Kedudukan Pengadilan Niaga (PN) menurut UU No. 37 Tahun 2004

Pada 12 Mei 2010 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan pailit[1]. Hal tersebut dikarenakan PT Kymco Lippo Motor Indonesia dinyatakan terbutik memiliki utang yang jatuh tempo yang belum dibayar dimana pemohon pailit yaitu PT. Abdi Metalprakasa dan PT. Amanda Vida Mitrama yang dinyatakan terbukti benar masih mempunyai hak pelunasan utang dari PT. Kymco. Dan juga PT. Kymco dinyatakan terbukti memiliki utang pada lebih dari satu kreditur. Dan nantinya, Pemberesan harta pailit nantinya sangat dibutuhkan oleh buruh untuk pelunasan upah mereka yang sejak Juni 2009 belum dibayarkan serta upah dan THR selama 10 bulan itu mencapai Rp7 miliar.

Dari kasus diatas mungkin banyak dari kita masih belum mengerti dan paham apakah yang dimaksud dengan Kepailitan dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti pihak kreditor, debitor, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, keadaan insolvency, actio pauliana dan lain sebagainya. Maka dalam essay ini akan dibahas secara komprehensif mengenai : Kedudukan Pengadilan Niaga menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan Pada Umumnya

Sebelum memasuki pembahasan mengenai kedudukan pengadilan niaga, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kepailitan. Kepailitan merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang menyangkut jaminan yang diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata, yaitu mengenai jaminan umum dan jaminan khusus[2]. Undang-Undang mendefinisikan Kepailitan sebagai “sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”[3]. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, pailit atau bankrupt diartikan sebagai: “The state or condition of a person (Individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Dalam dunia hukum kepailitan terdapat macam-macam istilah yang memiliki arti makna yang hampir sama seperti Bankruptcy di Amerika Serikat, Insolvency di Inggris, dan Kepailitan di Indonesia. Apakah ketiga istilah tersebut adalah sama? Ternyata tidak. Karena Insolvency memiliki pengertian berbeda yaitu suatu keadaan dimana debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitor lebih sedikit jumlahnya dengan hutangnya. Dan kepailitan dan bankruptcy sering disamakan artinya walaupun secara ekonomis seseorang atau suatu perusahaan dikatakan bangkrut (bankrupt) jika keadaan dalam neraca menunjukkan bahwa posisi pasivanya lebih rendah atau tidak sebanding dengan posisi aktiva atau terjadi keadaan keuangan yang tidak sehat dalam perusahaan. Sedangkan pailit bisa terjadi pada perusahaan yang keadaan keuangannya sehat dan baik-baik saja tetapi perusahaan tersebut dapat dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya.

  1. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia sebenarnya telah ada lama sejak zaman Hindia Belanda dahulu. Namun pengaturannya masih sangatlah terbatas. Apabila kita membagi periode perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, maka dapat terbagi atas empat tahap yaitu:

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan sebelum tahun 1945 diatur dalam beberapa peraturan antara lain :
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel) hanya mengatur untuk kasus pedagang atau pengusaha Indonesia dalam Buku Ketiga pasal 749 – 910 yang berjudul Van de Voorzieniengen in geval van onvermogen van kooplieden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang)[4]. Sementara itu kepailitan untuk bukan pedagang atau pengusaha diatur dalam Rv. Stb. 1847 – 52 jo. Stb. 1849 – 63 tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu
    2. Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening Stb. 1906 – 378 mencabut kedua ketentuan diatas dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906[5]
  2. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 1945-1998

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu untuk peraturan kepailitan tetap berlaku ketentuan dalam Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening Stb. 1906 – 378

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 1998-2004

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter dan terjadi ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri sehingga menyebabkan banyak debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor asing. Dan ditambah perangkat hukum kepailitan saat itu yaitu Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening dianggap tidak dapat diandalkan serta tidak mampu untuk mengadakan restrukturisasi utang dikarenakan prosesnya yang lambat sehingga para kreditur asing menghendaki agar peraturan kepailitan tersebut diganti melalui IMF yang mendesak Pemerintah Indonesia lewat Letter Of Intent agar segera mengganti atau mengubah peraturan tersebut agar krisis moneter di Indonesia dapat segera ditanggulangi.

Dan pada tanggal 22 April 1998 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  tentang Kepailitan. PP ini hanya mengubah dan menambah peraturan yang diatur dalam peraturan sebelumnya. Dan 5 bulan kemudian Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998. Dan salah satu hal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum

  1. Keberadaan Undang-undang Kepailitan pada tahun 2004 – sekarang

Pada tanggal 19 Oktober 2004 telah ditandatangani Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mencabut Verordening ter Invoering van de Faillissementsverordening dan UU No. 4 Tahun 1998.

Begitu besarnya harapan yang diletakkan pada Undang-Undang Kepailitan tersebut sehingga pemerintah tidak hanya melakukan perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang kepailitan tersebut sebagai upaya upaya mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif, akan tetapi secara khusus juga menghadirkan Pengadilan Niaga sebagai suatu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan dan PKPU dengan tata pengaturan waktu (time frame) yang sangat ketat. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga memperkenalkan Kurator dan Pengurus swasta sehubungan dengan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, ataupun pengurusan debitur dalam PKPU[6]

UUK-PKPU ini lah yang menjadi landasan yuridis utama tentang masalah yang berkaitan dengan kepailitan.

b.         Tujuan Hukum Kepailitan

Dari beberapa literatur tentang hukum kepailitan kita dapat mengambil 2 perspektif tujuan hukum kepailitan ini yaitu menurut para ahli hukum (doktrin) dan menurut undang-undang.

Menurut Levinthal, tujuan dari hukum kepailitan adalah menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor (actio pauliana), dan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang[7]. Sedangkan Prof. Hikmahanto Juwana[8] menilai tujuan hukum kepailitan adalah baik dimana hukum kepailitan member jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami financial distress atau keadaan keuangan yang tidak sehat agar tidak terus ditagih membayar oleh kreditor dan pada saat yang sama member kesempatan bagi kreditor untuk mendapatkan harta debitor sebagai pelunasan utangnya.

Sedangkan tujuan hukum kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 antara lain[9] :

  1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan
  2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu prorate parte
  3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor
  4. Mengatur tentang upaya perdamaian sebelum/sesudah debitor dinyatakan pailit

Pengadilan Niaga Dalam Hukum Kepailitan

Seperti yang sudah disinggung diatas bahwa salah satu “produk” reformasi hukum kepailitan Indonesia adalah pembentukan Pengadilan Niaga maka pada bagian ini akan dibahas mengenai Pengadilan Niaga secara garis besar.

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus[10]. Dalam lingkungan peradilan umum terdapat beberapa pengadilan khusus atau spesialisasi seperti Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan kemudian dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Perpu No. 1 tahun 1998 maka dibentuklah Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan bahwa krisis moneter di Indonesia telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat[11]

Pengadilan Niaga pertama dibentuk pertama kali di Jakarta yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menurut pasal 300 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena Pengadilan Niaga hanya merupakan chamber dari pengadilan umum , seperti pada halnya dengan pengadilan anak dan pengadilan lalu lintas, maka tidak ada jabatan ketua Pengadilan Niaga karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahi Pengadilan Niaga.

Hingga pada saat ini, Indonesia telah memiliki 5 (lima) Pengadilan Niaga yaitu di DKI Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar. Menurut pendapat saya, penempatan beberapa pengadilan niaga yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia sudah cukup baik walaupun jumlahnya terbilang masih sangatlah jauh dari cukup. Apabila kita melihat ke Amerika Serikat dimana perkara-perkara mengenai permohonan bankruptcy diperiksa oleh pengadilan khusus, yaitu The United State Bankruptcy Court, untuk district yang bersangkutan dimana setiap district memiliki bankruptcy court tersendiri[12]

Kompetensi relatif yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga adalah berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”. Artinya dari lima Pengadilan Niaga sampai saat ini maka hanya Pengadilan Niaga pada wilayah hukumnya masing-masing yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan pengecualian terhadap kompetensi relative tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (2) sampai (5) UU No. 37 Tahun 2004

Sedangkan kompetensi absolut yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili antara berbagai macam pengadilan, maka pengaturan tentang kompetensi absolut Pengadilan Niaga adalah pada pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dimana “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”

Hukum acara yang berlaku dan diterapkan pula di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain dengan undang-undang[13]. Dari ketentuan hukum acara yang berlaku tersebut terlihat bahwa pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam UU No. 37 Tahun 2004 belum bersifat integratif dan koordinatif karena dalam pemeriksaan perkara kepailitan masih menggunakan ketentuan Herziene Indonesisch Reglement/Rechstsreglement Buitengewesten (HIR/Rbg).

Permohonan pailit menurut pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu permohonan penyataan pailit (P3) harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pembuktian secara sederhana ini maksudnya adalah bahwa dalam sidang pengadilan tidak lagi dibuktikan apakah debitor mempunyai utang atau tidak karena pada dasarnya kedua belah pihak telah mengakui adanya utang piutang. Oleh karena itu yang dipermasalahkan dalam siding pengadilan adalah apakah permohonan pailit debitor diterima atau tidak (dapat dipailitkan atau tidak)

Pengadilan Niaga dalam Hubungan Antara Debitor dan Kreditor

Pengadilan Niaga diperlukan untuk menyelesaikan dispute yang terjadi antara debitor dengan kreditor-kreditornya dalam waktu yang relatif cepat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi tentang debitor dan kreditor karena dalam KUHPerdata tidak dipakai istilah debitor dan kreditor melainkan istilah si berutang (schuldenar) dan si berpiutang (schuldeischer). Kreditor hanya disinggung secara implisit dalam pasal 1134 dan pasal 1139-1149.

Kemudian UU No. 4 Tahun 1998 juga tidak memberikan definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam UU ini hanya dikenal istilah debitor yaitu pihak yang memiliki utang terhadap kreditor dan kreditor adalah pihak yang memiliki piutang terhadap debitor. Hal tersebut menimbulkan dualisme penafsiran antar para ahli hukum. Ada para ahli hukum yang menafsirkan secara sempit yaitu debitor adalah pihak yang memiliki utang yang timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang dan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang piutang. Dan terdapat pula yang menafsirkannya dalam arti luas dimana debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar uang yang timbul dari kewajiban tersebut dapat terjadi karena sebab apapun baik karena perjanjian utang piutang atau karena perjanjian lain maupun yang timbul karena undang-undang; sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul baik karena perjanjian apapun maupun karena undang-undang.

Baru kemudian dalam UU No. 37 Tahun 2004 diatur mengenai definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam pasal 1 butir (2) disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pada ketentuan berikutnya, pasal 1 butir (3) debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dilihat dari rumusan pasalnya, maka pembentuk undang-undang ini mengambil penafsiran debitor dan kreditor dalam arti yang luas.

Hak dan Kewajiban Pengadilan Niaga, Debitor dan Kreditor

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai hak dan kewajiban Pengadilan Niaga, Debitor dan Kreditor. Mengenai hak dan kewajiban debitor serta kreditor hanya akan dibahas akibat-akibat kepailitan terhadap kedua pihak.

Hak dan kewajiban Pengadilan Niaga diatur antara lain menurut pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu : “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”. Dengan demikian berdasarkan pasal di atas maka terdapat dua kewenangan yang melekat pada Pengadilan Niaga yaitu (1) memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan (2) memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang misalkan mengenai masalah Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.

Lalu Pengadilan Niaga wajib mengumumkan putusan pailit yang telah diputus Majelis Hakim dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian oleh Kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Hal ini berfungsi sebagai sarana pemberitahuan bagi para kreditor-kreditor yang tidak tauh bahwa debitornya telah dinyatakan pailit. Majelis Hakim Pengadilan Niaga juga wajib menunjuk hakim pengawas utuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit[14]

Debitor memiliki hak untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang[15]. Mengapa demikian? Karena salah satu cara untuk menghindari kepailitan adalah dengan penundaan kewajiban dan pembayaran utang yang juga merestrukturisasi utang. Debitor dapat mengajukan permohonan tersebut pada waktu awal persidangan atau pada pertengahan persidangan. Debitor juga pada dasarnya berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua debitor[16]. Dan yang terakhir, debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah memutuskan pernyataan pailit[17]. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan nama baik debitor pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya

Akibat debitor yang telah dinyatakan pailit maka pada pasal 24 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan[18]. Namun disini debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya saja. Dan karena itu pula debitor harus menyerahkan harta kekayaannya yang masuk harta pailit untuk berada di bawah penyitaan umum (sita umum) artinya penyitaan tersebut berlaku untuk siapa pun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata.

Sebagai pihak “lawan” debitor dalam kepailitan, maka kreditor pun juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pemberesan harta pailit, menurut hukum, terdapat kreditor-kreditor yang didahulukan yang disebut kreditor-kreditor preferen atau secured creditors, sedangkan kreditor-kreditor lainnya itu disebut kreditor-kreditor konkuren atau unsecured creditors[19]. Menurut pasal 1133 KUHPerdata kreditor yang memiliki hak istimewa, dijamin dengan hak gadai dan dijamin dengan hipotek. Dan hak istimewa ini diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan seperti di pasal 21 ayat 3 UU No. 6 Tahun 1983 tentang pajak dan utang pajak, pasal 1137 KUHPerdata tentang hak tagihan kas negara, dan pasal 67 jo pasal 69 UU No. 34 Tahun 2004 tentang imbalan atau biaya kurator.

Kreditor juga mendapatkan hak Actio Pauliana dalam sengketa pailit ini. Apakah itu Actio Pauliana? Actio Pauliana adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur tersebut, sedangkan debitur tersebut mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditur dirugikan. Tujuannya adalah melindungi hak debitor dan membatasi perbuatan hukum debitor pailit. Hak ini diatur oleh KUHPerdata dalam pasal 1341. Hak kreditor lainnya adalah berhak mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada waktu awal persidangan atau pada pertengahan persidangan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan tentunya kreditor tidak mau untuk mengajukan permohonan tersebut.

Kewajiban kreditor dalam kepailitan adalah mengikuti tahap-tahap dalam proses eksekusi seperti :

  1. Wajib datang ketika kurator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga melakukan panggilan kepada para kreditor
  2. Bersedia ditujuk untuk menjadi panitia kreditor yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada kurator mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pemberesan harta pailit[20]
  3. Melakukan pencocokan utang atau verifikasi yang bertujuan untuk menghindari adanya utang atau piutang fiktif yang akan merugikan debitor maupun kreditor[21]
  4. Pemberesan harta pailit[22]

[2] Diktat Hukum Acara Perdata FHUI. 2007. Hlm 91

[3] Lihat pasal 1 butir 1 UU No. 37 Tahun 2004

[4] Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,2009 hlm. 18

[5] Ibid. hlm 19

[6] Materi Seminar USAID-AKPI “Antisipasi Krisis Keuangan Kedua, Sudah Siapkah Pranata Hukum Kepailitan di Indonesia?” yang dibawakan di Jakarta, 29 Oktober 2008

[7] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 28

[8] Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia

[9] Sjahdeini, Sutan Remy. ibid hlm 29

[10] Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit Liberty. 2006. Hlm 21

[11] Ibid. hlm 23

[12] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 141

[13] Lihat pasal 299 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

[14] Lihat pasal 65 UU No. 37 Tahun 2004

[15] Lihat pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

[16] Lihat pasal 144 UU No. 37 Tahun 2004

[17] Lihat pasal 215 UU No. 37 Tahun 2004

[18] Sjahdeini, Sutan Remy. op.cit. hlm 190

[19] Sjahdeini, Sutan Remy ibid hlm 5

[20] Lihat pasal 79 – 112 UU No. 37 Tahun 2004

[21] Lihat pasal 113 – 143 UU No. 37 Tahun 2004

[22] Lihat pasal 178 – 203 UU No. 37 Tahun 2004

Leave a comment

Filed under Economic Law

Pasar Modal Syariah

PASAR MODAL SYARIAH

DEFINISI

Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, khususnya ayat 1.a.3, yang di maksud dengan Efek Syariah adalah Efek sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Dalam peraturan yang sama, khususnya ayat 1.a.2, dijelaskan juga pengertian dari prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa di maksud tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan/atau Peraturan Bapepam dan LK yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa yang di maksud efek syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia bukan hanya saham syariah tetapi mencakup efek-efek lainnya yang di atur dalam Undang-Undang Pasar Modal, khususnya pasal 1.5, dengan menambahkan kriteria tambahan mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Bapepam & LK merupakan pihak yang berwenang dalam menentukan apakah suatu efek dapat dikatakan sebagai efek syariah atau tidak berdasarkan peraturan tersebut. Dengan demikian, efek syariah yang terdapat di pasar modal Indonesia adalah efek syariah yang merujuk kepada definisi yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK.

Dalam menentukan atau menyeleksi efek syariah, Bapepam & LK di bantu oleh DSN-MUI. Kerjasama antara Bapepam & LK dan DSN-MUI dimaksudkan agar penggunaan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dalam menyeleksi efek yang memenuhi kriteria syariah dapat lebih optimal, mengingat DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Hasil seleksi efek syariah yang telah dilakukan oleh Bapepam & LK dan DSN-MUI tersebut dituangkan ke dalam suatu Daftar Efek Syariah (DES).

DAFTAR EFEK SYARIAH

Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek syariah, disebutkan bahwa yang di maksud dengan Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam & LK atau Pihak yang disetujui Bapepam & LK. DES terbit 6 bulan sekali, yaitu setiap November dan Mei, dan pemutakhiran dilakukan secara berkesinambungan apabila terdapat efek yang memenuhi prinsip-prinsip syariah sepanjang periode yang berlaku. Bapepam & LK menerbitkan DES pertama kali pada tanggal 30 November 2007.

Berdasarkan definisi di atas, maka DES merupakan satu-satunya rujukan mengenai kumpulan efek syariah yang terdapat di Indonesia. Hanya Bapepam & LK yang berhak mengeluarkan DES, meskipun pihak lain diperbolehkan untuk menerbitkan daftar efek syariah tetapi harus mendapat persetujuan dari Bapepam & LK. Berdasarkan peraturan yang sama, khususnya ayat 1.b, disebutkan bahwa efek-efek yang dapat dimasukkan ke dalam DES sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bapepam & LK, adalah:

  1. Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
  2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar;
  3. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini;
  4. Saham Reksa Dana Syariah;
  5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah;
  6. Efek Beragun Aset Syariah;
  7. Efek berupa saham, termasuk HMETD syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
  8. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga Internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan
  9. Efek Syariah lainnya.

DASAR HUKUM

Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik berupa peraturan maupun Undang-Undang, perlu terdapat landasan fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah. Landasan fatwa diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di pasar modal.

Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut :

Terdapat 12 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1.    Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah

2.      Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah

3.     Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

4.      Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

5.      Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

6.      Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

7.      Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah

8.      Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah

9.      Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

10.    Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN

11.    Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back

12.    Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

1.      Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

2.      Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

3.      Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Terdapat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

PRODUK SAHAM SYARIAH

Kriteria pemilihan saham syariah didasarkan kepada Peraturan Bapepam & LK No. II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek syariah, pasal 1.b.7. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Efek berupa saham, termasuk HMETD syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut:

A. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13, yaitu:

Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:

  1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi ;
  2. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain :
    1. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; dan
    2. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
  3. Jasa keuangan ribawi, antara lain:
    1. bank berbasis bunga; dan
    2. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
  4. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
  5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain:
    1. barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
    2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang
    3. ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
  6. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah)

B. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

  1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus);
  2. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus)

JAKARTA ISLAMIC INDEX

Pada saat ini, BEI hanya memiliki JII sebagai satu-satunya indeks yang menggambarkan kinerja saham syariah di Indonesia. JII pertama kali diluncurkan oleh BEI (pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta) bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000. Meskipun demikian, agar dapat menghasilkan data historikal yang lebih panjang, hari dasar yang digunakan untuk menghitung JII adalah tanggal 2 Januari 1995 dengan angka indeks dasar sebesar 100. Metodologi perhitungan JII sama dengan yang digunakan untuk menghitung IHSG yaitu berdasarkan Market Value Weigthed Average Index dengan menggunakan formula Laspeyres.

Saham syariah yang menjadi konstituen JII terdiri dari 30 saham yang merupakan saham-saham syariah paling likuid dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. BEI melakukan review JII setiap 6 bulan, yang disesuaikan dengan periode penerbitan DES oleh Bapepam & LK. Setelah dilakukan penyeleksian saham syariah oleh Bapepam & LK yang dituangkan ke dalam DES, BEI melakukan proses seleksi lanjutan yang didasarkan kepada kinerja perdagangannya.

Adapun proses seleksi JII berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang dilakukan oleh BEI adalah sebagai berikut:

  1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham syariah yang termasuk ke dalam DES yang diterbitkan oleh Bapepam & LK
  2. Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan kapitalisasi terbesar selama 1 tahun terakhir
  3. Dari 60 saham yang mempunyai kapitalisasi terbesar tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu urutan nilai transaksi terbesar di pasar reguler selama 1 tahun terakhir

Leave a comment

Filed under Economic Law

Pengaturan Arbitrase Dalam UU No. 30 Tahun 1999 : Perbandingan Dengan Peraturan BAPMI dan ICSID

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL Arbitarion Rules. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase Ad-hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.

Arbitrase institusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari The International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjianini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa,sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission ofInternational Trade Law) adalah sebagai berikut: “Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.”

Dalam tulisan ini akan diadakan perbandingan antara UU No. 30 Tahun 1999 dengan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan The International Centre for Settlement of Investment Disputes

Perbandingan UU No. 30 Tahun 1999 dengan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia, dengan dukungan dari Badan Pengawas Pasar Modal (kini Bapepam-LK), membuat kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah lembaga APS yang dinamakan BAPMI (Akta No. 14 dan No. 15, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH, 9 Agustus 2002). Penandatanganan akta disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam suatu upacara di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman & HAM Republik Indonesia No: C-2620 HT.01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002. Pengesahan itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002[1]

Pendirian BAPMI tidak terlepas dari konteks di Pasar Modal Indonesia pada saat itu yakni upaya perbaikan/penyempurnaan kelembagaan di Pasar Modal Keberadaan BAPMI diharapkan dapat menambah rasa nyaman dan proteksi kepada investor & masyarakat melalui penyediaan layanan jasa APS. Rasa nyaman dan proteksi itu adalah dalam kondisi bersengketa, tersedia bagi investor & masyarakat opsi mengenai mekanisme APS yang dari segi waktu dan biaya jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang (Mediator/Arbiter) yang sungguh-sungguh memahami seluk beluk Pasar Modal. Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan kerugian dan meningkat risiko bisnis.

UU No. 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Apabila para pihak sudah membuat perjanjian bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka sengketa itu tidak bisa diajukan ke pengadilan. Pengadilan harus menolak dan menyatakan tidak berwenang mengadili. Begitu pula sebaliknya, arbitrase tidak berwenang mengadili sengketa yang tidak mempunyai perjanjian arbitrase.

Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak yang menyatakan bahwa setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat berupa klausula di dalam perjanjian atau berupa perjanjian tersendiri. Apabila perjanjian terlanjur mencantumkan pengadilan atau lembaga arbitrase lain, maka harus terlebih dahulu diubah (amendement) jika ingin diselesaikan melalui BAPMI. Persyaratan adanya kesepakatan para pihak juga disyaratkan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pendapat mengikat. Tanpa kesepakatan dimaksud, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui BAPMI.

Selain diatur Undang-undang, jurisdiksi BAPMI juga dibatasi oleh Anggaran Dasar BAPMI sendiri yang menyebutkan bahwa BAPMI hanya menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal. Di luar itu BAPMI tidak berwenang.

Para pihak dalam mediasi dan pendapat mengikat dapat membuat kesepakatan bagaimana pembagian beban biaya berperkara di antara mereka. Sedangkan pada arbitrase agak berbeda. Mengingat arbiter akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka pada prinsipnya pihak yang dinyatakan bersalah yang akan menanggung seluruh biaya arbitrase. Apabila tuntutan dikabulkan sebagian, biaya ditanggung oleh para pihak dalam pembagian beban yang dianggap adil oleh arbiter.

Secara umum, pengaturan tata beracara dalam Peraturan dan Acara BAPMI dengan UU No. 30 Tahun 1999 relatif sama seperti :

  1. Proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia (pasal 7 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 27 UU No. 30 Tahun 1999)
  2. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali disetujui sebaliknya oleh arbiter dan para pihak (pasa 33 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 28 UU No. 30 Tahun 1999)
  3. Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter kecuali ditentukan sebelumnya oleh para pihak (pasal 34 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 37 UU No. 30 Tahun 1999)
  4. Pemohon dan termohon menghadap di hadapan sidang arbitrase sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sejak saat disampaikan salinan permohonan tersebut (pasal 37 ayat 1 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 40 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999)
  5. Jika pemohon tanpa alasan sah tidak hadir di hari pertama sidang maka surat permohonan pemohon dinyatakan gugur dan tugas arbiter selesai (pasal 37 ayat (2) Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 43 UU No. 30 Tahun 1999)
  6. Arbiter wajib mengusahakan tercapainya suatu perdamaian di antara para pihak (pasal 29 Peraturan dan Acara BAPMI ; pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999)

Apabila kita membandingkan Peraturan dan Acara BAPMI dengan UU No. 30 Tahun 1999, maka kita dapat menemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan antara lain:

  1. Syarat Pengangkatan Arbiter

Dalam pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dijelaskan mengenai syarat siapa yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter yaitu :

  1. Cakap melakukan tindakan hukum
  2. Berumur paling rendah 35 tahun
  3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
  4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
  5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidanganya paling sedikit 15 tahun

Sedangkan yang dapat diangkat dan ditunjuk menjadi arbiter menurut BAPMI adalah arbiter yang terdaftar dalam daftar arbiter BAPMI. Pengaturan mengenai syarat arbiter ini tertuang dalam Peraturan BAPMI Kep-03/BAPMI/11.2002 dalam pasal 3 dimana terdapat 15 syarat menjadi arbiter di BAPMI yaitu :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Cakap melakukan tindakan hukum
  3. Berumur minimal 35 tahun
  4. Berpengalaman minimal 15 tahun di bidangnya
  5. Tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal oleh putusan yang final dan mengikat
  6. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
  7. Memenuhi syarat menjadi arbiter oleh hukum
  8. Terdaftar sebagai anggota asosiasi dimana BAPMI menjadi anggotanya
  9. Memegang minimal gelar Sarjana atau yang setara
  10. Memegang lisensi dalam profesi pasar modal atau terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal oleh BAPEPAM
  11. Tidak tercatat dalam Daftar Orang Ditolak dan/atau daftar individu yang ditolak oleh BAPEPAM karena melakukan tindakan tertentu dalam pasar modal dan/atau tidak pernah dihukum karena kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi dan/atau keuangan
  12. Memahami dan mengerti hukum dan peraturan di bidang pasar modal, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia
  13. Memahami peraturan dan prosedur BAPMI
  14. bukan pejabat pada Badan Pengawas Pasar Modal, anggota Direksi pada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau pejabat Pemerintah lainnyaTidak menjabat sebagai pejabat di pengadilan, kejaksaan maupun kepolisian
  15. Pemilihan Lembaga Arbitrase Nasional dan Internasional

Guna memenuhi dan sebagai realisasi daripada meningkatknya kebutuhan dunia perdagangan internasional akan penyelesaian sengketa secara lebih memuaskan, maka dibentuk berbagai lembaga arbitrase internasional[2]. Dalam pasal 34 UU No. 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi para pihak dapat membawa sengketa tersebut ke lembaga internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), dan London Court of International Arbitration (LCIA).

Sedangkan dalam sengketa pasar modal di Indonesia tidak semua kasus persengketaan di pasar modal harus berujung dengan sanksi Bapepam-LK atau pengadilan karena terdapat Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang berwenang terhadap penyelesaian berbagai sengketa pasar modal lewat jalur di luar pengadilan. Dan dalam Peraturan dan Acara BAPMI tidak mencantumkan kebolehan untuk memilih lembaga internasional untuk menyelesaikan sengketa pasar modal tersebut.

  1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Terhadap para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohononan salah satu pihak yang bersengketa[3]. Dan terdapat hal yang cukup menarik dalam pelaksanaan putusan arbitrase menurut Peraturan dan Acara BAPMI dalam pasal 49 ayat (2) dimana jika dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Putusan Arbitrase salah satu pihak tidak mematuhi dan/atau melaksanakan putusan arbitrase, pihak yang berkepentingan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal tersebut secara tertulis kepada pengurus asosiasi, himpunan, ikatan atau organisasi dimama pihak-pihak menjadi anggota. Hal ini menurut Prof. Achmad Zen Umar Purba[4] dimaksudkan agar pihak yang kalah mendapat sanksi dari komunitas apabila tidak menaati

Perbandingan UU No. 30 Tahun 1999 dengan International Center for The Settlement of Dispute

Arbitrase dapat diartikan sebagai suatu proses yang sederhana yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa dengan suatu keputusan final. Persyaratan perwasitan dalam rangka penanaman modal asing paling banyak dicantumkan adalah penyelesaian perwasitan menurut konvensi Bank Dunia (World Bank) yang lebih dikenal dengan “International Center for The Settlement of Dispute” (ICSID). Dengan adanya lembaga ICSID ini, membuka kemungkinan bagi penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia bilamana mereka menganggap telah diperlakukan kurang wajar oleh pihak pemerintah Indonesia dapat mengajukan gugatan atau klaim sengketa tentang penanaman modal asing yang merupakan sengketa hukum (legal dispute) kepada dewan arbitrase ICSID yang berkedudukan di Washington DC yang akan diselenggarakan menurut “The convention of the settlement of investment dispute between states and national of other states”.

Pembentukan lembaga ICSID ini merupakan prakarsa dari Direktur Eksekutif Bank Dunia (World Bank) yang berkedudukan di Washington DC., Amerika Serikat yang mengusulkan kepada negara-negara anggotanya dengan tujuan untuk merangsang masuknya modal asing kepada negara-negara yang sedang berkembang. Menurut pertimbangannya bahwa setiap perselisihan mengenai penanaman modal asing di suatu negara diselesaikan menurur ketentuan dan tata cara setempat apakah lewat peradilan atau perwasitan (arbitrase). Pengalaman menunjukkan, sering untuk kepentingan penanam modal asing menginginkan adanya suatu penyelesaian sengketa lewat pihak yang dianggap netral dan menurut cara penyelesaian yang bersifat internasional.

Bank Dunia secepatnya mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang timbul terhadap penanaman modal asing dengan memprakarsai suatu konvensi pada tahun 1958 yang diselenggarakan guna mencari penyelesaian perselisihan tentang penanaman modal asing yang sering timbul antara pihak penanam modal asing dengan negara penerima modal asing. Konvensi Bank Dunia itu secara resmi mulai berlaku pada 4 Oktober 1968 setelah mendapat ratifikasi dari duapuluh negara sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) dari konvensi tersebut.

Penyelesaian perselisihan yang diberikan oleh konvensi Bank Dunia itu diupayakan dengan jalan konsiliasi, yaitu berupa usul yang tidak mengikat dari arbitrase atau perwasitan yang putusannya mengikat bagi para pihak kalau dianggap perlu setelah konsiliasi dapat dilanjutkan dengan perwasitan. Sebagai badan pelaksana dari konvensi tersebut kemudian dibentuk lembaga ICSID yang merupakan suatu lembaga internasional yang berdiri sendiri.

Secara umum prosedur yang berlaku di ICSID tidak jauh berbeda dengan prosedur arbitrase pada umumnya dan khususnya dengan pranata hukum arbitrase di Indonesia yaitu UU No. 30 Tahun 1999 contohnya :

  1. Apabila para pihak tidak setuju mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, maka Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (article 37 point B ICSID Convention; pasal 13 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999)
  2. Arbiter berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter (article 43 point A ICSID Convention; pasal 46 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999)
  3. Eksekusi Putusan

Terdapat kesamaan prinsip antara UU No. 30 Tahun 1999 dengan ICSID Convention mengenai pelaksanaan putusan. Article 54 ayat (3) ICSID Convention berbicara tentang pelaksanaan putusan akan diatur oleh Undang-undang tentang pelaksanaan eksekusi yang berlaku di negara di wilayah yang tempat eksekusi tersebut berada. Hal ini sejalah dengan Pasal 66 butir e berisi dimana putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun terdapat juga hal-hal yang pengaturannya berbeda dari ketentuan arbitrase pada umumnya yang terdapat dalam konvensi ICSID ini yaitu :

  1. Mekanisme Pembatalan Putusan

Tidak seperti lazimnya arbitrase, putusan ICSID tidak dibatalkan melalui pengadilan, tetapi dengan mengajukan permohonan ke Sekretaris Jenderal ICSID. Article 52 ICSID Convention memaparkan alasan-alasan pembatalan sebagai berikut :

a. That the Tribunal was not properly constituted

b. That the Tribunal has manifesty exceeded its powers

c. That there was corruption on the part of a member of the Tribunal

d. That there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure

e. That the award has failed to state the reasons on which it is based

2. Dalam article 53 ICSID Convention termaktub bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan banding atau perbaikan lainnya, kecuali sebagaimana diatur dalam article 52 ayat (1) ICSID Convention. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kehadiran konvensi, bagaimanapun pengadilan nasional negara anggota konvensi tidak dapat meninjau ulang putusan ICSID karena yang dapat dilakukan adalah permohonan pembatalan, interpretasi, dan revisi terhadap putusan tersebut

3. Terhadap putusan arbitrase ICSID, apabila suatu negara tidak mau mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase berdasarkan ketentuan konvensi, justru dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap article 53 ayat (1) ICSID Convention ini. Terhadap pelanggaran ini, investor dapat mengajukan 2 (dua) gugatan kepada negara tuan rumah yaitu :

  • Mengajukan gugatan sebagaimana dikenal dalam hukum nasional negara tuan rumah (host state) pada tingkatan diplomatik
  • Menyampaikan sengketa tentang putusan arbitrase yang tidak dapat dilaksanakan kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang memiliki yurisdiksi yang berhubungan dengan sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensi.



[1] Bacelius Ruru, “Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan” http://www.bapmi.org/en/ref_articles5.php, diunduh 22 Oktober 2010

[2] Ibid, hlm 115

[3] Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999

[4] Sekretaris Jenderal Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI ; Partner Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counselor of Law

Leave a comment

Filed under Economic Law

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan LPSK

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Dalam penjelasan umum Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.  Kehadiran LPSK, memberikan harapan bagi penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia.

 

Setahun LPSK telah hadir untuk berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.  Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif.  Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK.  Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program.  Bahwa proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya ditahun-tahun awal ini.

 

Melalui Rencana Strategis LPSK telah menetapkan visi dan misi dalam rentang waktu lima tahun pertamanya yakni :

Visi

Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Lembaga Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut :

  1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
  2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban
  3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan  hak-hak saksi dan korban
  4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban
  5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, LPSK telah menyusun struktur organisasi yang dibagi kedalam lima bidang yang mengacu pada tugas pokok dan kewenangan lembaga maupun yang mencerminkan orientasi pada fungsi.  Kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Bidang Perlindungan
  2. Bidang Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan bagi Korban
  3. Bidang Hukum, Diseminasi, dan Hubungan Masyarakat.
  4. Bidang Pengawasan, Penelitian-Pengembangan, dan Pelaporan
  5. Bidang Kerjasama dan Pendidikan Latihan

 

Tugas Dan Kewenangan LPSK

UU No 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam UU No 13 tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam UU No 13 Tahun 2006, yaitu:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).

2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).

3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).

4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).

5. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).

6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).

7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).

8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39)

 

Keanggotaan LPSK

Berdasarkan Undang-Undang, Anggota dari LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia. UU PSK juga telah menetapkan siapa saja (representasi) yang berhak menjadi anggota dari lembaga ini yakni representasi dari: kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, advokat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat.

Masa jabatan Anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dalam satu kali masa jabatannya maka anggota LPSK tersebut dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Namun untuk dapat dipilih kembali harusah mengikuti pemilihan yang sudah ditetapkan. Masa jabatan 5 tahun ini kelihatannya mengikuti dari pola atau trend dari masa jabatan di berbagai komisi negara lainnya seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komisi Pemberntasan Korupsi,

Komisi Yudisial dan lain lain. UU PSK hanya menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat yakni:

1. warga negara Indonesia; sehat jasmani dan rohani;

2. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;

3. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;

4. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);

5. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

6. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan

7. memiliki nomor pokok wajib pajak.

 

Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait

Sebagai sebuah Lembaga Independen Negara, LPSK memiliki peraturan perundang-undangan yang mendasari berdirinya lembaga ini serta mengatur bagaimana lembaga ini harus berjalan. Dan juga LPSK dapat membuat peraturan sendiri yang apabila dibutuhkan dapat dikeluarkan sewaktu-waktu.

Undang-Undang

Pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang ini berlaku dan mengikat karena telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah diundangkan oleh Mentri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara. Dalam pasal 46 UU PSK juga disebutkan bahwa UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

UU PSK ini memiliki keberlakuan secara ekstern, artinya UU ini mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berada di dalamnya, baik polisi, jaksa, hakim, advokat, saksi, korban, tersangka, dan masyarakat luas.

Peraturan Pemerintah

Pasal 7 UU PSK menjelaskan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Sedangkan di dalam UU ini tidak diatur secara tegas dan terperinci mengenai bagaimana proses pemberian hak-hak tersebut. Maka Presiden pada tanggal 29 Mei 2008 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang berisi 41 pasal. Peraturan ini juga mengikat ke luar.

Peraturan Presiden

Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah secretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK yang tertera pada pasal 18. Dan juga di pasal dalam UU ini tidak diatur secara rinci mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi sebuah kesekretariatan LPSK tersebut. Maka UU ini mendelegasikan amanat tersebut kepada Presiden untuk mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres)

Pada tanggal 30 Desember 2008, Presiden mengeluarkan Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Keskretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perpres ini berisi 10 pasal.

Perpres ini berlaku dan mengikat kepada pihak intern, baik LPSK maupun Sekretariat LPSK itu sendiri. Dan secara yuridis formil, suatu Peraturan Presiden dapat merupakan pengaturan secara langsung berdasarkan atribusi dari pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dan dalam hal ini, Perpres merupakan peraturan yang bersifat pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang dilaksanakannnya.

Peraturan Menteri

Sesuai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

Pada tanggal 29 Mei 2009, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Radjasa mengeluarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berisi 27 pasal. Dalam Permen ini sudah diatur lebih rinci dan teratur mengenai Kesekretariatan LPSK.

Karena dalam hubungannya dengan suatu Peraturan Menteri, maka Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Peraturan Menteri adalah Menteri-menteri yang memegang atatau memimpin suatu Departemen. Dan dikarenakan peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, maka Peraturan tersebut hanya berlaku secara intern, yang artinya keputusan yang tidak mengikat umum. Dan Peraturan Menteri adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur (regeling)

Peraturan LPSK

Selain peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh DPR, Presiden dan Menteri, LPSK juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku hanya di kalangan intern LPSK saja. LPSK mengeluarkan peraturan-peraturan tersebut juga bukan tanpa dasar. Hal tersebut merupakan amanat atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

  1. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik
  2. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2009 tentang Disiplin Pegawai
  3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Instansi Terkait Yang Berwenang
  4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial
  5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi
  7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Aspek Hukum Administrasi Negara Tentang Posisi Wakil Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II

Presiden Tetapkan Lima Wakil Menteri

Selasa, 10 November 2009 | 18:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan lima calon Wakil Menteri yang akan dilantik, Rabu (11/11) pukul 09.00 di Istana Negara. Kelima Wakil Menteri diumumkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dalam keteranga pers, Selasa petang ini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Presiden Jakarta.

Kelima Wakil Menteri terpilih gelombang satu itu adalah:

1.  Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi (Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan)

2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak (Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum)

3. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono (Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah)

4. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun (Direktur Pemberdayaan Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan)

5. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar,Dirut Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesi/LPEI dan Deputi Menko Perekonomian bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional

Analisis

Sumber-sumber Kewenangan Tindakan Pemerintahan

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk bertindak bersumber pada tiga hal yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang.

Menurut Indroharto, legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara :

  1. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembantuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah;
  2. Yang bertindak sebagai delegated legislator : seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Sedangkan yang dimaksud delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh.

Adapun pada mandat yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat = menteri) kepada mandataris (penerima mandat = direktur jenderal/sekretaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi negara.

Setelah para Wakil Menteri dilantik oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Rabu tanggal 11 November 2009, para Wakil Menteri tersebut memiliki beberapa tugas penting dalam pemerintahan, uraian tugasnya antara lain sebagai berikut:

  1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Hermanto Dardak) bertugas memperbaiki infrastruktur diseluruh tanah air, termasuk infrastruktur dibidang transportasi, energi dan pertanian.
  2. Wakil Menteri Perhubungan (Bambang Susantono) bertugas meningkatkan moda perhubungan darat, laut dan udara sehingga seluruh pulau di Indonesia adalah rangkaian logistik nasional.
  3. Wakil Menteri Pertanian (Bayu Krisnamurthi) bertugas melanjutkan upaya swasembada pangan sekaligus meletakan landasan peningkatan produksi pertanian.
  4. Wakil Menteri Perdagangan (Mahendra Siregar) bertugas menghidupkan atau mengaktifkan perdagangan antar pulau di dalam negeri dengan tujuan agar tidak terlalu menggantungkan diri pada perdagangan internasional.
  5. Wakil Menteri Perindustrian (Alex Retraubun) bertugas merevitalisasi industri sehingga dalam jangka waktu 5 tahun mendatang bisa meningkatkan kapasitas produksi pabrik pupuk, gula,dan berbagai industri manufaktur lainnya

Wakil Menteri memperoleh wewenang delegasi dari Menteri. Karena pembagian tugas, tanggung jawab tugas, pengambilan keputusan dan wewenang sepenuhnya berada di tangan menteri mengingat tidak ada peraturan Wakil Menteri sehingga Wakil Menteri tidak memiliki wewenang untuk membentuk suatu kebijakan. Akan tetapi, untuk penandatanganan peraturan bisa dilakukan Wakil Menteri jika menteri bersangkutan berhalangan.

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri ini, ada permasalahan yang terjadi yaitu keberadaan Wakil Menteri itu tidak disertai dengan penjelasan yang terang mengenai posisi dan kedudukan dari Wakil Menteri, sehingga hal itu bisa memicu terjadinya konflik internal dalam departemen. Menteri harus membagi tugas pokok dan fungsi bawahannya, termasuk Wakil Menteri secara jelas. Prinsipnya tidak boleh ada tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Saya menilai, Wakil Menteri harus diberi kewenangan yang cukup. Bila Wakil Menteri tersebut tidak memiliki kewenangan yang cukup maka dia akan dilewati oleh Dirjen. Kalau Wakil Menteri tidak diberi kewenangan cukup maka Dirjen tetap akan langsung berhubungan ke menteri karena Dirjen menganggap Wakil Menteri tidak punya kewenangan apa-apa. Untuk memperjelas kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Wakil Menteri, maka Presiden harus mengeluarkan Keputusan Presiden (keppres)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Menganalisis kasus kedudukan Wakil Menteri tentunya harus dikaitkan dengan norma yang berlaku dalam menjalankan pemerintahan tersebut agar tidak melebihi batas-batas kewajaran dan kepatutan yang dianut masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaitan dengan Asas-Asas Umum Pemarintahan yang Baik sehingga dapat kita lihat nantinya apakah kedudukan wakil menteri dalam pemerintahan sesuai dengan norma yang berlaku. Tetapi mengapa harus diakitkan dengan AAUPB?  Hal itu karena AAUPB sebagai asas hukum, bahannya diturnkan dari susula yang berdasarkan pada moral. Moral berkaitan dengan etika, kesopanan, kepatutan berdasarkan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang baik dan dipengaruhi oleh manusia, alam dan tradisi yang berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan. Oleh karena itu, AAUPB sebagai asas hukum yang memiliki daya mengikat dan harus dipatuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana halnya norma atau aturan hukum dan kaidah hukum[1]

Menurut Struyken pentingnya AAUPB merupakan persyaratan bagi kehidupan dan perkembangan Negara hukum modern[2] Di Indonesia sendiri terdapat 11 butir mengenai AAUPB yang dirangkum olh Crince de Roy yaitu,

  1. asas kepastian hukum,
  2. keseimbangan,
  3. kesamaan dalam mengambil keputusan,
  4. bertindak cermat,
  5. motivasi untuk setiap keputusan,
  6. larangan mencampur-adukkan kewenangan,
  7. kejujuran dalam bertindak,
  8. larangan bertindak tak wajar,
  9. pengharapan,

10. menindak akibat keputusan yang batal, dan

11. perlindungan atas pandangan hidup[3]

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri, secara teori Presiden memiliki tujuan agar departemen yang dirasa berat tugasnya dapat dipermudah dengan tambahan wakil menteri sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh Negara dapat terpenuhi dengan baik. Tetapi seharusnya dalam setiap kebijakan diperhatikan dari segala sisi sehingga tidak mengabaikan sisi yang lain. Dalam implementasinya AAUPB memiliki tiga bagian pengelompokan yaitu bersifat formal berhubungan dengan proses pembentukan keputusan, formal berhubungan dengan motivasi terbitnya keputusan, dan materil sehubungan dengan isi keputusan.

Dalam kelompok asas pertama yaitu asas bersifat formal berhubungan dengan proses pembentukan atau prosedural terdiri dari asas kecermatan dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam asas ini dilihat langkah dalam mengambil sebuah keputusan sehingga asas larangan bertindak sewenang-wenang bermanfaat dalam asas ini sehingga keputusan yang dibuat tidak menyalahi aturan. Dalam kasus pengangkatan wakil menteri ini telah sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa wakil menteri boleh diangkat pada departemen yang membutuhkan penanganan khusus. Artinya secara yuridis, keputusan ini secara prosedural tidak salah karena sesuai dengan UU dan Presiden berhak mengangkat wakil menteri sesuai kebutuhan yang dianggapnya perlu penanganan khusus.

Kelompok asas kedua adalah asas formal berhubungan dengan motivasi dibentuknya keputusan tersebut. Dalam asas ini menampakkan berbagai alasan yang mendukung diterbitkannya suatu keputusan.  Dalam kasus ini tentunya Presiden memiliki motivasi dalam mengambil keputusan. Secara kasat mata tentu motivasinya adalah memudahkan kinerja departemen yang dikira berat agar lebih melancarkan tugas-tugasnya, tetapi apabila kita lihat lebih mendalam dimungkinkan terdapat unsur politis dalam pengambilan keputusan ini[4]. Pengangkatan 11 wakil menteri dirasa terlalu memaksakan dan terkesan seperi bagi-bagi kekuasaan tahap dua dan yang dibagi adalah para profesinal dan tenaga ahli yang sebelumnya juga telah berjasa  dan belum kebagian posisi strategis.

Apabila hal ini benar adanya maka tentu saja keputusan ini bukanlah sebuah keputusan yang efektif dan justru menambah gemuk birokrasi pemerintahan. Akibat ketidakefektifan ini justru akan memperlambat kinerja pemerintah dan akan berujung pada masalah kedua yaitu konflik internal antara menteri dengan wakilnya akibat silang pendapat antara kepentingan partai (bagi orang partai) dan keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan professional.

Organisasi, Birokrasi, dan Kebijakan Publik

  1. 1. Organisasi

Organisasi menurut Prof. Prayudi Atmosudirjo adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu ikatan hirarki. Sedangkan Max Webber memberikan pengertian negara sebagai organisasi khususnya organisasi kekuasaan adalah Negara sebagai komunitas manusia yang dapat memiliki monopolli legitimasi penggunaan kekuatan fisik dalam wilayah tertentu, walaupun tidak semua negara mampu melakukan hal ini, bahkan ada negara yang tidak mempunyai aspirasi untuk melakukan hal tersebut.[5]

Hakikat organisasi antara lain :

  1. Sebagai wadah dimana kegiatan diselenggarakan
  2. Sebagai proses interaksi antara orang-orang dalam organisasi Bentuk organisasi dapat dilihat dari mekanisme tata hubungan, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi yang bersangkutan[6]. Berdasarkan strukturnya, bentuk organisasi terdiri dari empat macam yaitu :

a. Organisasi Lini/Garis

Adalah bentuk organisasi yang mana pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, sehingga bawahan hanya mengenal satu pimpinan yang berhak memerintah atau memberikan instruksi. Bawahan hanya bertindak sebagai pelaksana. Bentuk organisasi yang se-macam ini terdapat misalnya pada organisasi pemerintahan, organisasi ABRI dan sebagainya.

Bentuk organisasi lini/garis ini juga dipergunakan oleh perusahaan perseorangan dalam bentuk industri rumah tangga.

b) Organisasi Staf

Adalah bentuk organisasi yang mana hubungan pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya, dimaksudkan untuk saling memberikan bantuan (kerja sama) baik berupa pemikiran maupun perbuatan yang semata-mata dituju-kan demi kelancaran tugas dalam organisasi. Para staf bekerja untuk membantu kelancaran tugas pimpinan, dan pimpinan memberikan bimbingan dalam melaksanakan tugas para staf, sehingga diharapkan tujuan secara umum dapat dicapai dengan baik. Bentuk organisasi staf ini tidak ada garis komando.

Bentuk organisasi staf ini biasanya dipergunakan oleh organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi-organisasi kecil, seperti LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan seperti KNPI, BKPRMI, Karang Taruna, organisasi Kelompok Pecinta Alam dan sebagainya.

c) Organisasi Fungsi

Adalah bentuk organisasi yang disusun berdasarkan fungsi organisasi yang bersangkutan. Tiap-tiap fungsi di-kerjakan oleh bagian-bagian tertentu, yang satu sama lainnya saling berhubungan. Keberhasilan organisasi fungsi ini tergantung koordinasi dan kerja sama yang baik. Sekalipun dalam organisasi fungsi ini terdapat staf ahli dalam bidang masing-masing, namun tanggung jawab dan garis komando tetap berada pada para pimpinan.

Pada organisasi fungsi ini terdapat garis komando dan garis koordinasi. Bentuk organisasi semacam ini banyak dipergunakan oleh organisasi perusahaan yang ber-bentuk CV, Fa, dan PT.

d) Organisasi Panitia

Adalah bentuk organisasi yang ditujukan dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat insidentil dan untuk kepentingan kegiatan tententu dan dalam waktu yang tertentu pula.

Organisasi Administrasi Negara[7]

Organisasi Administrasi Negara atau disingkat OAN adalah terkait dengan cara menggunakan jabatan oleh para pejabat pemerintah di dalam menyelenggarakan tugas negara/tugas pemerintah. Cara untuk mencapai tujuan tersebut bergantung pada bidang yang dimandatkan atau yang dilimpahkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan kepada penyelenggara tertinggi negara. Oleh karena itu, OAN disebut juga berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang bekerja atas dasar delegasi kewenangan, sehingga aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugasnya.

Struktur organisasi administrasi negara di tingkat Pusat terdiri dari,

  1. Pimpinan Pemerintahan
  2. Departemen dan Kementerian
  3. Badan Pengambil Keputusan Kebijakan Pemerintahan Tertinggi
  4. Lembaga non-Departemen

Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu pula oleh staf administrasi Presiden, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Fungsi Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam pemerintahan penting karena sifatnya yang memantau berbagai tahap proses analisis dan pembentukan kebijakan yang akan dijadikan keputusan pimpinan pemerintahan tertinggi. Kabinet terdiri dari Menteri yang memimpin Departemen, Menteri Koordinator , dan Menteri Negara yang memimpin Kementerian Negara

Susunan dalam suatu Departemen terdiri dari :

  • Unsur Pimpinan

Menteri sebagai pimpinan departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden

  • Unsur Pembantu Pimpinan

Sekretariat Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program administrasi, sumber daya manusia serta pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan departemen;

b. penyelengaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;

c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

  • Unsur Pelaksana

Direktorat Jenderal bertanggung jawab pada Menteri dan bertugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta standardisasi teknis tugas-tugas umum departemen

  • Unsur Pengawasan

Inspektorat Jenderal bertanggung jawab pada Menteri dan bertugas melaksanakan pengawasan di departemen

  • Unsur Pelaksana Teknis

Badan dan Pusat sebagai unsur pelaksana tugas administrasi atau tugas teknis departemen bertanggung jawab pada Menteri

  • Staf Ahli , yang bertugas membantu Menteri memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Instansi Vertikal

Perangkat departemen di daerah (kewenangan tidak diserahkan ke daerah tetap di pusat/departemen)

  1. 2. Birokrasi Publik[8]

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya..

Birokrasi secara umum dapat dirumuskan merupakan suatu tipe organisasi yang melaksanakan tata kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang bertugas melakukan pelayanan umum (public service) serta dilaksanakan dengan sepenuhnya (sense of belonging & sense of responsibility).

Menurut Prof. Prayudi Atmosudirjo, jabatan publik ini dijalankan oleh pejabat pemerintah atau birokrat yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara yang harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga arti[9], yakni:

  1. Sebagai tipe organisasi yang khas

Birokrasi menurut Peter Al Blau dan Charles Page dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang.

Max Webber mengemukakan teori mengenai birokrasi yang ideal sebagai berikut :

  1. Kegiatan regular yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dalam tugas-tugas jabatan
  2. Pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarki
  3. Operasi pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu system yang konsisten
  4. Pejabat yang ideal, melaksanakan kewajibannya dalam semangat formil non-pribadi
  5. Pengangkatan para pejabat berdasarkan syarat-syarat teknis (Merit system & Career system)
  6. Tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi berdasarkan pengalaman dilihat dari segi teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi
  7. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja

Dimaksudkan sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan secara zakelijk, menurut prosedur dan peraturan yang berlaku, tanpa pilih kasih dan tanpa pamrih

  1. Birokrasi sebagai tatatan dan alat kerja organ negara

Birokrasi itu tidak menyimpang dari apa yang telah diperintahkan oleh atasan atau oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya seorang birokrat dilengkapi dengan azas legalitas dan azas freies ermessen.

  1. 3. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak[10]

Dalam kasus pengangkatan Wakil Menteri ini, kami melihat hal ini dapat menimbulkan masalah internal Departemen itu sendiri. Secara yuridis formil, di dalam pasal 10 UU no 39 tahun 2008 memang memperbolehkan adanya pengangkatan Wakil Menteri pada departemen yang membutuhkan penanganan secara khusus. Namun, keberadaan Wakil Menteri ini tidak disertai dengan penjelasan yang terang mengenai posisi dan kedudukan dari Wakil Menteri ini.

Secara struktural organisasi, pengangkatan ini memiliki potensi masalah. Karena jika kita cermati, tidak ada ruang untuk menempatkan Wakil Menteri dalam struktur kelembagaan departemen. Dalam ayat (1),(2) dan (3) pasal 9 UU tersebut, tidak ada satupun ketentuan yang mengakomodasi jabatan Wakil Menteri. Wakil Menteri yang merupakan orang lama birokrasi merasa jauh lebih berpengalaman dari menteri yang seorang politisi dan pengalamannya di dunia birokrasi lebih sedikit dibandingkan wakilnya.

Munculnya ”orang baru” ini menambah daftar panjangnya rantai birokrasi yang bisa mengakibatkan proses pengambilan kebijakan yang semakin rumit dengan struktur birokrasi yang semakin berbelit – belit. Kemudian,keberadaan Wakil Menteri juga bisa memicu munculnya conflict of interest antara Menteri dan Wakil Menteri, hal ini disebabkan karena tidak adanya UU yang mengatur kedudukan Menteri dan Wakil Menteri.

Di saat banyak pihak memimpikan struktur pemerintahan yang seramping mungkin, Presiden justru memperkenalkan sebuah jabatan baru yang terkesan memperpanjang mata rantai birokrasi. Kami juga menilai keberadaan posisi Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II tidak baik bagi proses reformasi birokrasi dan desentralisasi karena hal tersebut akan menimbulkan pembengkakan birokrasi karena menambah jabatan-jabatan di dalam birokrasi.

Fungsi-fungsi kerja wakil menteri sebenarnya bisa dikerjakan dan dimaksimalkan oleh Dirjen maupun pejabat karier setingkat eselon 1 yang berada di departemen yang bersangkutan.

Dari sisi anggaran, pemerintah kembali harus menyediakan alokasi anggaran untuk pos jabatan Wakil Menteri tersebut. Dan anggaran negara dalam APBN pada akhrnya akan semakin tersedot untuk belanja rutin, bukan untuk belanja pembangunan. Ini berarti argumen pemerintah agar berhemat anggaran negara dimentahkan sendiri. Lagi-lagi pemerintah tidak konsisten dan konsekuen. Anggaran negara disedot untuk membiayai birokrasi yang seharusnya tiap saat dapat terus dihemat.

Padahal, borosnya daya isap birokrasi di tingkat pusat terhadap keuangan negara sudah sering dikritisi oleh para pengamat. Pemborosan birokrasi pusat atas keuangan negara sudah sampai pada taraf meresahkan karena tanpa diimbangi peningkatan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik.


[1] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia hal. 58

[2] Ibid. hal. 66

[3] Ibid.,.hal. 67

[5] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia hal. 162

[6] Ibid., hal. 170

[7] Safri Nugraha dkk. 2007. Hukum Administrasi Negara. Depok: CLGS Fakultas Hukum Universitas  Indonesia hal. 171

[8] Ibid., hal. 180

[9] Ibid., hal. 181

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

1 Comment

Filed under Uncategorized