”

Jurnalis yang walaupun dirinya terakreditasi untuk angkatan bersenjata sebagai koresponden perang, masih tetap harus mendapat perlindungan umum dan kekebalan terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Mereka tidak akan menjadi objek serangan atau balas dendam karena status sipil mereka.

Selain itu, koresponden perang dapat mendapat status tahanan perang jika mereka jatuh ke tangan musuh, asalkan mereka telah diizinkan untuk mengikuti angkatan bersenjata. Mereka harus setiap waktu harus diperlakukan secara manusiawi. Setiap tindakan melanggar hukum atau kelalaian oleh pihak yang menahan yang dapat menyebabkan kematian atau secara serius membahayakan kesehatan tawanan perang dalam tahanan adalah dilarang dan akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam praktek, sebaiknya koresponden perang menggunakan kartu identitas. Dengan menggunakan kartu identitas, maka akan mereka akan terlihat jelas berbeda dengan para pihak, selain itu akan memudahkan pihak musuh untuk mengenali mereka sebagai sipil. Pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977 menyatakan jurnalis “independen” dalam konflik bersenjata dianggap sebagai warga sipil dengan semua perlindungan dan kekebalan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu, mereka dilindungi terhadap efek permusuhan dan terhadap perilaku sewenang-wenang pada bagian dari pihak yang terlibat konflik ketika mereka ditangkap atau ditahan oleh itu.

Disinilah perbedaan antara “koresponden perang” (Article 4A (4) dari Konvensi Jenewa III) dan “jurnalis” (Article 79 dari Protokol Tambahan I 1977). Keduanya diakui sebagai warga sipil, tetapi hanya koresponden perang saja berhak atas status tawanan perang. Koresponden perang dalam hal ini secara resmi berwenang untuk meliput suatu angkatan bersenjata.

Dalam empat Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahan tahun 1977, serta Resolusi Majelis Umum PBB dan Resolusi Dewan  Keamanan 1265, 1674, dan 1738 ; jurnalis dianggap sebagai kelompok khusus dalam definisi “warga sipil” dan menikmati perlindungan yang diberikan oleh instrumen hukum internasional untuk warga sipil yang berada di daerah konflik bersenjata. Mereka tidak dapat menjadi objek serangan dan dapat memperoleh perlindungan total. Di samping ketentuan ekspresif di Hukum Jenewa, aturan dasar hukum dalam semua konflik bersenjata adalah ekspresi dari sebuah prinsip hukum umum juga[4].

Menurut Pasal 50 dari Protokol Tambahan 1 1977 dan Pasal 4 Konvensi Jenewa III, warga sipil didefinisikan sebagai those who do not engage in hostilities and are in the hands of a power of which they are not nationals. Hal ini menimbulkan pernyataan bahwa “dalam hal keraguan apakah orang adalah warga sipil, orang itu harus dianggap sebagai sipil”.

Secara umum, berdasarkan Pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977, setiap jurnalis yang prakteknya atau profesinya di daerah konflik bersenjata harus diperlakukan dan dilindungi sebagai seorang sipil, yang bebas dari objek serangan. Ketentuan ini hanya deklarasi dan tidak menciptakan status baru.

Juga termasuk dalam kategori ini, jurnalis yang menemani dan terakreditasi untuk angkatan bersenjata dianggap koresponden perang dan mendapat hak-hak di bawah tawanan perang ketentuan jika mereka ditangkap oleh pasukan musuh. Hanya perang koresponden dapat ditangkap, karena warga sipil biasa (termasuk mereka yang juga koresponden non-perang) harus bebas dari penangkapan dan serangan menurut Konvensi Jenewa IV dan Protokol II Konvensi Jenewa

Semua jurnalis dapat menikmati perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dalam konflik bersenjata (terlepas dari apakah mereka mampu memperoleh hak tambahan dan hak istimewa sebagai koresponden perang atau tawanan perang dalam kasus penangkapan). Saat ini, sebagian besar jurnalis melakukan profesinya di daerah konflik bersenjata yang profesional dan independen yang dikirim oleh organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, jurnalis kebanyakan hanya dilindungi oleh hukum internasional sebagai warga sipil tetapi tidak sebagai koresponden perang di daerah konflik bersenjata.


[1] Pasal 2(a) of the draft UN. International Convention on the Protection of Journalists Engaged in Dangerous Missions in Areas of Armed Conflict

[2] Pasal 4A(4) Konvensi Jenewa III

[3]Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan 1 1977

[4] Hong Tang, “Protection of Journalists in Situations of Armed Conflict : Enhancing Legal Protection Under International Law” (Golden Gate University Dissertations, 2008). Hlm 44

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Perlindungan Jurnalis Dalam Hukum Humaniter Internasional

Sejarah jurnalis dalam situasi perang bersenjata sejajar dengan sejarah peperangan itu sendiri yaitu setidaknya sejak awal abad kedua puluh. Sejak tahun enam-puluhan pemikiran untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan tugas di medan perang (konflik bersenjata) menjadi perhatian dari banyak organisasi jurnalis dari seluruh dunia. Penyebabnya adalah karena banyak jurnalis yang hilang dan mati pada perang Korea, demikian pula pada waktu perang Vietnam

International Criminal Tribunal for the Former Yugaslavia (ICTY), dalam Kasus Randal, berpendapat bahwa jurnalis melakukan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata untuk melayani “kepentingan publik” karena mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat internasional kengerian dan realitas konflik”. Pengadilan menilai bahwa investigasi dan laporan oleh para jurnalis memungkinkan warga masyarakat internasional untuk menerima informasi penting dari zona konflik. Atas dasar itu, pengadilan memberikan kehormatan kepada jurnalis atas testimonial mereka sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan profesi mereka untuk melindungi jurnalis dalam melaksanakan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata

Begitu pentingnya jurnalis perang yang meliput di situasi konflik dikemukakan oleh Peter Arnett, seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia, dimana ia mengatakan bahwa “fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Bukan seperti juri yang mengadili. Kenapa jurnalis meliput peperangan? Agar peristiwa yang terjadi pada peperangan dapat diketahui oleh pihak-pihak di luar para pelaku dan penderita peperangan”.

Jurnalis yang harus menjalankan profesinya di medan pertempuran, dalam hal ini juga termasuk ke dalam kelompok penduduk sipil, berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yang dibentuk khusus untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil di saat terjadi suatu peperangan (Geneva Convention Relative to the protection of Civilian Persons in time of War). Perlindungan yang diberikan kepada jurnalis perang yang tengah berada di medan perang adalah diberikannya status sebagai orang sipil yang diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1 1977.
Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa III dimana :
“Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy:
…..
(4) Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.”

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap jurnalis perang disempurnakan dalam salah satu pasal protokol konvensi tersebut, yaitu dalam pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977 (protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts) yaitu :
1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1.
2. They shall be protected as such under the Conventions and this Protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and without prejudice to the right of war correspondents accredited to the armed forces to the status provided for in Article 4 (A) (4) of the Third Convention.
3. They may obtain an identity card similar to the model in Annex II of this Protocol. This card, which shall be issued by the government of the State of which the Journalist is a national or in whose territory he resides or in which the news medium employing him is located, shall attest to his status as a journalist.

Kemudian pada International Committee of the Red Cross Study on Customary Rules of International Humanitarian Law, Rule 34 Chapter 10 menyatakan bahwa :
“Civilian journalists engaged in professional missions in areas of armed conflict must be respected and protected as long as they are not taking a direct part in hostilities. (…) State practice establishes this rule as a norm of customary international law applicable in both international and non-international armed conflicts.”

Untuk dapat diperlakukan sebagai warga sipil maka seorang jurnalis perang dituntut untuk tampil netral dan tidak menunjukkan sikap yang mendukung diantara pihak-pihak yang bertikai, dan sebagai pembuktian atas status mereka, maka harus ditunjukkan kartu identitas seperti yang ditentukan dalam Annex II Protokol Tambahan 1 1977. Adapun tindak kekerasan, pemerkosaan, serta serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau tewasnya jurnalis yang dilakukan oleh pihak yang bertikai merupakan suatu pelanggaran berat (Grave Breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan 1 1977, dan karenanya tindakan tersebut dianggap merupakan sebuah kejahatan perang

Suatu pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada dalam Konvensi Jenewa berikut Protokol Tambahan I 1977 akan mendapatkan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan suatu kesalahan dan pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhiri dan harus memberantasnya tanpa harus ditunda-tunda lagi.

Jurnalis secara hukum berhak atas otonomi yang lebih besar daripada warga sipil lainnya. Jurnalis hanya dapat ditahan untuk “alasan penting keamanan,” dan bahkan kemudian berhak atas suatu perlindungan hukum yang sama sebagai tawanan perang, termasuk hak untuk tidak menanggapi interogasi (meskipun notebook dan film secara legal dapat disita oleh personil militer).

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Sony Vaio YB Series : Sinergi Kreativitas dan Mobilitas Kaum Muda

Sony Vaio Seri YB : Sinergi Kreativitas dan Mobilitas Kaum Muda

Oleh : Radian Adi Nugraha


Yang Muda, Yang Berkarya. Begitulah bunyi suatu adagium yang menggambarkan bagaimana kaum muda memiliki tempat tersendiri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu “motor” yang tanpa henti mengeluarkan buah karyanya untuk dapat dimanfaatkan ke dalam masyarakat. Kaum muda lah yang juga menjadi penggerak berbagai perubahan di tanah air yang mana kita bisa lihat pada tahun 1908, 1928, Kemerdekaan RI tahun 1945, dan hingga kini pembangunan negara tidaklah dapat dipisahkan dari peranan kaum muda di dalamnya.

Kaum muda di era globalisasi modern pun dituntut untuk terus dapat “bergerak” karena arus informasi yang semakin cepat membuatnya harus tetap up-to-date dengan perkembangan pemberitaan, baik itu di lingkup regional, nasional maupun internasional. Apalagi saat ini banyak kaum muda yang memiliki kreativitas dan intelektualitas tinggi mulai terjun ke kegiatan-kegiatan berbasis sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga jangan lupakan kaum muda yang juga terjun ke bidang entrepreneur, musik, maupun ke bidang seni menulis berupa menjadi penulis novel, blogger, penggiat karya tulis ilmiah, dan lain semacamnya. Sudah banyak contoh kaum muda yang telah sukses di bidangnya masing-masing seperti Raditya Dika dan Andrew Darwis.

Begitu aktifnya kegiatan tersebut tentunya mendorong kaum muda untuk memiliki perangkat yang dapat mendukung kreativitas dan produktivitasnya tersebut. Dan juga perangkat yang tentunya harus ringkas, ringan, kecil, namun memiliki kemampuan yang luar biasa. Jangan kaget apabila kebutuhan akan notebook yang ringan untuk memenuhi gaya hidup dinamis kaum muda dengan mobilitas tinggi semakin marak dari hari ke hari.

Saat ini sudah banyak produsen-produsen komputer yang telah mencoba mengikuti kebutuhan pasar yang menuntut bentuk yang semakin kecil dan compact, salah satunya adalah Sony, perusahaan elektronik terkemuka dari Jepang. Melalui brandnya yaitu Vaio, Sony dengan sigap membidik pasar kawula muda dan professional muda yang mengutamakan teknologi canggih, konektivitas tinggi, fashion dan tentunya lifestyle sebagai salah satu target market perusahaan.

Pertimbangan diatas mendorong Sony untuk meluncurkan produknya yang terbaru yaitu Sony Vaio versi YB pada 1 Februari 2011 lalu. Dan juga pada kesempatan kali ini PT. Sony Indonesia memperkenalkan tagline terbarunya tahun 2011 ini yaitu “Step Up Generation” melanjutkan tagline “Closer To You” yang sukses pada tahun 2010 lalu.

Sepintas apabila kita melihat Sony Vaio YB ini, maka kita akan teringat akan model-model Netbook yang ramai ditawarkan di pasaran. Bukan, ini bukanlah sebuah Netbook melainkan sebuah Notebook walaupun desain dan bobotnya nyaris sama dengan Netbook. Apa sih yang membuat Sony Vaio YB ini berbeda dari kebanyakan notebook sejenis? Mari kita telusuri yuk!

1. Harga mahal? Tidak lagi jadi masalah!

Saat kita hendak memilih untuk membeli laptop, pasti harga menjadi salah satu pertimbangan utama, apalagi kita para mahasiswa. Dan juga produk Sony Vaio yang ditawarkan pada umumnya berada pada kelas Premium atau kelas atas. Tetapi pada Sony Vaio YB ini dijual dengan harga Rp. 4,9 juta dan pembeli juga mendapat bonus Free Modem dalam tiap pembelian selama masa promo. Wow dengan harga terjangkau kita bisa mendapatkan sebuah laptop cantik dan bisa tetap stay update dengan beragam social media yang kita punya melalui modem.

2. Performa

Bicara tentang laptop pastinya tidak lepas dari kemampuan serta performa laptop yang ditawarkan oleh produsen. Sony Vaio YB Series ini memadukan antara Prosesor AMD APU E-350 Dual Core dengan kartu grafis ATI Radeon HD 6310 yang dapat menghasilkan tampilan grafis High Definition yang memanjakan mata. Nonton film atau edit gambar tentunya jadi lebih asyik sekarang lewat Sony Vaio YB ini!

3. Motion Gesture

Nah ini dia nih salah satu fitur paling seru di Sony Vaio YB Series ini yaitu Motion Gesture Control. Kita cukup melambaikan tangan kita kearah laptop untuk melihat gambar, membuka data music dan video. Teknologi yang ditanamkan di laptop ini mampu mendeteksi perintah berupa bahasa tubuh lewat webcam yang terintegrasi. Jadi tak perlu lagi klak-klik mouse untuk melihat koleksi foto-foto kita bersama sahabat atau pacar.

4. Desain Penuh Gaya

Sony Vaio sudah terkenal sebagai produk laptop yang mengutamakan desain yang stylish namun tetap elegan di tiap produk keluarannya. Begitu pula hal tersebut di-”wariskan” kepada Sony Vaio YB ini. Dengan tiga pilihan warna-warni tersedia yaitu pink, hijau, dan perak yang cocok dengan kalangan anak muda yang dinamis dan ingin selalu tampil modis

Jadi buat kamu yang berjiwa muda, atraktif dan haus akan kehadiran laptop yang stylish dan memiliki performa luar biasa namun tetap terjangkau, pilihan kamu sudah jelas : Sony Vaio YB Series di tanganmu! Be The Step Up Generation; Better Future is in Our Hand!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Kewenangan Melakukan Pengawasan Terhadap Keuangan Negara

Kasus Bank Century mencuat ketika Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal sebesar Rp 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini menjadi begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamatan Bank Century semula diperkirakan hanya sebesar Rp 632 miliar. Kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tudingan kepada Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Century pada 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Dari kasus ini isu utama yang dipermasalahkan adalah mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Century oleh Pemerintah pada November 2008. Pemerintah melalui BI dan Departemen Keuangan berpendapat bahwa penyelamatan Bank Century melalui suntikan dana tersebut sudah tepat dengan alasan untuk menghindari risiko sistemik yang mungkin timbul dari ditutupnya bank tersebut sehingga dikhawatirkan terulangnya kembali krisis keuangan seperti tahun 1998 lalu.

Atas keputusan ini banyak pihak menilai bahwa keputusan menyelamatkan Bank Century tidak tepat. Selain menggunakan uang negara yang merupakan uang rakyat alasan mengenai kemungkinan terjadinya risiko sistemik kurang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut pihak yang tidak setuju dengan penyelamatan bank ini ditutupnya Bank Century tidak akan mengganggu kestabilan sistem perbankan negara kita karena secara market share Bank Century hanya mempunyai mencakup 0,1% jumlah nasabah perbankan di Indonesia.

Dan hal mengenai potensi adanya kerugian negara terhadap bailout Bank Century tersebut memicu persilangan pendapat dari para ahli hukum. Prof. Erman Rajagukguk, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat bahwa dana penyelamatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century bukan uang negara. Pasalnya, modal negara kepada Lembaga Penjamin merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menjadi badan hukum tersendiri. Begitu pula dananya terpisah dari anggaran negara. Sedangkan Prof. A. Syarifuddin Natabaya, mantan Hakim Konstitusi berpendapat lain bahwa ia menegaskan bahwa posisi dana yang dimiliki LPS berasal dari keuangan negara. Sesuai UU No 17 Tahun 2003, dana yang bersumber dari pihak lain, namun menggunakan fasilitas negara, merupakan keuangan negara dan persoalan yang membedakan saat ini adalah status badan hukum LPS.

Keuangan Negara

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan baha salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perubahan ketiga UUD 1945, khususunya ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur bidang keuangan negara, telah membawa dampak hukum yang sangat serius bagi pemerintah maupun badan usaha baik milik negara, daerah maupun milik swasta[1]. Ditambah dengan hadirnya tiga paket undang-undang yang mengatur keuangan, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pengertian Keuangan Negara sebagaimana termaktub dalam pasal 1 butir 1 UU No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikuasakan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dimana setiap pengelolaan keuangan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

Sedangkan keuangan negara menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

  1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaan pejabat lembaga negara , baik tingkat pusat maupun daerah
  2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Berdasarkan pengertian dari kedua UU tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan negara dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negara adalah sejalan[2].

Pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk mengelola keuangan negara harus melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negera kepada publik yang diwakili oleh DPR/DPD/DPRD[3]. Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.”

Pengelolaan keuangan negara menmpati posisi penting dalam kehidupan bernegara karena sangat terkait dengan kemampuan negara mewujudkan tujuan bernegara dan bila keuangan negara dikelola dengan penyalahgunaan dan sarat akan korupsi, maka pengalaman bangsa Indonesia telah cukup memberikan pelajaran yang pahit bahwa hal demikian akan menyebabkan keterpurukan dan menjauhkan bangsa Indonesia dari cita-cita luhur bangsa ini. Dan seperti Lord Acton katakan, “Power Tends To Corrupt, Absolute Power Corrupt Absolutely” dimana bisa dikatakan kekuasaan yang diterima dari pejabat-pejabat administrasi negara sedikit banyak akan berpotensi untuk terjadi penyelewengan. Maka di dalam pengelolaan keuangan negara ini dibutuhkan lembaga pengawas keuangan yang berfungsi sebagai auditor pemerintah yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah.

Di dalam sistem pengawasan keuangan negara dikenal istilah audit internal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Audit Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”

BPK dan BPKP dalam menjalankan fungsi sistem pengawasan keuangan negara dibantu oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dan Kepada BPKP nomor KEP-017/J.A/2/1994 menerangkan bahwa Kejaksaan dan BPKP bekerja sama dalam menangani kasus perdata yang menimbulkan keuangan negara dan dilaksanakan secara terpadu tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tahun 2007, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Sutanto, dan Kepada BPKP Didi Widayadi menandatangani Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan BPKP tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi.  Ruang lingkup kerjasama antara ketiga lembaga ini meliputi :

  1. Tukar menukar informasi kasus/masalah dan penanganan perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk dana nonbudgeter
  2. Penanganan kasus/masalah yang dapat menghambat laju pembangunan nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam menjalankan tugas utamanya sebagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK juga melakukan fungsi pengawasan keuangan negara. KPK dalam lingkup pengawasan keuangan negara memiliki tugas sesuai pasal 6 butir (a). (b) dan (e) untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dan implikasi pasal tersebut salah satunya tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI pada Desember 2005. Jadi, KPK sebagai sebuah lembaga independen negara memiliki fungsi pengawasan keuangan negara yang di dalam kewenangannya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan pada kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (lindiktut) dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dan hubungan fungsional dan koordinatif antara Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK dapat dilihat jelas dalam penjabatan pasal 6 UU KPK tersebut karena dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, harus dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu seperti yang diamanatkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana terdapat pemusatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama dengan baik agar proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat dan tepat dengan tetap memperhatikan hak dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP

Dalam penjelasan umum dari UU KPK, KPK harus menajdikan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai “counter partner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Hal itu dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan biaya yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap bekerjasama dan supervisi oleh KPK[4].

Hal tersebut tercermin dari beberapa kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini. Salah satunya adalah dimana Kejaksaaan Negeri Makassar saat ini mendalami kasus dugaan korupsi lahan kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada hari Minggu, 9 Mei 2010. Dalam pembebasan lahan pembangunan kampus PIP Makassar itu, pemerintah pusat menggelontorkan dana proyek sebesar Rp54 miliar yang diperuntukkan untuk membebaskan lahan seluas 74 hektar. Di dalam lahan 74 hektare tersebut ada sekitar 14 hektar lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Tim penyidik Kejaksaan Negeri menemukan surat perjanjian pembayaran lahan yang ditandatangani keempat tersangka pada 16 Desember 2009. Temuan lainnya, lurah Ardiansyah menerima duit Rp 14,5 miliar dari kas politeknik. Uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 itu masuk ke rekening pribadi lurah. Kasus lain yang sedang hangat juga antara lain adalah penangkapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Ibrahim yang disinyalir menerima suap Rp 300 juta dari pengacara Adner Sirait saat menghakimi sengketa tanah Pemprov DKI versus PT Sabar Jaya. Saat ini KPK tengah menangani kasus tersebut dan tengah menghadapi praperadilan atas penangkapan hakim Ibrahim tersebut.

Koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus dilaksanakan sejak awal proses penyidikan, diharapkan ketika kasus ditangani tidak terjadi tarik menarik siapa yang menangani atau bahkan sekaligus menghindari perkara. Dan dalam hal KPK sudah memulai melakukan penyidikan dalam perkara tersebut maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Detail penyelidikan, penyidikan dan penututan yang dilakukan oleh KPK antara lain :

Penyelidikan

  1. Menemukan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti (termasuk informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara biasa atau menggunakan elektronik/optik)
  2. Bila dikemukakan 7 (tujuh) hari penyelidik telah melaporkan kepada KPK
  3. Hasilnya dapat disidik sendiri oleh KPK atau dilimpahkan ke Penyidik Polri atau Kejaksaan
  4. Bila tidak ditemukan KPK menghentikan Penyelidikan

Penyidikan

  1. Prosedur khusus untuk memeriksa tersangka tidak berlaku
  2. Penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin Pengadilan.
  3. Tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, istri, anak dan organisasi/korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan tersangka
  4. Tidak berwenang mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3)
  5. Mengkoordinasikan/mengendalikan penyidikan perkara koneksitas

Penuntutan

  1. Penuntut Umum pada KPK adalah Jaksa Penuntut Umum
  2. 14 hari setelah berkas diterima telah dilimpahkan ke Pengadilan
  3. Pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  4. Paling lama 90 hari sudah diputus
  5. Upaya hukum baik banding dan kasasi dapat dilakukan

[1] Soeriaatmadja,Arifin.P. Keuangan Publik dalm Perspektif Hukum. 2009. Jakarta : PT Rajawali Press. Hlm 83

[2] Ceramah Ilmiah Prof.Dr.Eddy Mulyadi :  “Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi” yang disampaikan di FH Universitas Pakuan, Bogor pada tanggal 24 Januari 2009

[3] Makalah I Gusti Agung Rai : “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara” yang disampaikan di Cairo, Mesir pada tanggal 17-21 Desember 2008

[4] Opini Theodora Yuni Shahputri,SH,MH  “Sinergi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan LPSK

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Dalam penjelasan umum Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.  Kehadiran LPSK, memberikan harapan bagi penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.

 

Setahun LPSK telah hadir untuk berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.  Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif.  Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK.  Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program.  Bahwa proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya ditahun-tahun awal ini.

 

Melalui Rencana Strategis LPSK telah menetapkan visi dan misi dalam rentang waktu lima tahun pertamanya yakni :

Visi

Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Lembaga Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
  2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban
  3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan  hak-hak saksi dan korban
  4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban
  5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, LPSK telah menyusun struktur organisasi yang dibagi kedalam lima bidang yang mengacu pada tugas pokok dan kewenangan lembaga maupun yang mencerminkan orientasi pada fungsi.  Kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Bidang Perlindungan
  2. Bidang Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan bagi Korban
  3. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat.
  4. Bidang Pengawasan, Penelitian-Pengembangan, dan Pelaporan
  5. Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan

 

Tugas Dan Kewenangan LPSK

UU No 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No 13 tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).

2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).

3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).

4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).

5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).

6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).

7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).

8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39)

 

Keanggotaan LPSK

Berdasarkan Undang-Undang, Anggota dari LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia. UU PSK juga telah menetapkan siapa saja (representasi) yang berhak menjadi anggota dari lembaga ini yakni representasi dari: kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, advokat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat.

Masa jabatan Anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dalam satu kali masa jabatannya maka anggota LPSK tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Namun untuk dapat dipilih kembali harusah mengikuti pemilihan yang sudah ditetapkan. Masa jabatan 5 tahun ini kelihatannya mengikuti dari pola atau trend dari masa jabatan di berbagai komisi negara lainnya seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komisi Pemberntasan Korupsi,

Komisi Yudisial dan lain lain. UU PSK hanya menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat yakni:

1. warga negara Indonesia; sehat jasmani dan rohani;

2. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;

3. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;

4. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);

5. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

6. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan

7. memiliki nomor pokok wajib pajak.

 

Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait

Sebagai sebuah Lembaga Independen Negara, LPSK memiliki peraturan perundang-undangan yang mendasari berdirinya lembaga ini serta mengatur bagaimana lembaga ini harus berjalan. Dan juga LPSK dapat membuat peraturan sendiri yang apabila dibutuhkan dapat dikeluarkan sewaktu-waktu.

Undang-Undang

Pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang ini berlaku dan mengikat karena telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah diundangkan oleh Mentri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara. Dalam pasal 46 UU PSK juga disebutkan bahwa UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UU PSK ini memiliki keberlakuan secara ekstern, artinya UU ini mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berada di dalamnya, baik polisi, jaksa, hakim, advokat, saksi, korban, tersangka, dan masyarakat luas.

Peraturan Pemerintah

Pasal 7 UU PSK menjelaskan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Sedangkan di dalam UU ini tidak diatur secara tegas dan terperinci mengenai bagaimana proses pemberian hak-hak tersebut. Maka Presiden pada tanggal 29 Mei 2008 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang berisi 41 pasal. Peraturan ini juga mengikat ke luar.

Peraturan Presiden

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah secretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK yang tertera pada pasal 18. Dan juga di pasal dalam UU ini tidak diatur secara rinci mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi sebuah kesekretariatan LPSK tersebut. Maka UU ini mendelegasikan amanat tersebut kepada Presiden untuk mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres)

Pada tanggal 30 Desember 2008, Presiden mengeluarkan Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Keskretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perpres ini berisi 10 pasal.

Perpres ini berlaku dan mengikat kepada pihak intern, baik LPSK maupun Sekretariat LPSK itu sendiri. Dan secara yuridis formil, suatu Peraturan Presiden dapat merupakan pengaturan secara langsung berdasarkan atribusi dari pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dan dalam hal ini, Perpres merupakan peraturan yang bersifat pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang dilaksanakannnya.

Peraturan Menteri

Sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

Pada tanggal 29 Mei 2009, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa mengeluarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berisi 27 pasal. Dalam Permen ini sudah diatur lebih rinci dan teratur mengenai Kesekretariatan LPSK.

Karena dalam hubungannya dengan suatu Peraturan Menteri, maka Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Peraturan Menteri adalah Menteri-menteri yang memegang atatau memimpin suatu Departemen. Dan dikarenakan peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, maka Peraturan tersebut hanya berlaku secara intern, yang artinya keputusan yang tidak mengikat umum. Dan Peraturan Menteri adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur (regeling)

Peraturan LPSK

Selain peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPR, Presiden dan Menteri, LPSK juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku hanya di kalangan intern LPSK saja. LPSK mengeluarkan peraturan-peraturan tersebut juga bukan tanpa dasar. Hal tersebut merupakan amanat atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

  1. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik
  2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai
  3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait Yang Berwenang
  4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial
  5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi
  7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Aspek Hukum Administrasi Negara Tentang Posisi Wakil Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Presiden Tetapkan Lima Wakil Menteri

Selasa, 10 November 2009 | 18:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan lima calon Wakil Menteri yang akan dilantik, Rabu (11/11) pukul 09.00 di Istana Negara. Kelima Wakil Menteri diumumkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam keteranga pers, Selasa petang ini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Presiden Jakarta.

Kelima Wakil Menteri terpilih gelombang satu itu adalah:

1.  Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi (Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan)

2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak (Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum)

3. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono (Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah)

4. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun (Direktur Pemberdayaan Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan)

5. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar,Dirut Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesi/LPEI dan Deputi Menko Perekonomian bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional

Analisis

Sumber-sumber Kewenangan Tindakan Pemerintahan

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk bertindak bersumber pada tiga hal yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang.

Menurut Indroharto, legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara :

  1. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembantuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah;
  2. Yang bertindak sebagai delegated legislator : seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Sedangkan yang dimaksud delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh.

Adapun pada mandat yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat = menteri) kepada mandataris (penerima mandat = direktur jenderal/sekretaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi negara.

Setelah para Wakil Menteri dilantik oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Rabu tanggal 11 November 2009, para Wakil Menteri tersebut memiliki beberapa tugas penting dalam pemerintahan, uraian tugasnya antara lain sebagai berikut:

  1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Hermanto Dardak) bertugas memperbaiki infrastruktur diseluruh tanah air, termasuk infrastruktur dibidang transportasi, energi dan pertanian.
  2. Wakil Menteri Perhubungan (Bambang Susantono) bertugas meningkatkan moda perhubungan darat, laut dan udara sehingga seluruh pulau di Indonesia adalah rangkaian logistik nasional.
  3. Wakil Menteri Pertanian (Bayu Krisnamurthi) bertugas melanjutkan upaya swasembada pangan sekaligus meletakan landasan peningkatan produksi pertanian.
  4. Wakil Menteri Perdagangan (Mahendra Siregar) bertugas menghidupkan atau mengaktifkan perdagangan antar pulau di dalam negeri dengan tujuan agar tidak terlalu menggantungkan diri pada perdagangan internasional.
  5. Wakil Menteri Perindustrian (Alex Retraubun) bertugas merevitalisasi industri sehingga dalam jangka waktu 5 tahun mendatang bisa meningkatkan kapasitas produksi pabrik pupuk, gula,dan berbagai industri manufaktur lainnya

Wakil Menteri memperoleh wewenang delegasi dari Menteri. Karena pembagian tugas, tanggung jawab tugas, pengambilan keputusan dan wewenang sepenuhnya berada di tangan menteri mengingat tidak ada peraturan Wakil Menteri sehingga Wakil Menteri tidak memiliki wewenang untuk membentuk suatu kebijakan. Akan tetapi, untuk penandatanganan peraturan bisa dilakukan Wakil Menteri jika menteri bersangkutan berhalangan.

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri ini, ada permasalahan yang terjadi yaitu keberadaan Wakil Menteri itu tidak disertai dengan penjelasan yang terang mengenai posisi dan kedudukan dari Wakil Menteri, sehingga hal itu bisa memicu terjadinya konflik internal dalam departemen. Menteri harus membagi tugas pokok dan fungsi bawahannya, termasuk Wakil Menteri secara jelas. Prinsipnya tidak boleh ada tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Saya menilai, Wakil Menteri harus diberi kewenangan yang cukup. Bila Wakil Menteri tersebut tidak memiliki kewenangan yang cukup maka dia akan dilewati oleh Dirjen. Kalau Wakil Menteri tidak diberi kewenangan cukup maka Dirjen tetap akan langsung berhubungan ke menteri karena Dirjen menganggap Wakil Menteri tidak punya kewenangan apa-apa. Untuk memperjelas kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Wakil Menteri, maka Presiden harus mengeluarkan Keputusan Presiden (keppres)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Menganalisis kasus kedudukan Wakil Menteri tentunya harus dikaitkan dengan norma yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan tersebut agar tidak melebihi batas-batas kewajaran dan kepatutan yang dianut masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaitan dengan Asas-Asas Umum Pemarintahan yang Baik sehingga dapat kita lihat nantinya apakah kedudukan wakil menteri dalam pemerintahan sesuai dengan norma yang berlaku. Tetapi mengapa harus diakitkan dengan AAUPB?  Hal itu karena AAUPB sebagai asas hukum, bahannya diturnkan dari susula yang berdasarkan pada moral. Moral berkaitan dengan etika, kesopanan, kepatutan berdasarkan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang baik dan dipengaruhi oleh manusia, alam dan tradisi yang berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan. Oleh karena itu, AAUPB sebagai asas hukum yang memiliki daya mengikat dan harus dipatuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana halnya norma atau aturan hukum dan kaidah hukum[1]

Menurut Struyken pentingnya AAUPB merupakan persyaratan bagi kehidupan dan perkembangan Negara hukum modern[2] Di Indonesia sendiri terdapat 11 butir mengenai AAUPB yang dirangkum olh Crince de Roy yaitu,

  1. asas kepastian hukum,
  2. keseimbangan,
  3. kesamaan dalam mengambil keputusan,
  4. bertindak cermat,
  5. motivasi untuk setiap keputusan,
  6. larangan mencampur-adukkan kewenangan,
  7. kejujuran dalam bertindak,
  8. larangan bertindak tak wajar,
  9. pengharapan,

10. menindak akibat keputusan yang batal, dan

11. perlindungan atas pandangan hidup[3]

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri, secara teori Presiden memiliki tujuan agar departemen yang dirasa berat tugasnya dapat dipermudah dengan tambahan wakil menteri sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh Negara dapat terpenuhi dengan baik. Tetapi seharusnya dalam setiap kebijakan diperhatikan dari segala sisi sehingga tidak mengabaikan sisi yang lain. Dalam implementasinya AAUPB memiliki tiga bagian pengelompokan yaitu bersifat formal berhubungan dengan proses pembentukan keputusan, formal berhubungan dengan motivasi terbitnya keputusan, dan materil sehubungan dengan isi keputusan.

Dalam kelompok asas pertama yaitu asas bersifat formal berhubungan dengan proses pembentukan atau prosedural terdiri dari asas kecermatan dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam asas ini dilihat langkah dalam mengambil sebuah keputusan sehingga asas larangan bertindak sewenang-wenang bermanfaat dalam asas ini sehingga keputusan yang dibuat tidak menyalahi aturan. Dalam kasus pengangkatan wakil menteri ini telah sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa wakil menteri boleh diangkat pada departemen yang membutuhkan penanganan khusus. Artinya secara yuridis, keputusan ini secara prosedural tidak salah karena sesuai dengan UU dan Presiden berhak mengangkat wakil menteri sesuai kebutuhan yang dianggapnya perlu penanganan khusus.

Kelompok asas kedua adalah asas formal berhubungan dengan motivasi dibentuknya keputusan tersebut. Dalam asas ini menampakkan berbagai alasan yang mendukung diterbitkannya suatu keputusan.  Dalam kasus ini tentunya Presiden memiliki motivasi dalam mengambil keputusan. Secara kasat mata tentu motivasinya adalah memudahkan kinerja departemen yang dikira berat agar lebih melancarkan tugas-tugasnya, tetapi apabila kita lihat lebih mendalam dimungkinkan terdapat unsur politis dalam pengambilan keputusan ini[4]. Pengangkatan 11 wakil menteri dirasa terlalu memaksakan dan terkesan seperi bagi-bagi kekuasaan tahap dua dan yang dibagi adalah para profesinal dan tenaga ahli yang sebelumnya juga telah berjasa  dan belum kebagian posisi strategis.

Apabila hal ini benar adanya maka tentu saja keputusan ini bukanlah sebuah keputusan yang efektif dan justru menambah gemuk birokrasi pemerintahan. Akibat ketidakefektifan ini justru akan memperlambat kinerja pemerintah dan akan berujung pada masalah kedua yaitu konflik internal antara menteri dengan wakilnya akibat silang pendapat antara kepentingan partai (bagi orang partai) dan keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan professional.

Organisasi, Birokrasi, dan Kebijakan Publik

  1. 1. Organisasi

Organisasi menurut Prof. Prayudi Atmosudirjo adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu ikatan hirarki. Sedangkan Max Webber memberikan pengertian negara sebagai organisasi khususnya organisasi kekuasaan adalah Negara sebagai komunitas manusia yang dapat memiliki monopolli legitimasi penggunaan kekuatan fisik dalam wilayah tertentu, walaupun tidak semua negara mampu melakukan hal ini, bahkan ada negara yang tidak mempunyai aspirasi untuk melakukan hal tersebut.[5]

Hakikat organisasi antara lain :

  1. Sebagai wadah dimana kegiatan diselenggarakan
  2. Sebagai proses interaksi antara orang-orang dalam organisasi Bentuk organisasi dapat dilihat dari mekanisme tata hubungan, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi yang bersangkutan[6]. Berdasarkan strukturnya, bentuk organisasi terdiri dari empat macam yaitu :

a. Organisasi Lini/Garis

Adalah bentuk organisasi yang mana pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, sehingga bawahan hanya mengenal satu pimpinan yang berhak memerintah atau memberikan instruksi. Bawahan hanya bertindak sebagai pelaksana. Bentuk organisasi yang se-macam ini terdapat misalnya pada organisasi pemerintahan, organisasi ABRI dan sebagainya.

Bentuk organisasi lini/garis ini juga dipergunakan oleh perusahaan perseorangan dalam bentuk industri rumah tangga.

b) Organisasi Staf

Adalah bentuk organisasi yang mana hubungan pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya, dimaksudkan untuk saling memberikan bantuan (kerja sama) baik berupa pemikiran maupun perbuatan yang semata-mata dituju-kan demi kelancaran tugas dalam organisasi. Para staf bekerja untuk membantu kelancaran tugas pimpinan, dan pimpinan memberikan bimbingan dalam melaksanakan tugas para staf, sehingga diharapkan tujuan secara umum dapat dicapai dengan baik. Bentuk organisasi staf ini tidak ada garis komando.

Bentuk organisasi staf ini biasanya dipergunakan oleh organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi-organisasi kecil, seperti LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan seperti KNPI, BKPRMI, Karang Taruna, organisasi Kelompok Pecinta Alam dan sebagainya.

c) Organisasi Fungsi

Adalah bentuk organisasi yang disusun berdasarkan fungsi organisasi yang bersangkutan. Tiap-tiap fungsi di-kerjakan oleh bagian-bagian tertentu, yang satu sama lainnya saling berhubungan. Keberhasilan organisasi fungsi ini tergantung koordinasi dan kerja sama yang baik. Sekalipun dalam organisasi fungsi ini terdapat staf ahli dalam bidang masing-masing, namun tanggung jawab dan garis komando tetap berada pada para pimpinan.

Pada organisasi fungsi ini terdapat garis komando dan garis koordinasi. Bentuk organisasi semacam ini banyak dipergunakan oleh organisasi perusahaan yang ber-bentuk CV, Fa, dan PT.

d) Organisasi Panitia

Adalah bentuk organisasi yang ditujukan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat insidentil dan untuk kepentingan kegiatan tententu dan dalam waktu yang tertentu pula.

Organisasi Administrasi Negara[7]

Organisasi Administrasi Negara atau disingkat OAN adalah terkait dengan cara menggunakan jabatan oleh para pejabat pemerintah di dalam menyelenggarakan tugas negara/tugas pemerintah. Cara untuk mencapai tujuan tersebut bergantung pada bidang yang dimandatkan atau yang dilimpahkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada penyelenggara tertinggi negara. Oleh karena itu, OAN disebut juga berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang bekerja atas dasar delegasi kewenangan, sehingga aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugasnya.

Struktur organisasi administrasi negara di tingkat Pusat terdiri dari,

  1. Pimpinan Pemerintahan
  2. Departemen dan Kementerian
  3. Badan Pengambil Keputusan Kebijakan Pemerintahan Tertinggi
  4. Lembaga non-Departemen

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu pula oleh staf administrasi Presiden, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Fungsi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam pemerintahan penting karena sifatnya yang memantau berbagai tahap proses analisis dan pembentukan kebijakan yang akan dijadikan keputusan pimpinan pemerintahan tertinggi. Kabinet terdiri dari Menteri yang memimpin Departemen, Menteri Koordinator , dan Menteri Negara yang memimpin Kementerian Negara

Susunan dalam suatu Departemen terdiri dari :

  • Unsur Pimpinan

Menteri sebagai pimpinan departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden

  • Unsur Pembantu Pimpinan

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi, sumber daya manusia serta pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan departemen;

b. penyelengaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;

c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

  • Unsur Pelaksana

Direktorat Jenderal bertanggung jawab pada Menteri dan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta standardisasi teknis tugas-tugas umum departemen

  • Unsur Pengawasan

Inspektorat Jenderal bertanggung jawab pada Menteri dan bertugas melaksanakan pengawasan di departemen

  • Unsur Pelaksana Teknis

Badan dan Pusat sebagai unsur pelaksana tugas administrasi atau tugas teknis departemen bertanggung jawab pada Menteri

  • Staf Ahli , yang bertugas membantu Menteri memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Instansi Vertikal

Perangkat departemen di daerah (kewenangan tidak diserahkan ke daerah tetap di pusat/departemen)

  1. 2. Birokrasi Publik[8]

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya..

Birokrasi secara umum dapat dirumuskan merupakan suatu tipe organisasi yang melaksanakan tata kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang bertugas melakukan pelayanan umum (public service) serta dilaksanakan dengan sepenuhnya (sense of belonging & sense of responsibility).

Menurut Prof. Prayudi Atmosudirjo, jabatan publik ini dijalankan oleh pejabat pemerintah atau birokrat yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara yang harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga arti[9], yakni:

  1. Sebagai tipe organisasi yang khas

Birokrasi menurut Peter Al Blau dan Charles Page dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang.

Max Webber mengemukakan teori mengenai birokrasi yang ideal sebagai berikut :

  1. Kegiatan regular yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dalam tugas-tugas jabatan
  2. Pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarki
  3. Operasi pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu system yang konsisten
  4. Pejabat yang ideal, melaksanakan kewajibannya dalam semangat formil non-pribadi
  5. Pengangkatan para pejabat berdasarkan syarat-syarat teknis (Merit system & Career system)
  6. Tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi berdasarkan pengalaman dilihat dari segi teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi
  7. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja

Dimaksudkan sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan secara zakelijk, menurut prosedur dan peraturan yang berlaku, tanpa pilih kasih dan tanpa pamrih

  1. Birokrasi sebagai tatatan dan alat kerja organ negara

Birokrasi itu tidak menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh atasan atau oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya seorang birokrat dilengkapi dengan azas legalitas dan azas freies ermessen.

  1. 3. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak[10]

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri ini, kami melihat hal ini dapat menimbulkan masalah internal Departemen itu sendiri. Secara yuridis formil, di dalam pasal 10 UU no 39 tahun 2008 memang memperbolehkan adanya pengangkatan Wakil Menteri pada departemen yang membutuhkan penanganan secara khusus. Namun, keberadaan Wakil Menteri ini tidak disertai dengan penjelasan yang terang mengenai posisi dan kedudukan dari Wakil Menteri ini.

Secara struktural organisasi, pengangkatan ini memiliki potensi masalah. Karena jika kita cermati, tidak ada ruang untuk menempatkan Wakil Menteri dalam struktur kelembagaan departemen. Dalam ayat (1),(2) dan (3) pasal 9 UU tersebut, tidak ada satupun ketentuan yang mengakomodasi jabatan Wakil Menteri. Wakil Menteri yang merupakan orang lama birokrasi merasa jauh lebih berpengalaman dari menteri yang seorang politisi dan pengalamannya di dunia birokrasi lebih sedikit dibandingkan wakilnya.

Munculnya ”orang baru” ini menambah daftar panjangnya rantai birokrasi yang bisa mengakibatkan proses pengambilan kebijakan yang semakin rumit dengan struktur birokrasi yang semakin berbelit – belit. Kemudian,keberadaan Wakil Menteri juga bisa memicu munculnya conflict of interest antara Menteri dan Wakil Menteri, hal ini disebabkan karena tidak adanya UU yang mengatur kedudukan Menteri dan Wakil Menteri.

Di saat banyak pihak memimpikan struktur pemerintahan yang seramping mungkin, Presiden justru memperkenalkan sebuah jabatan baru yang terkesan memperpanjang mata rantai birokrasi. Kami juga menilai keberadaan posisi Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II tidak baik bagi proses reformasi birokrasi dan desentralisasi karena hal tersebut akan menimbulkan pembengkakan birokrasi karena menambah jabatan-jabatan di dalam birokrasi.

Fungsi-fungsi kerja wakil menteri sebenarnya bisa dikerjakan dan dimaksimalkan oleh Dirjen maupun pejabat karier setingkat eselon 1 yang berada di departemen yang bersangkutan.

Dari sisi anggaran, pemerintah kembali harus menyediakan alokasi anggaran untuk pos jabatan Wakil Menteri tersebut. Dan anggaran negara dalam APBN pada akhrnya akan semakin tersedot untuk belanja rutin, bukan untuk belanja pembangunan. Ini berarti argumen pemerintah agar berhemat anggaran negara dimentahkan sendiri. Lagi-lagi pemerintah tidak konsisten dan konsekuen. Anggaran negara disedot untuk membiayai birokrasi yang seharusnya tiap saat dapat terus dihemat.

Padahal, borosnya daya isap birokrasi di tingkat pusat terhadap keuangan negara sudah sering dikritisi oleh para pengamat. Pemborosan birokrasi pusat atas keuangan negara sudah sampai pada taraf meresahkan karena tanpa diimbangi peningkatan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik.


[1] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia hal. 58

[2] Ibid. hal. 66

[3] Ibid.,.hal. 67

[5] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia hal. 162

[6] Ibid., hal. 170

[7] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas  Indonesia hal. 171

[8] Ibid., hal. 180

[9] Ibid., hal. 181

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

1 Comment

Filed under Uncategorized